Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Review
Kamis, 20 Juni 2024 | 15:45 WIB
KONSULTASI PAJAK
Kamis, 20 Juni 2024 | 08:15 WIB
SURAT DARI KELAPA GADING
Kamis, 13 Juni 2024 | 10:00 WIB
KONSULTASI PAJAK
Kamis, 06 Juni 2024 | 09:00 WIB
ANALISIS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 19 Juni 2024 | 10:03 WIB
KURS PAJAK 19 JUNI 2024 - 25 JUNI 2024
Rabu, 12 Juni 2024 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 12 JUNI 2024-18 JUNI 2024
Rabu, 05 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 5 JUNI 2024 - 11 JUNI 2024
Selasa, 04 Juni 2024 | 12:45 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Fokus
Reportase

Apa Itu Formulir 1721-A3?

A+
A-
3
A+
A-
3
Apa Itu Formulir 1721-A3?

BUKTI pemotongan (bupot) pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan dokumen berupa formulir yang dibuat oleh pemotong/pemungut pajak. Formulir ini dibuat sebagai bukti atas pemotongan PPh Pasal 21 sekaligus menunjukkan besarnya PPh Pasal 21 yang telah dipotong.

Selain untuk pegawai swasta, otoritas pajak juga telah mengatur bentuk bupot PPh Pasal 21 bagi instansi pemerintah melalui PER-17/PJ/2021. Dalam perkembangannya, pemerintah mengubah ketentuan dalam beleid tersebut melalui PER-5/PJ/2024.

Perubahan dilakukan untuk mengakomodasi penerapan tarif efektif rata-rata (TER) yang diatur dalam PMK 168/2023. Guna mengakomodasi penerapan TER, melalui PER-5/PJ/2024, otoritas menambahkan Formulir 1721-A3 sebagai bentuk bupot baru bagi instansi pemerintah.

Baca Juga: Cabang Mulai Gunakan NITKU Pekan Depan, Bisa Dicek di DJP Online

Lantas, sebenarnya apa itu Formulir 1721-A3?

Merujuk PER-5/PJ/2024, Formulir 1721-A3 adalah bukti pemotongan PPh Pasal 21 bulanan. Formulir ini merupakan bupot PPh Pasal 21 yang ditujukan bagi pegawai tetap dan pensiunan yang menerima uang terkait pensiun secara berkala, serta PNS, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pensiunannya.

Pemotong pajak di instansi pemerintah perlu membuat Formulir 1721-A3 atas pemotongan PPh Pasal 21 pada setiap masa pajak selain masa pajak terakhir. Adapun untuk masa pajak terakhir, pemotong pajak harus membuat Formulir 1721-A1 atau Formulir 1721-A2. Simak ‘Update 2024: Apa Itu Formulir 1721-A1 atau Formulir 1721-A2?’.

Penambahan formulir 1721-A3 ini dilakukan untuk mengakomodasi perubahan ketentuan pemotongan PPh Pasal 21 pascaterbitnya PMK 168/2023. Seperti diketahui, melalui PMK 168/2023, pemerintah mengubah berbagai skema penghitungan PPh Pasal 21.

Baca Juga: Negara Ini Kecualikan Penjualan Tiket Kereta Api dari Pungutan PPN

Adapun salah satu skema yang berubah terkait dengan penghitungan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap dan pensiunan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh setiap masa pajak selain masa pajak terakhir.

Kini, berdasarkan pada PMK 168/2023, besarnya PPh Pasal 21 terutang pada setiap masa pajak selain masa pajak terakhir bagi pegawai tetap, penerima pensiun berkala, serta PNS, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pensiunannya dihitung dengan menggunakan tarif efektif bulanan.

Nah, Formulir 1721-A3 inilah yang menjadi bupot atas pemotongan PPh Pasal 21 bulanan pada instansi pemerintah. Adapun untuk instansi swasta, Bupot PPh Pasal 21 bulanannya menggunakan Formulir 1721-VIII. Simak ‘Apa itu Formulir 1721-VIII?’.

Baca Juga: Keponakan dapat Hibah Bangunan dari Paman, Kena Pajak Penghasilan?

Selanjutnya, pemotong pajak harus memberikan bupot Formulir 1721-A3 kepada penerima penghasilan. Bupot Formulir 1721-A3 ini harus diberikan maksimal 1 bulan setelah masa pajak berakhir. (kaw)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kamus, kamus pajak, pajak, kamus pph, kamus pajak penghasilan, bupot, formulir 1721-A3

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 22 Juni 2024 | 10:15 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Ingat! NPWP Cabang Cuma Berlaku Sampai Juni, Bareng Integrasi NIK-NPWP

Sabtu, 22 Juni 2024 | 09:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

ABS Bereskan Piutang PNBP, Pengusaha Tak Boleh Protes Jika Diblokir

Sabtu, 22 Juni 2024 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kembangkan Produk, BUMN Farmasi Minta Kemudahan Fasilitas Perpajakan

berita pilihan

Minggu, 23 Juni 2024 | 18:00 WIB
KEP-103/BC/2024

DJBC Bolehkan Jamaah Haji Sampaikan Pemberitahuan Pabean secara Lisan

Minggu, 23 Juni 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Cabang Mulai Gunakan NITKU Pekan Depan, Bisa Dicek di DJP Online

Minggu, 23 Juni 2024 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Keponakan dapat Hibah Bangunan dari Paman, Kena Pajak Penghasilan?

Minggu, 23 Juni 2024 | 13:30 WIB
LAPORAN INTERNATIONAL MONETARY FUND

Jaga Kredibilitas, Indonesia Perlu Pertahankan Batas Defisit 3% PDB

Minggu, 23 Juni 2024 | 13:00 WIB
KOREA SELATAN

Pemerintah Korea Selatan Mulai Kurangi Besaran Diskon Pajak BBM

Minggu, 23 Juni 2024 | 12:00 WIB
KPP PRATAMA TOLITOLI

WP Badan Punya Banyak Tunggakan Pajak, Fiskus Adakan Kunjungan

Minggu, 23 Juni 2024 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

7 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Dipungut Pemkot Tangerang

Minggu, 23 Juni 2024 | 10:30 WIB
PAJAK PENGHASILAN

Keuntungan karena Pembebasan Utang Jadi Objek Pajak, Begini Aturannya