Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Kamis, 11 April 2024 | 11:30 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH
Kamis, 11 April 2024 | 09:30 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 10 April 2024 | 14:00 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH
Jum'at, 05 April 2024 | 17:30 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 03 April 2024 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 03 APRIL 2024 - 16 APRIL 2024
Senin, 01 April 2024 | 10:15 WIB
KMK 5/2024
Rabu, 27 Maret 2024 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 27 MARET 2024 - 02 APRIL 2024
Rabu, 13 Maret 2024 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 13 MARET 2024 - 19 MARET 2024
Fokus
Reportase

Apa Itu Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di UU HKPD?

A+
A-
3
A+
A-
3
Apa Itu Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di UU HKPD?

INDONESIA merupakan negara yang termasyhur akan kekayaan sumber daya alamnya. Tidak hanya flora dan fauna, Indonesia juga menjadi salah satu negara dengan potensi cadangan sumber daya mineral yang tinggi.

Sumber daya mineral merupakan kekayaan alam yang tidak terbarukan, tetapi berperan penting bagi hajat orang banyak. Untuk memanfaatkannya, kegiatan penambangan diperlukan lantaran sumber daya mineral terkandung di dalam kerak atau perut bumi.

Oleh karena itu, pengelolaan dan kegiatan penambangan sumber daya mineral diatur sedemikian rupa oleh negara. Terdapat beragam jenis sumber daya mineral, di antaranya adalah mineral bukan logam dan batuan.

Baca Juga: Opsen Pajak Berlaku Tahun Depan, Pemda Diminta Siapkan Aturan Teknis

Kegiatan pengambilan sumber daya mineral bukan logam dan batuan ini turut menjadi sasaran pajak daerah. Pajak tersebut disebut dengan pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB). Lantas, apa itu pajak MBLB dalam UU HKPD?

Definisi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan MBLB dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Sementara itu, MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

Merujuk pada Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri ESDM No. 5/2017, mineral bukan logam adalah mineral yang unsur utamanya terdiri atas bukan logam, misal bentonit, kalsit (batu kapur/gamping), pasir kuarsa, dan lain-lain.

Baca Juga: Incar Data-Data Restoran dan Tempat Hiburan, Petugas Pajak Lakukan Ini

Sementara itu, pada Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri ESDM No. 5/2017, mendefinisikan batuan sebagai massa padat yang terdiri atas satu jenis mineral atau lebih yang membentuk kerak bumi, baik dalam keadaan terikat (massive) maupun lepas (loose).

Namun, Peraturan Menteri ESDM No. 5/2017 telah dicabut dan digantikan dengan Peraturan Menteri ESDM No. 25/2018 s.t.d.t.d Peraturan Menteri ESDM 17/2020. Akan tetapi, beleid tersebut tidak secara eksplisit menerangkan pengertian mineral bukan logam dan batuan.

Secara lebih terperinci, berdasarkan UU HKPD, jenis mineral bukan logam dan batuan yang termasuk objek pajak MBLB meliputi asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonite, dolomit, feldspar, garam batu (halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, dan mika.

Baca Juga: Berlaku Mulai 2025, Opsen Pajak Kendaraan dan PKB Dipungut Sekaligus

Selain itu, marmer, nitrat, obsidian, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat, talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatom, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolite, basal, trakhit, belerang, MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila dibandingkan dengan UU PDRD, belerang dan MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral merupakan objek baru yang belum tercantum dalam UU PDRD. Pajak MBLB ini merupakan perubahan dari pajak pengambilan bahan galian golongan C yang semula diatur dalam UU No.18/ 1997 dan UU No.34/2000 tentang PDRD.

Kendati nomenklaturnya berubah, mineral bukan logam dan batuan yang menjadi objek pajak MBLB pada dasarnya serupa dengan bahan galian golongan C. Istilah bahan galian golongan C sendiri mengalami perubahan.

Baca Juga: Lurah, Camat, dan Ketua RT-RW Diminta Pantau Distribusi SPPT PBB

Hal ini dikarenakan sebelumnya penggolongan bahan galian di Indonesia berdasarkan pada UU No.11/1967. Dalam UU tersebut, bahan galian dibagi menjadi 3 golongan.

Pertama, bahan galian golongan A atau golongan bahan galian yang strategis. Bahan galian strategis digolongkan untuk kepentingan pertahanan, keamanan negara, dan perekonomian negara. Contohnya minyak bumi, batubara, gas alam.

