Ketua DPR Puan: APBN 2025 Harus Tampung Visi-Misi Presiden Terpilih
![Ketua DPR Puan: APBN 2025 Harus Tampung Visi-Misi Presiden Terpilih](https://ddtc-cdn1.sgp1.digitaloceanspaces.com/ori/ketua-dpr-puan-apbn-2025-harus-tampung-visi-misi-presiden-terpilih-240712031612.webp)
Ketua DPR Puan Maharani.
JAKARTA, DDTCNews - Ketua DPR Puan Maharani mengatakan APBN 2025 harus memberikan ruang seluas-luasnya bagi pemerintahan baru untuk melaksanakan program-programnya.
Dalam pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025, Puan mengatakan presiden terpilih Prabowo Subianto perlu diberi ruang yang luas untuk menjalankan visi dan misi yang dicanangkannya.
"DPR menekankan pentingnya APBN Tahun 2025 untuk dapat memberikan ruang seluas-luasnya bagi pemerintahan ke depan untuk dapat menjalankan visi dan misi presiden terpilih," katanya, dikutip pada Jumat (12/7/2024).
Puan menuturkan DPR dan pemerintah menyepakati desain kebijakan fiskal tahun depan untuk diarahkan mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
"Berbagai kesepakatan yang dihasilkan selama pembahasan KEM-PPKF 2025 pada masa sidang ini akan menjadi acuan strategis dalam penyusunan RAPBN 2025," tuturnya.
Puan menegaskan DPR berkomitmen untuk terus mencermati penyusunan RAPBN sehingga nota keuangan dan APBN 2025 yang disusun benar-benar mampu menyejahterakan rakyat sesuai dengan yang diamanatkan oleh konstitusi.
Sebagai informasi, pemerintah dan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran telah mencapai kesepakatan untuk memasukkan anggaran program makan siang gratis dalam APBN 2025. Saat ini, program tersebut berubah nama menjadi program makanan bergizi gratis (MBG).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan pelaksanaan program MBG pada tahun depan membutuhkan anggaran senilai Rp71 triliun. Masuknya anggaran program MBG diklaim tidak akan memperlebar defisit anggaran.
"Angka Rp71 triliun itu ada di dalam range postur defisit 2,29% hingga 2,82%. Angka Rp71 triliun itu bukan merupakan on top di atas itu, tetapi sudah di dalamnya," ujarnya. (rig)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.