Dibiayai Pajak, Sekolah Rakyat Mulai Beroperasi di 63 Titik

"Ada 63 titik operasional per 14 Juli ini. Ada 13 lokasi di Sumatera, 34 lokasi di Jawa, 3 lokasi di Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan 2 lokasi, Sulawesi 8 lokasi, Maluku 2 lokasi, dan Papua 1 lokasi," ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), dikutip pada Sabtu (19/7/2025).

Pembelajaran di sekolah rakyat dimulai dengan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) selama 5 hari. Namun, sebelum siswa mengikuti MPLS, para siswa harus menjalani cek kesehatan gratis yang meliputi pengecekan tekanan darah, mata, telinga, dan lain-lain.

MPLS dilaksanakan selama 5 hari untuk memberikan pendidikan karakter, memperkenalkan lingkungan sekolah, serta memperkenalkan tata tertib dan jadwal kegiatan di sekolah.

Para siswa sekolah rakyat nantinya bakal memperoleh 8 set seragam yang terdiri dari jas almamater, seragam dinas pesiar, seragam dinas lapangan, 2 seragam batik, baju olahraga, seragam pramuka, dan jas laboratorium.

"Ini langkah cepat yang luar biasa dan terbukti semua bisa kita lakukan. Semua kementerian terlibat, semua bergerak cepat," kata Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar.

Sebagai informasi, pemerintah telah mengalokasikan anggaran senilai Rp10,9 triliun untuk membangun sekolah rakyat. Adapun operasionalisasi sekolah rakyat pada tahun ini membutuhkan anggaran senilai Rp2,4 triliun.

Anggaran untuk sekolah rakyat tersebut berasal dari APBN. Perlu diketahui, pajak merupakan sumber penerimaan yang paling dominan di Indonesia, di mana sekitar 70% dari APBN bersumber dari penerimaan pajak.

Dalam waktu dekat, pemerintah akan memulai kegiatan belajar mengajar sekolah rakyat pada 37 titik lain pada akhir Juli 2025. Dengan demikian, pada tahun ini terdapat 100 sekolah rakyat yang mulai beroperasi. (dik)