Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Senin, 22 Juli 2024 | 17:45 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH
Jum'at, 19 Juli 2024 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 19 Juli 2024 | 18:17 WIB
LITERATUR PAJAK
Jum'at, 19 Juli 2024 | 16:15 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Review
Kamis, 18 Juli 2024 | 18:52 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 14 Juli 2024 | 16:00 WIB
SURAT DARI KELAPA GADING
Minggu, 14 Juli 2024 | 10:00 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DITJEN PAJAK DWI ASTUTI:
Kamis, 11 Juli 2024 | 18:46 WIB
KONSULTASI PAJAK
Data & Alat
Rabu, 17 Juli 2024 | 10:59 WIB
KURS PAJAK 17 JULI 2024 - 23 JULI 2024
Kamis, 11 Juli 2024 | 17:38 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 10 Juli 2024 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 10 JULI 2024 - 16 JULI 2024
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Fokus
Reportase

Apa Itu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP)?

A+
A-
39
A+
A-
39
Apa Itu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP)?

STANDAR Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan seperangkat pedoman dan aturan yang mengatur penyusunan laporan keuangan suatu entitas. Berdasarkan pada Kerangka Standar Pelaporan Keuangan Indonesia (KSPKI), terdapat 4 pilar SAK yang berlaku di Indonesia.

Pertama, SAK Internasional yang mengadopsi penuh IFRS Accounting Standards. Kedua, SAK Indonesia. Ketiga, SAK Indonesia untuk Entitas Privat (SAK EP). Keempat, SAK Indonesia untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (EMKM).

Adapun SAK EP disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada 30 Juni 2021. SAK EP ini menggantikan SAK untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) dan berlaku efektif mulai 1 Januari 2025.

Baca Juga: Kumpulkan Data untuk Pemeriksaan, Petugas Pajak Tinjau Lokasi Tambang

Nantinya, entitas yang telah menggunakan SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangan harus menggunakan SAK EP. Entitas tersebut termasuk koperasi yang menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam. Simak pula bahasannya di sini.

Lantas, apa itu Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat?

SAK EP adalah SAK yang diterbitkan oleh IAI yang dapat digunakan oleh entitas privat/entitas tanpa akuntabilitas publik yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam SAK EP (Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Permenkop) 2/2024).

Merujuk SAK EP, entitas privat adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal.

Baca Juga: E-Faktur 4.0, Muncul ETAX-40001 dan ETAX-40002? Coba Cek Ini

Contoh pengguna eksternal di antaranya adalah pemilik yang tidak terlibat dalam pengelolaan bisnis, kreditor saat ini dan kreditor potensial, serta badan pemeringkat kredit.

Kendati dirancang untuk entitas privat, entitas yang memiliki akuntabilitas publik dapat menggunakan SAK EP jika otoritas yang berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan SAK EP. Adapun entitas dianggap memiliki akuntabilitas publik jika:

  • instrumen utang atau ekuitasnya diperdagangkan di pasar publik atau entitas sedang dalam proses menerbitkan instrumen tersebut untuk diperdagangkan dalam pasar publik (bursa efek domestik atau bursa efek asing atau pasar over-the-counter, termasuk pasar lokal dan regional); atau
  • entitas menguasai aset dalam kapasitas fidusia bagi suatu kelompok pihak luar yang beragam sebagai usaha utamanya (sebagian besar bank, union kredit/koperasi simpan pinjam, perusahaan asuransi, broker/dealer sekuritas, reksadana dan bank investasi memenuhi kriteria kedua ini).

SAK EP merupakan hasil adopsi dari IFRS for Small Medium Enterprises (SMEs) dengan mempertimbangkan kondisi Indonesia. Seperti yang telah disebutkan, SAK EP menggantikan SAK ETAP. Salah satu alasan SAK ETAP diganti dengan SAK EP karena SAK ETAP dianggap terlalu sederhana untuk digunakan untuk entitas privat.

