AS Mundur, Kanselir Jerman Usul Pajak Minimum Global Ditangguhkan

"AS telah menarik diri dan konsep ini [pajak minimum global] tidak lagi memiliki masa depan," katanya, dikutip pada Minggu (20/7/2025).

Namun, sikap yang berbeda diutarakan oleh Menteri Keuangan Jerman Lars Klingbeil. Menurutnya, Jerman tetap berkomitmen untuk menerapkan pajak minimum global sesuai dengan global anti base erosion (GloBE) rules yang disepakati oleh negara-negara anggota Inclusive Framework. Dia juga membantah adanya perbedaan pandangan antara dirinya dan Merz.

"Kanselir dan saya berkomitmen pada pemajakan global ini. Kami akan berupaya untuk mempertahankan rezim ini," ujar Klingbeil seperti dilansir see.news.

Seperti diketahui, AS di bawah pemerintahan Presiden AS Donald Trump memutuskan untuk tidak mengadopsi pajak minimum global sesuai dengan GloBE rules. AS memilih untuk menerapkan pajak minimumnya sendiri, yakni global intangible low-taxed income (GILTI). Menurut AS, GloBE dan GILTI bisa diterapkan secara berdampingan.

"Ini adalah langkah untuk mempertahankan manfaat dari 2 sistem pajak minimum global. Skema ini diperlukan untuk menjaga kedaulatan pajak, membatasi jumlah sengketa, dan memungkinkan adanya diskusi dalam forum multilateral," ujar Deputi Kementerian Keuangan AS Derek Theurer pada April 2025.

Tak lama berselang, negara-negara G-7 juga sepakat untuk mengecualikan AS dari penerapan GloBE. Kesepakatan ini dicapai oleh negara-negara G-7 pada Juni 2025. Menurut negara-negara G-7, GloBE dan GILTI bisa diterapkan secara berdampingan atau side-by-side system.

"Side-by-side system akan memfasilitasi upaya stabilisasi sistem perpajakan internasional, termasuk dalam hal pemajakan ekonomi digital dan dalam menjaga kedaulatan pajak semua negara," sebut G-7 dalam keterangannya.

Akibat pengecualian dimaksud, laba domestik dan laba luar negeri yang diterima grup perusahaan multinasional AS (US parented groups) akan dikecualikan dari pemberlakuan undertaxed payment rule (UTPR) dan income inclusion rule (IIR). (rig)