Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Komunitas
Kamis, 15 Agustus 2024 | 09:45 WIB
KANDIDAT KETUA UMUM IKPI 2024-2029 VAUDY STARWORLD:
Kamis, 15 Agustus 2024 | 09:20 WIB
KANDIDAT KETUA UMUM IKPI 2024-2029 RUSTON TAMBUNAN:
Sabtu, 10 Agustus 2024 | 14:07 WIB
TAXPLORE UI 2024
Rabu, 07 Agustus 2024 | 17:50 WIB
KERJA SAMA PERPAJAKAN
Data & Alat
Rabu, 14 Agustus 2024 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 14 AGUSTUS 2024 - 20 AGUSTUS 2024
Rabu, 07 Agustus 2024 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 07 AGUSTUS 2024 - 13 AGUSTUS 2024
Kamis, 01 Agustus 2024 | 10:00 WIB
KMK 12/2024
Rabu, 31 Juli 2024 | 09:37 WIB
KURS PAJAK 31 JULI 2024 - 06 AGUSTUS 2024
Fokus
Reportase

Ketua DPR Puan: APBN 2025 Harus Tampung Visi-Misi Presiden Terpilih

A+
A-
0
A+
A-
0
Ketua DPR Puan: APBN 2025 Harus Tampung Visi-Misi Presiden Terpilih

Ketua DPR Puan Maharani.

JAKARTA, DDTCNews - Ketua DPR Puan Maharani mengatakan APBN 2025 harus memberikan ruang seluas-luasnya bagi pemerintahan baru untuk melaksanakan program-programnya.

Dalam pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025, Puan mengatakan presiden terpilih Prabowo Subianto perlu diberi ruang yang luas untuk menjalankan visi dan misi yang dicanangkannya.

"DPR menekankan pentingnya APBN Tahun 2025 untuk dapat memberikan ruang seluas-luasnya bagi pemerintahan ke depan untuk dapat menjalankan visi dan misi presiden terpilih," katanya, dikutip pada Jumat (12/7/2024).

Baca Juga: Fleksibilitas untuk Prabowo, Belanja Non-K/L 2025 Diusulkan Rp1.716 T

Puan menuturkan DPR dan pemerintah menyepakati desain kebijakan fiskal tahun depan untuk diarahkan mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

"Berbagai kesepakatan yang dihasilkan selama pembahasan KEM-PPKF 2025 pada masa sidang ini akan menjadi acuan strategis dalam penyusunan RAPBN 2025," tuturnya.

Puan menegaskan DPR berkomitmen untuk terus mencermati penyusunan RAPBN sehingga nota keuangan dan APBN 2025 yang disusun benar-benar mampu menyejahterakan rakyat sesuai dengan yang diamanatkan oleh konstitusi.

Baca Juga: Pemerintah Targetkan Tax Ratio 2025 sebesar 10,24 Persen

Sebagai informasi, pemerintah dan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran telah mencapai kesepakatan untuk memasukkan anggaran program makan siang gratis dalam APBN 2025. Saat ini, program tersebut berubah nama menjadi program makanan bergizi gratis (MBG).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan pelaksanaan program MBG pada tahun depan membutuhkan anggaran senilai Rp71 triliun. Masuknya anggaran program MBG diklaim tidak akan memperlebar defisit anggaran.

"Angka Rp71 triliun itu ada di dalam range postur defisit 2,29% hingga 2,82%. Angka Rp71 triliun itu bukan merupakan on top di atas itu, tetapi sudah di dalamnya," ujarnya. (rig)

Baca Juga: Penerimaan Pajak Ditarget Tumbuh 10% Tahun Depan, Ini Langkah DJP

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : KEM-PPKF 2025, pemilu 2024, pajak dan politik, pakpol, apbn 2025, ketua dpr puan maharani, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 15 Agustus 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Kegiatan Membangun Bangunan Kena PPN KMS jika Kontraktor Bukan PKP

Kamis, 15 Agustus 2024 | 15:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

3 Ketentuan yang Perlu Diperhatikan saat Potong PPh Final 0,5 Persen

Kamis, 15 Agustus 2024 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Sebut Pajak Bonus Atlet Olimpiade Paris 2024 Ditanggung Pemerintah

Kamis, 15 Agustus 2024 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

SP2DK Berlanjut ke Pemeriksaan, DJP Tegaskan Bukan Karena Kejar Target

berita pilihan

Jum'at, 16 Agustus 2024 | 18:51 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Fleksibilitas untuk Prabowo, Belanja Non-K/L 2025 Diusulkan Rp1.716 T

Jum'at, 16 Agustus 2024 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Soal PPN Naik Jadi 12%, Sri Mulyani Sebut Prabowo Sudah Fully Aware

Jum'at, 16 Agustus 2024 | 18:30 WIB
KPP PRATAMA BANDAR LAMPUNG DUA

Punya Masalah Likuiditas, WP Sukarela Serahkan Mobil untuk Disita KPP

Jum'at, 16 Agustus 2024 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Targetkan Tax Ratio 2025 sebesar 10,24 Persen

Jum'at, 16 Agustus 2024 | 17:37 WIB
HUT KE-17 DDTC

Penguatan Literasi Perpajakan yang Berkelanjutan Lewat DDTC Library

Jum'at, 16 Agustus 2024 | 16:41 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Ditarget Tumbuh 10% Tahun Depan, Ini Langkah DJP

Jum'at, 16 Agustus 2024 | 16:30 WIB
KAMUS FISKAL

Apa Itu Nota Keuangan?

Jum'at, 16 Agustus 2024 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penyesuaian Tarif Pajak Kripto, OJK Siap Bahas dengan Kemenkeu

Jum'at, 16 Agustus 2024 | 15:17 WIB
RAPBN 2025 DAN NOTA KEUANGAN

Pemerintah Rancang RAPBN 2025 dengan Defisit 2,53%, Begini Posturnya

Jum'at, 16 Agustus 2024 | 15:15 WIB
RAPBN 2025 DAN NOTA KEUANGAN

Disusun untuk Prabowo-Gibran, Jokowi: RAPBN 2025 Dirancang Fleksibel