Baca Juga: 7 Tarif Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan oleh Pemkot Kediri

Untuk itu, SAK EP disusun lebih komprehensif dari SAK ETAP tapi tetap lebih sederhana dari SAK berbasis IFRS atau SAK reguler. Dengan demikian, SAK EP ini menjembatani antara SAK reguler dengan SAK EMKM.

Meski merupakan pengganti dari SAK ETAP, DSAK IAI tidak menggunakan istilah Revisi SAK ETAP melainkan SAK Entitas Privat. Berdasarkan Draf Eksposur SAK EP, istilah Entitas Privat digunakan dengan 2 pertimbangan.

Pertama, untuk membedakan dengan entitas publicly listed sehingga menggunakan bentuk negasi yang lebih sesuai dari ‘entitas publik’ yaitu ‘entitas privat’. Kedua, untuk menghindari penggunaan istilah ‘tanpa akuntabilitas publik’ yang sebelumnya digunakan pada ETAP.

Baca Juga: Ada e-Faktur 4.0, Simak Lagi Aturan Waktu Buat dan Upload Faktur Pajak

Hal ini lantaran istilah ‘tanpa akuntabilitas publik’ yang dapat menimbulkan salah pemahaman bahwa makin kecil entitas maka tidak ada tanggung jawab kepada publik. Dengan kedua pertimbangan di atas maka DSAK IAI mengusulkan penggunaan judul SAK Entitas Privat.

Sebagai informasi kembali, simak pula daftar pengertian dan/atau definisi istilah-istilah dalam lingkup perpajakan serta ekonomi, termasuk SAK EP, di kanal Glosarium Perpajakan DDTC. Konten pada kanal ini akan terus diperbarui agar selalu relevan dengan perkembangan terkini.

Kanal Glosarium pada platform Perpajakan DDTC mulai sekarang dapat diakses oleh pengguna secara gratis dan tanpa perlu daftar akun. Simak ‘Kanal Glosarium Perpajakan DDTC Kini Gratis dan Tanpa Daftar Akun’. (kaw)

Baca Juga: SKP Terbit Tidak Sesuai Prosedur, Wajib Pajak Bisa Ajukan Pembatalan

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kamus pajak, kamus, pajak, kamus akuntansi dan pajak, akuntansi, SAK, SAK EP, entitas privat

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 22 Juli 2024 | 14:30 WIB
KPP PRATAMA POSO

Tindak Lanjuti SP2DK, Petugas Pajak Kunjungi Alamat Pengusaha

Senin, 22 Juli 2024 | 14:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

FP Masukan di Prepopulated e-Faktur 3.2 Perlu Diupload ke e-Faktur 4.0

Senin, 22 Juli 2024 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Luhut dan Sri Mulyani Mulai Bicarakan Insentif Pajak Family Office

Senin, 22 Juli 2024 | 13:55 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP: Sistem Lapor SPT Masa PPh Pasal 21/26 Diperbarui

berita pilihan

Selasa, 23 Juli 2024 | 11:55 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

E-Faktur 4.0, Muncul ETAX-40001 dan ETAX-40002? Coba Cek Ini

Selasa, 23 Juli 2024 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Kemenkeu Bakal Atur Earmarking Cukai Plastik dan Minuman Bergula

Selasa, 23 Juli 2024 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

7 Tarif Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan oleh Pemkot Kediri

Selasa, 23 Juli 2024 | 10:44 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

UU PPSK Bisa Dukung Family Office, Sri Mulyani Singgung Trust Fund

Selasa, 23 Juli 2024 | 10:43 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ada e-Faktur 4.0, Simak Lagi Aturan Waktu Buat dan Upload Faktur Pajak

Selasa, 23 Juli 2024 | 10:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pakai e-Faktur 4.0, NPWP Lawan Transaksi Tak Otomatis Jadi 16 Digit

Selasa, 23 Juli 2024 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pusat dan Daerah Belum Sinkron, Kerap Hambat Pemberian Insentif di KEK

Selasa, 23 Juli 2024 | 09:15 WIB
KOTA MATARAM

ASN Mohon Dicatat! TPP Tidak Bisa Cair Kalau Pajak Daerah Tak Dibayar