Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Komunitas
Kamis, 15 Agustus 2024 | 09:45 WIB
KANDIDAT KETUA UMUM IKPI 2024-2029 VAUDY STARWORLD:
Kamis, 15 Agustus 2024 | 09:20 WIB
KANDIDAT KETUA UMUM IKPI 2024-2029 RUSTON TAMBUNAN:
Sabtu, 10 Agustus 2024 | 14:07 WIB
TAXPLORE UI 2024
Rabu, 07 Agustus 2024 | 17:50 WIB
KERJA SAMA PERPAJAKAN
Data & Alat
Rabu, 14 Agustus 2024 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 14 AGUSTUS 2024 - 20 AGUSTUS 2024
Rabu, 07 Agustus 2024 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 07 AGUSTUS 2024 - 13 AGUSTUS 2024
Kamis, 01 Agustus 2024 | 10:00 WIB
KMK 12/2024
Rabu, 31 Juli 2024 | 09:37 WIB
KURS PAJAK 31 JULI 2024 - 06 AGUSTUS 2024
Fokus
Reportase

Setoran Cukai Turun, Pemerintah Tetap Hati-Hati Tambah Objek Baru

A+
A-
0
A+
A-
0
Setoran Cukai Turun, Pemerintah Tetap Hati-Hati Tambah Objek Baru

Dirjen Bea dan Cukai Askolani.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah menyatakan tetap hati-hati melakukan ekstensifikasi barang kena cukai (BKC) di tengah tren kontraksi penerimaan cukai.

Dirjen Bea dan Cukai Askolani mengatakan penambahan objek cukai bukan hanya bertujuan untuk menambah penerimaan negara. Menurutnya, kebijakan ekstensifikasi BKC harus mempertimbangkan semua aspek, terutama dampaknya pada perekonomian.

"Semua itu kami lihat, jadi enggak boleh semata-semata hanya ke penerimaan maksimal, tetapi tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi," katanya, dikutip pada Minggu (14/7/2024).

Baca Juga: Pemerintah Targetkan Tax Ratio 2025 sebesar 10,24 Persen

Pemerintah masih mematangkan rencana ekstensifikasi BKC dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian global dan nasional. Saat ini, rencana ekstensifikasi BKC ditujukan untuk produk plastik dan minuman bergula dalam kemasan (MBDK).

Wacana pengenaan cukai plastik sudah terdengar sejak 2016. Pada APBN-P 2016, pemerintah bahkan sudah menetapkan target penerimaan cukai plastik senilai Rp1 triliun. Tahun ini, setoran cukai plastik ditargetkan mencapai Rp1,84 triliun.

Perihal cukai MBDK, pemerintah mulai menyampaikannya kepada DPR pada awal 2020. Pemerintah dan DPR kemudian mematok target penerimaan cukai MBDK untuk pertama kalinya pada APBN 2022 senilai Rp1,5 triliun. Tahun ini, targetnya senilai Rp4,38 triliun.

Baca Juga: Penyesuaian Tarif Pajak Kripto, OJK Siap Bahas dengan Kemenkeu

Melalui dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025, pemerintah menuliskan rencana pengenaan cukai terhadap produk plastik dan BMDK pada tahun depan. Ekstensifikasi menjadi salah satu kebijakan untuk mendukung penerimaan negara.

Pada semester I/2024, realisasi penerimaan cukai yang utamanya ditopang oleh cukai hasil tembakau (CHT) mencapai Rp101,8 triliun atau 41,4% dari target. Realisasi ini turun 3,9% karena fenomena peralihan konsumsi ke rokok dengan harga lebih murah (downtrading).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat menyatakan bahwa penerimaan cukai menjadi salah satu yang diwaspadai pemerintah karena mengalami kontraksi sejak tahun lalu. Pada semester I/2023, kontraksi penerimaannya bahkan mencapai 12,2%. (rig)

Baca Juga: Disusun untuk Prabowo-Gibran, Jokowi: RAPBN 2025 Dirancang Fleksibel

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : dirjen bea dan cukai askolani, cukai, ekstensifikasi cukai, objek cukai, plastik, minuman bergula, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 14 Agustus 2024 | 14:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Industri Manufaktur Tertekan, Setoran Pajaknya Turun 13 Persen

Rabu, 14 Agustus 2024 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pembelian Rumah yang Pakai Insentif PPN DTP Capai Puluhan Ribu Unit

Rabu, 14 Agustus 2024 | 10:00 WIB
PENERIMAAN BEA DAN CUKAI

Penerimaan Bea dan Cukai Tembus Rp154 Triliun, Tumbuh 3,1 Persen

Rabu, 14 Agustus 2024 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kontraksi Penerimaan Pajak Melandai, Ini Kata Staf Ahli Menkeu

berita pilihan

Jum'at, 16 Agustus 2024 | 18:51 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Fleksibilitas untuk Prabowo, Belanja Non-K/L 2025 Diusulkan Rp1.716 T

Jum'at, 16 Agustus 2024 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Soal PPN Naik Jadi 12%, Sri Mulyani Sebut Prabowo Sudah Fully Aware

Jum'at, 16 Agustus 2024 | 18:30 WIB
KPP PRATAMA BANDAR LAMPUNG DUA

Punya Masalah Likuiditas, WP Sukarela Serahkan Mobil untuk Disita KPP

Jum'at, 16 Agustus 2024 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Targetkan Tax Ratio 2025 sebesar 10,24 Persen

Jum'at, 16 Agustus 2024 | 17:37 WIB
HUT KE-17 DDTC

Penguatan Literasi Perpajakan yang Berkelanjutan Lewat DDTC Library

Jum'at, 16 Agustus 2024 | 16:41 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Ditarget Tumbuh 10% Tahun Depan, Ini Langkah DJP

Jum'at, 16 Agustus 2024 | 16:30 WIB
KAMUS FISKAL

Apa Itu Nota Keuangan?

Jum'at, 16 Agustus 2024 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penyesuaian Tarif Pajak Kripto, OJK Siap Bahas dengan Kemenkeu

Jum'at, 16 Agustus 2024 | 15:17 WIB
RAPBN 2025 DAN NOTA KEUANGAN

Pemerintah Rancang RAPBN 2025 dengan Defisit 2,53%, Begini Posturnya

Jum'at, 16 Agustus 2024 | 15:15 WIB
RAPBN 2025 DAN NOTA KEUANGAN

Disusun untuk Prabowo-Gibran, Jokowi: RAPBN 2025 Dirancang Fleksibel