‘Apa yang Diharapkan Jika Pegawai Pajak Hanya Nongkrong di Kantor?’

Saat itu, ketentuan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) masih Rp4.000 per bulan atau Rp48.000 per tahun. Dengan ketentuan itu saja, pemerintah menaksir jumlah wajib pajak semestinya bisa menyentuh 500.000 hingga jutaan orang dan badan.

Lantas apakah garangnya aparatur pajak ampuh mengumpulkan modal pembangunan? Ternyata belum cukup.

Hingga 1970 awal, jumlah wajib pajak cenderung stagnan. Menteri Keuangan Ali Wardhana dalam buku Menteri Penagih Pajak di Awal Pemerintahan Presiden Soeharto menuliskan masalah utama dalam pemungutan pajak justru ada pada tubuh Ditjen Pajak (DJP) sendiri. Sejak Djawatan Padjak bertransformasi menjadi DJP pada 1964, gaya kerja pegawai pajak tidak banyak berubah.

"Nongkrong! Apa yang diharapkan bagi pemungutan pajak jika pegawainya hanya nongkrong di kantor mengerjakan tugas administrasi?" tulis Ali dalam bukunya.

Reformasi sumber daya manusia (SDM) secara besar-besaran mulai dilakukan pada 1970 di bawah kepemimpinan Dirjen Pajak Sutadi Sukarya. Pemerintahan orde baru saat itu mulai menyadari bahwa peran pajak sangat vital bagi pembangunan. Karenanya, upaya menumbuhkan kepatuhan pajak harus dimulai dari tubuh institusi terlebih dulu.

Dikutip dari buku Jejak Pajak Jilid 2, rapat kerja internal DJP yang digelar pada 1970 menghasilkan dokumen Panca Tertib, yakni budaya tertib bagi pegawai pajak yang terdiri dari tertib organisasi, tertib administrasi, tertib pegawai, tertib prasarana, dan tertib operasional.

Bersamaan dengan itu, ada satu kebijakan revolusioner yang diambil oleh pemerintah: pegawai pajak harus menanggalkan seragam dinas kepangkatannya. Sutadi Sukarya meminta pegawai pajak menjalankan tugas layaknya pegawai negeri sipil (PNS) biasa.

"Tidak bergagah-gagah apalagi bila seragam tersebut sampai membuat takut para wajib pajak," kata Sutadi.

Pegawai DJP berseragam dengan tanda kepangkatan sebelum 1970. Sumber: DJP.

Sutadi berpandangan, aparat pajak bukanlah aparat seperti pegawai imigrasi atau bea cukai yang bekerja di lapangan dan memerlukan atribut kedinasan yang gampang dikenali. Sebaliknya, pegawai pajak harus dekat dengan masyarakat sebagai penyumbang utama modal pembangunan negara.

"Wibawa pegawai pajak itu ditegakkan dengan ilmu, cara kerja, integritas, dan tidak perlu dengan sikap gagah," kata Sutadi.

Menteri Ali Wardhana juga memerintahkan DJP untuk memasifkan penyuluhan. Kantor pajak mulai gencar mengundang wajib pajak, baik orang pribadi dan badan, untuk diberikan edukasi mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan. Reformasi SDM yang dijalankan DJP juga seiring dengan kecenderungan perekonomian Indonesia yang terus meningkat. Menteri-menteri Soeharto punya mandat khusus untuk membuka relasi internasional agar modal asing mengalir masuk.

Setengah abad berlalu, saat ini reformasi otoritas pajak di bidang SDM masih terus berjalan. Yang terbaru, pemerintah tengah menyiapkan implementasi pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau coretax administration system. Rencananya, sistem baru ini bergulir pada tahun ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan coretax system akan membawa perubahan positif pada sistem perpajakan Tanah Air. Coretax menawarkan perbaikan administrasi perpajakan, meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak, dan memberikan kepastian hukum.

"Kementerian Keuangan terus memperbaiki dan membangun coretax system. Diharapkan akan jadi motor perubahan dari sisi pelayanan dan kepastian aspek perpajakan," kata menkeu.

Zaman telah berubah. Jika dulu perbaikan-perbaikan layanan dilakukan dengan hal substantif seperti mengganti seragam pegawai, kini perubahannya lebih ke prosedural dan beririsan dengan sistem layanan itu sendiri. Caranya berbeda, tapi tujuannya sama.

Pesan yang disampaikan Sutadi Sukarya pada 5 dekade silam sepertinya masih relevan sampai saat ini. Pegawai pajak tidak perlu gagah-gagahan dalam memungut pajak. Terpenting, keandalan sistem dan layanan yang justru bisa meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

Bertepatan dengan momen Hari Pajak, seyogianya napas reformasi pajak terus dilanjutkan. Penataan sana sini tidak berhenti, dengan tetap berlandaskan asas keadilan. (sap)