Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Rabu, 29 Mei 2024 | 18:01 WIB
KAMUS PPh
Selasa, 28 Mei 2024 | 14:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 27 Mei 2024 | 18:30 WIB
KAMUS PPh
Senin, 27 Mei 2024 | 15:25 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 22 Mei 2024 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 22 MEI 2024 - 28 MEI 2024
Rabu, 15 Mei 2024 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 15 MEI 2024 - 21 MEI 2024
Rabu, 08 Mei 2024 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 08 MEI 2024 - 15 MEI 2024
Rabu, 01 Mei 2024 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 01 MEI 2024 - 07 MEI 2024
Fokus
Reportase

Adakan Blokir Serentak, DJP Jatim Sasar 1.182 Rekening Wajib Pajak

A+
A-
27
A+
A-
27
Adakan Blokir Serentak, DJP Jatim Sasar 1.182 Rekening Wajib Pajak

Ilustrasi.

SIDOARJO, DDTCNews - Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Jawa Timur I, II, dan III akan melakukan pemblokiran rekening penunggak pajak secara serentak.

Ketiga kanwil tersebut bakal memblokir 1.182 rekening milik banyak penunggak pajak. Pemblokiran dilakukan dengan menyampaikan 1.182 berkas piutang pajak kepada 10 bank besar yang berlokasi di Jakarta dan Tangerang.

"Dengan pemblokiran serentak ini, diharapkan dapat memberikan deterrent effect kepada para penunggak pajak dan wajib pajak yang memiliki utang pajak agar segera melunasinya," kata Kepala Kanwil DJP Jawa Timur II Agustin Vita Avantin, dikutip pada Jumat (3/5/2024).

Baca Juga: DDTCNews Terima Apresiasi dari Kanwil DJP Jakarta Utara

Pemblokiran rekening penunggak pajak merupakan salah satu upaya dalam mendukung pencapaian target penerimaan pajak 2024 dari realisasi pembayaran piutang pajak.

Nanti, pemblokiran rekening dilakukan terhadap wajib pajak yang tidak melunasi utang pajaknya sesuai dengan jatuh tempo. Adapun pemblokiran ini dilakukan setelah petugas pajak menyampaikan surat teguran hingga surat paksa.

Sebagai informasi, pemblokiran rekening dilaksanakan sejalan dengan UU 19/1997 s.t.d.d UU 19/2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan PMK 61/2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar.

Baca Juga: DJP Jakarta Utara Gelar Tax Gathering dan Konsultasi Publik

Sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) PMK 61/2023, permintaan pemblokiran disampaikan oleh DJP kepada perbankan secara tertulis. Atas permintaan pemblokiran ini, bank harus memblokir rekening sebesar jumlah utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Pemblokiran tersebut dilakukan secara seketika setelah permintaan pemblokiran diterima oleh pihak perbankan. (rig)

Baca Juga: Marak Modus Bukti Potong Palsu, Otoritas Ini Perketat Restitusi Pajak

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kanwil djp jawa timur, pajak, daerah, penagihan pajak, pemblokiran rekening, UU PPSP

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 30 Mei 2024 | 08:30 WIB
LITERATUR PAJAK

Perlakuan Pajak Hewan Ternak Kurban, Baca Rekap Aturannya di Sini

Rabu, 29 Mei 2024 | 18:01 WIB
KAMUS PPh

Apa Itu Formulir 1721-B1?

Rabu, 29 Mei 2024 | 18:00 WIB
KPP PRATAMA GARUT

Banyak SPT Lebih Bayar, KPP Beri Edukasi soal Pengembalian Pendahuluan

berita pilihan

Kamis, 30 Mei 2024 | 21:35 WIB
PENGHARGAAN PERPAJAKAN

DDTCNews Terima Apresiasi dari Kanwil DJP Jakarta Utara

Kamis, 30 Mei 2024 | 21:30 WIB
KANWIL DJP JAKARTA UTARA

DJP Jakarta Utara Gelar Tax Gathering dan Konsultasi Publik

Kamis, 30 Mei 2024 | 18:30 WIB
KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS

Hingga April, DJP Jakarta Khusus Kumpulkan Uang Pajak Rp102 Triliun

Kamis, 30 Mei 2024 | 17:37 WIB
KEBIJAKAN BEA CUKAI

Surat Keberatan Bea Cukai Bisa Diperbaiki Sebelum Jangka Waktu Habis

Kamis, 30 Mei 2024 | 16:07 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP: Semua Aplikasi Coretax Berbasis Web, Tak Perlu Download Aplikasi

Kamis, 30 Mei 2024 | 15:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Faktur Pajak dan Invoice Boleh Berbeda Tanggalnya? DJP Jelaskan Ini

Kamis, 30 Mei 2024 | 15:15 WIB
KONSULTASI PAJAK

Beli Rumah Tapak Baru di IKN, Tidak Dipungut PPN?