Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Senin, 22 Juli 2024 | 17:45 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH
Jum'at, 19 Juli 2024 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 19 Juli 2024 | 18:17 WIB
LITERATUR PAJAK
Jum'at, 19 Juli 2024 | 16:15 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Review
Kamis, 18 Juli 2024 | 18:52 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 14 Juli 2024 | 16:00 WIB
SURAT DARI KELAPA GADING
Minggu, 14 Juli 2024 | 10:00 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DITJEN PAJAK DWI ASTUTI:
Kamis, 11 Juli 2024 | 18:46 WIB
KONSULTASI PAJAK
Data & Alat
Rabu, 17 Juli 2024 | 10:59 WIB
KURS PAJAK 17 JULI 2024 - 23 JULI 2024
Kamis, 11 Juli 2024 | 17:38 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 10 Juli 2024 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 10 JULI 2024 - 16 JULI 2024
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Fokus
Reportase

Kabar Gembira! Akses Peraturan Perpajakan DDTC Kini Tak Perlu Login

A+
A-
16
A+
A-
16
Kabar Gembira! Akses Peraturan Perpajakan DDTC Kini Tak Perlu Login

JAKARTA, DDTCNews - Dalam upaya memperluas dan mempermudah akses informasi perpajakan, DDTC membuka kanal Peraturan Pajak dan UU Perpajakan Konsolidasi di platform Perpajakan DDTC.

Kini, pengguna dapat mudah mengakses berbagai dokumen peraturan perpajakan tanpa perlu login atau membuat akun terlebih dahulu. Langkah ini juga merupakan bagian dari komitmen DDTC untuk mengurangi kesenjangan informasi di bidang perpajakan dan memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat luas.

Kanal Peraturan Pajak di platform ini dibagi menjadi 2 kategori, yaitu peraturan pusat dan peraturan daerah. Peraturan Pajak Pusat merupakan database referensi digital yang menyediakan naskah peraturan perundang-undangan terbaru terkait pajak pusat.

Baca Juga: 7 Tarif Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan oleh Pemkot Kediri

Sementara itu, Peraturan Pajak Daerah menyediakan kumpulan dokumentasi peraturan pajak daerah Indonesia, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota. Dalam kanal peraturan, pengguna bisa memanfaatkan fitur-fitur berikut:


  • Cari referensi pakai Advanced Search
  • Tandai kalimat penting dengan Mode Highlight
  • Unduh file PDF lampiran peraturan
  • Ketahui Peraturan Pajak Terkait dokumen yang sedang dibuka
  • Bagikan Dokumen ke rekan atau teman
  • Simpan dokumen di My Favorites
  • Intip Status Keberlakuan setiap peraturan

Selain itu, kanal UU Perpajakan Konsolidasi merupakan naskah UU bidang perpajakan yang disusun terintegrasi, mengikuti perubahan, komprehensif, dan sistematis. Berikut fitur yang dapat dimanfaatkan dari kanal UU Perpajakan Konsolidasi:

Baca Juga: Ada e-Faktur 4.0, Simak Lagi Aturan Waktu Buat dan Upload Faktur Pajak


  • Lihat daftar isi dokumen di Quick Guide
  • Baca Keterangan untuk tahu sumber peraturan dan tanggal berlakunya
  • Cari referensi pakai Advanced Search

Untuk membuka kanal-kanal di atas, pengguna bisa mengakses tautan https://perpajakan.ddtc.co.id/. DDTC berharap langkah tersebut dapat memberikan kontribusi positif dalam menciptakan masyarakat yang lebih melek hukum perpajakan.

DDTC juga berencana untuk terus mengembangkan platform Perpajakan DDTC dengan menambah lebih banyak konten dan fitur yang mendukung kebutuhan pengguna. (rig)

Baca Juga: SKP Terbit Tidak Sesuai Prosedur, Wajib Pajak Bisa Ajukan Pembatalan

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : perpajakan ddtc, perpajakan ddtc premium, ddtc, panduan, pajak, peraturan pusat, peraturan daerah

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 22 Juli 2024 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Luhut dan Sri Mulyani Mulai Bicarakan Insentif Pajak Family Office

Senin, 22 Juli 2024 | 13:55 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP: Sistem Lapor SPT Masa PPh Pasal 21/26 Diperbarui

Senin, 22 Juli 2024 | 12:30 WIB
KABUPATEN KENDAL

Pajak Hiburan Hingga 75%, Ini Daftar Tarif Pajak Terbaru di Kendal

berita pilihan

Selasa, 23 Juli 2024 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

7 Tarif Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan oleh Pemkot Kediri

Selasa, 23 Juli 2024 | 10:44 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

UU PPSK Bisa Dukung Family Office, Sri Mulyani Singgung Trust Fund

Selasa, 23 Juli 2024 | 10:43 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ada e-Faktur 4.0, Simak Lagi Aturan Waktu Buat dan Upload Faktur Pajak

Selasa, 23 Juli 2024 | 10:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pakai e-Faktur 4.0, NPWP Lawan Transaksi Tak Otomatis Jadi 16 Digit

Selasa, 23 Juli 2024 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pusat dan Daerah Belum Sinkron, Kerap Hambat Pemberian Insentif di KEK

Selasa, 23 Juli 2024 | 09:15 WIB
KOTA MATARAM

ASN Mohon Dicatat! TPP Tidak Bisa Cair Kalau Pajak Daerah Tak Dibayar

Selasa, 23 Juli 2024 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Muncul ETAX-API-00031 di e-Faktur 4.0, Wajib Pajak Perlu Lakukan Ini

Senin, 22 Juli 2024 | 19:05 WIB
KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Pemerintah Siap Dirikan KEK Jasa Keuangan, Asal Ada Usulan yang Masuk