Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Senin, 22 Juli 2024 | 17:45 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH
Jum'at, 19 Juli 2024 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 19 Juli 2024 | 18:17 WIB
LITERATUR PAJAK
Jum'at, 19 Juli 2024 | 16:15 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Review
Kamis, 18 Juli 2024 | 18:52 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 14 Juli 2024 | 16:00 WIB
SURAT DARI KELAPA GADING
Minggu, 14 Juli 2024 | 10:00 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DITJEN PAJAK DWI ASTUTI:
Kamis, 11 Juli 2024 | 18:46 WIB
KONSULTASI PAJAK
Data & Alat
Rabu, 17 Juli 2024 | 10:59 WIB
KURS PAJAK 17 JULI 2024 - 23 JULI 2024
Kamis, 11 Juli 2024 | 17:38 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 10 Juli 2024 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 10 JULI 2024 - 16 JULI 2024
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Fokus
Reportase

Transaksi dengan Wajib Pajak UMKM, Perlu Potong PPh?

A+
A-
23
A+
A-
23
Transaksi dengan Wajib Pajak UMKM, Perlu Potong PPh?

Pertanyaan:

PERKENALKAN, saya Aryo. Saya merupakan staf pajak perusahaan yang berdomisili di Jakarta. Sebagai informasi, perusahaan kami melakukan transaksi dengan vendor lokal yang berstatus sebagai usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Hal ini kami ketahui karena para vendor lokal tersebut melampirkan surat keterangan (suket) sebagai wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Pertanyaan saya, apakah kami perlu melakukan pemotongan pajak penghasilan (PPh) atas transaksi dengan vendor lokal tersebut? Jika iya, bagaimana ketentuannya? Mohon penjelasannya. Terima kasih.

Aryo, Jakarta.

Jawaban:

TERIMA kasih atas pertanyaannya, Bapak Aryo. Untuk menjawab pertanyaan tersebut kita perlu merujuk Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (PP 55/2022).

Berdasarkan pada Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) PP 55/2022, penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu (WP UMKM) dikenakan PPh yang bersifat final. Adapun besaran tarif PPh yang bersifat final ini sebesar 0,5%.

Kemudian, apabila WP UMKM tersebut melakukan transaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut pajak maka pihak pemotong atau pemungut pajak wajib melakukan pemotongan atau pemungutan PPh bersifat final untuk setiap transaksi.

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (3) PP 55/2022, yang berbunyi:

“Pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan terutang ... wajib dilakukan oleh pemotong atau pemungut pajak penghasilan untuk setiap transaksi dengan wajib pajak yang dikenai pajak penghasilan yang bersifat final berdasarkan peraturan pemerintah ini.”

Oleh karena itu, pihak pemotong atau pemungut pajak yang menjadi pembeli atau pengguna jasa wajib melakukan pemotongan atau pemungutan PPh bersifat final dengan tarif sebesar 0,5% terhadap WP UMKM yang memiliki suket. Simak pula ‘Transaksi dengan Pemotong Pajak, WP PPh Final UMKM Perlu Ajukan Suket’.

Perlu dicatat, suket yang dimaksud merujuk pada Lampiran F PMK 164 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dan Kewajiban Pelaporan Usaha Untuk Dikukuhkan Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PMK 164/2023).

Selain menyerahkan salinan suket, terdapat beberapa hal lainnya yang perlu diperhatikan oleh perusahaan Bapak selaku pihak pemotong atau pemungut sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) PMK 164/2023, yakni:

  1. pemotongan atau pemungutan PPh yang bersifat final ini dilakukan untuk setiap transaksi penjualan barang atau penyerahan jasa yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan PPh;
  2. pihak pemotong atau pemungut PPh perlu menerbitkan bukti pemotongan atau pemungutan PPh dan menyerahkan bukti pemotongan atau pemungutan tersebut kepada WP UMKM yang dipotong atau dipungut.

Ada beberapa ketentuan teknis sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (6) dan ayat (5) PMK 164/2023 yang juga perlu Bapak perhatikan. Pertama, penyetoran PPh yang telah dipotong atau dipungut dengan menggunakan surat setoran pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP atas nama pemotong atau pemungut PPh paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Kedua, pemotong atau pemungut PPh wajib menyampaikan surat pemberitahuan masa pajak penghasilan unifikasi atas pemotongan atau pemungutan PPh ke kantor pelayanan pajak (KPP) tempat pemotong atau pemungut PPh terdaftar paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. Simak ‘Omzet Wajib Pajak di Bawah Rp500 Juta, PPh Otomatis Tidak Dipotong?’.

Demikian jawaban yang dapat disampaikan. Semoga membantu.

Sebagai informasi, artikel Konsultasi Pajak hadir setiap pekan untuk menjawab pertanyaan terpilih dari pembaca setia DDTCNews. Bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan mengirimkannya ke alamat surat elektronik [email protected].

(Disclaimer)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : konsultasi pajak, konsultasi, pajak, PPh final, UMKM, PP 55/2022, PMK 164/2023

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 22 Juli 2024 | 14:41 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Laman Download e-Faktur 4.0 Tidak Bisa Dibuka? Coba Cara Ini

Senin, 22 Juli 2024 | 14:30 WIB
KPP PRATAMA POSO

Tindak Lanjuti SP2DK, Petugas Pajak Kunjungi Alamat Pengusaha

Senin, 22 Juli 2024 | 14:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

FP Masukan di Prepopulated e-Faktur 3.2 Perlu Diupload ke e-Faktur 4.0

Senin, 22 Juli 2024 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Luhut dan Sri Mulyani Mulai Bicarakan Insentif Pajak Family Office

berita pilihan

Selasa, 23 Juli 2024 | 13:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

31 Layanan Pajak Bakal Bisa Diakses Pakai NIK, Dirjen Pajak Ungkap Ini

Selasa, 23 Juli 2024 | 11:55 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

E-Faktur 4.0, Muncul ETAX-40001 dan ETAX-40002? Coba Cek Ini

Selasa, 23 Juli 2024 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Kemenkeu Bakal Atur Earmarking Cukai Plastik dan Minuman Bergula

Selasa, 23 Juli 2024 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

7 Tarif Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan oleh Pemkot Kediri

Selasa, 23 Juli 2024 | 10:44 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

UU PPSK Bisa Dukung Family Office, Sri Mulyani Singgung Trust Fund

Selasa, 23 Juli 2024 | 10:43 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ada e-Faktur 4.0, Simak Lagi Aturan Waktu Buat dan Upload Faktur Pajak

Selasa, 23 Juli 2024 | 10:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pakai e-Faktur 4.0, NPWP Lawan Transaksi Tak Otomatis Jadi 16 Digit

Selasa, 23 Juli 2024 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pusat dan Daerah Belum Sinkron, Kerap Hambat Pemberian Insentif di KEK