Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Senin, 22 Juli 2024 | 17:45 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH
Jum'at, 19 Juli 2024 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 19 Juli 2024 | 18:17 WIB
LITERATUR PAJAK
Jum'at, 19 Juli 2024 | 16:15 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Review
Kamis, 18 Juli 2024 | 18:52 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 14 Juli 2024 | 16:00 WIB
SURAT DARI KELAPA GADING
Minggu, 14 Juli 2024 | 10:00 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DITJEN PAJAK DWI ASTUTI:
Kamis, 11 Juli 2024 | 18:46 WIB
KONSULTASI PAJAK
Data & Alat
Rabu, 17 Juli 2024 | 10:59 WIB
KURS PAJAK 17 JULI 2024 - 23 JULI 2024
Kamis, 11 Juli 2024 | 17:38 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 10 Juli 2024 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 10 JULI 2024 - 16 JULI 2024
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Fokus
Reportase

Keponakan dapat Hibah Bangunan dari Paman, Kena Pajak Penghasilan?

A+
A-
10
A+
A-
10
Keponakan dapat Hibah Bangunan dari Paman, Kena Pajak Penghasilan?

JAKARTA, DDTCNews – Hibah tanah dan/atau bangunan dari paman kandung kepada keponakan merupakan objek pajak penghasilan atau dikenakan PPh final atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (PHTB).

Kring Pajak menjelaskan penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi/badan dari PHTB melalui penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati antara para pihak terutang PPh final.

“Dikecualikan dari PPh final, salah satunya orang pribadi yang melakukan PHTB dengan cara hibah kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat,” sebut Kring Pajak di media sosial, Minggu (23/6/2024).

Baca Juga: Kemenkeu Bakal Atur Earmarking Cukai Plastik dan Minuman Bergula

Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat adalah ayah, ibu, dan anak. Jika bukan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat maka hibah PPHTB terutang PPh final.

Sebagai informasi, berdasarkan PP 34/2016, penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari PHTB atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya, terutang PPh final.

Terdapat 3 tarif PPh final PHTB. Pertama, sebesar 2,5% dari jumlah bruto nilai PHTB selain PHTB berupa rumah sederhana atau rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan PHTB.

Baca Juga: 7 Tarif Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan oleh Pemkot Kediri

Kedua, sebesar 1% dari jumlah bruto nilai PHTB berupa rumah sederhana dan rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan PHTB.

Ketiga, 0% atas PHTB kepada pemerintah, BUMN yang mendapat tugas khusus dari pemerintah, atau BUMD yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. (rig)

Baca Juga: UU PPSK Bisa Dukung Family Office, Sri Mulyani Singgung Trust Fund

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pph final, phtb, pengalihan hak atas tanah/bangunan, objek pajak, hibah, pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 22 Juli 2024 | 14:41 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Laman Download e-Faktur 4.0 Tidak Bisa Dibuka? Coba Cara Ini

Senin, 22 Juli 2024 | 14:30 WIB
KPP PRATAMA POSO

Tindak Lanjuti SP2DK, Petugas Pajak Kunjungi Alamat Pengusaha

Senin, 22 Juli 2024 | 14:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

FP Masukan di Prepopulated e-Faktur 3.2 Perlu Diupload ke e-Faktur 4.0

Senin, 22 Juli 2024 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Luhut dan Sri Mulyani Mulai Bicarakan Insentif Pajak Family Office

berita pilihan

Selasa, 23 Juli 2024 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Kemenkeu Bakal Atur Earmarking Cukai Plastik dan Minuman Bergula

Selasa, 23 Juli 2024 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

7 Tarif Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan oleh Pemkot Kediri

Selasa, 23 Juli 2024 | 10:44 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

UU PPSK Bisa Dukung Family Office, Sri Mulyani Singgung Trust Fund

Selasa, 23 Juli 2024 | 10:43 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ada e-Faktur 4.0, Simak Lagi Aturan Waktu Buat dan Upload Faktur Pajak

Selasa, 23 Juli 2024 | 10:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pakai e-Faktur 4.0, NPWP Lawan Transaksi Tak Otomatis Jadi 16 Digit

Selasa, 23 Juli 2024 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pusat dan Daerah Belum Sinkron, Kerap Hambat Pemberian Insentif di KEK

Selasa, 23 Juli 2024 | 09:15 WIB
KOTA MATARAM

ASN Mohon Dicatat! TPP Tidak Bisa Cair Kalau Pajak Daerah Tak Dibayar

Selasa, 23 Juli 2024 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Muncul ETAX-API-00031 di e-Faktur 4.0, Wajib Pajak Perlu Lakukan Ini