Kedua, bahan galian golongan B atau golongan bahan galian yang vital. Bahan galian vital digolongkan untuk dapat menjamin hajat hidup orang banyak. Contohnya besi, mangan, bauksit, tembaga, timbal, seng, emas, platina, perak.

Baca Juga: Tarif Progresif Pajak Kendaraan Bermotor Dihapus di Provinsi Ini

Ketiga, bahan galian C atau bahan galian yang tidak termasuk golongan A dan B. Contoh bahan galian C adalah nitrat, fosfat, asbes, talk, grafit, pasir kuarsa, kaolin, feldspar, marmer, pasir. Namun, UU No. 11/1967 telah diganti dengan UU No.4/2009 s.t.d.d. UU No.3/2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Secara lebih terperinci, Pasal 34 UU No.4/2009 s.t.d.d. UU No.3/2020 membagi usaha pertambangan menjadi pertambangan mineral dan pertambangan batubara. Adapun pertambangan mineral dibagi menjadi 4 golongan.

Empat golongan pertambangan mineral tersebut meliputi: pertambangan mineral radioaktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam, dan pertambangan batuan. Meski telah berubah, istilah bahan galian C terkadang masih digunakan.

Baca Juga: Update 2024, Apa Itu BPHTB?

Lebih lanjut, MBLB sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Misal, sebagai bahan peralatan rumah tangga, bangunan, obat, kosmetik, alat tulis, barang pecah belah, sampai kreasi seni.

Hal tersebut membuat pengambilan dan pemanfaatan MBLB banyak dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Meski demikian, pajak MBLB tidak mutlak diberlakukan pada setiap kabupaten/kota yang ada di Indonesia.

Hal tersebut dikarenakan Pasal 6 ayat (2) UU HKPD memberikan ruang untuk pemerintah daerah tidak memungut suatu jenis pajak apabila potensinya kurang memadai dan/atau pemerintah daerah menetapkan kebijakan untuk tidak memungut.

Baca Juga: Cara Bayar Pajak Kendaraan Bermotor Lewat Tokopedia

Pajak MBLB merupakan salah satu jenis pajak yang wewenang pemungutannya berada di pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan UU HKPD, pemerintah kabupaten/kota dapat menetapkan tarif pajak MBLB paling tinggi sebesar 20%.

Batas maksimal tarif MBLB tersebut lebih rendah dibandingkan dengan ketentuan UU PDRD yang menetapkan maksimal 25%. Penyesuaian batas maksimal tarif ini sehubungan dengan adanya ketentuan mengenai opsen pajak MBLB. (rig)

.

Baca Juga: Perda Baru di Provinsi Kalbar, Ada 7 Jenis Pajak

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kamus pajak daerah, kamus, pajak daerah, UU HKPD, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak MBLB

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 05 April 2024 | 16:31 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)?

Jum'at, 05 April 2024 | 13:00 WIB
KABUPATEN PEKALONGAN

Pajak Hiburan Sampai 60%, Ini Daftar Tarif Pajak Terbaru di Pekalongan

Jum'at, 05 April 2024 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

Ketentuan Tarif Pajak Daerah Terbaru di Pemerintah Kota Bandung

Kamis, 04 April 2024 | 17:00 WIB
KOTA BALIKPAPAN

Gandeng Kejaksaan, Pemkot Siap Gencarkan Penagihan PBB

berita pilihan

Jum'at, 12 April 2024 | 14:30 WIB
PENGADILAN PAJAK

IKH Online Ubah Ketentuan Perpanjangan Izin Kuasa Hukum Pajak

Jum'at, 12 April 2024 | 14:00 WIB
LAPORAN ASIAN DEVELOPMENT BANK

ADB Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5 Persen pada 2024-2025

Jum'at, 12 April 2024 | 13:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Lakukan Pemberian Cuma-Cuma, Begini Ketentuan Faktur Pajaknya

Jum'at, 12 April 2024 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tahun Depan, PPN atas Pembelian Mobil Bekas Bakal Naik Jadi 1,2 Persen

Jum'at, 12 April 2024 | 12:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Wanita Cerai dan Punya 2 Tanggungan Anak, Begini Status PTKP-nya

Jum'at, 12 April 2024 | 11:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Masyarakat Masih Bisa Manfaatkan PPN Rumah DTP 100 Persen Hingga Juni

Jum'at, 12 April 2024 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Penghitungan PPh 21 atas Upah Borongan Kurang dari Rp2,5 Juta per Hari

Jum'at, 12 April 2024 | 10:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Mulai 2025, Tarif PPN Kegiatan Membangun Sendiri Bakal Jadi 2,4 Persen