Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Rabu, 29 Mei 2024 | 18:01 WIB
KAMUS PPh
Selasa, 28 Mei 2024 | 14:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 27 Mei 2024 | 18:30 WIB
KAMUS PPh
Senin, 27 Mei 2024 | 15:25 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 22 Mei 2024 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 22 MEI 2024 - 28 MEI 2024
Rabu, 15 Mei 2024 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 15 MEI 2024 - 21 MEI 2024
Rabu, 08 Mei 2024 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 08 MEI 2024 - 15 MEI 2024
Rabu, 01 Mei 2024 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 01 MEI 2024 - 07 MEI 2024
Fokus
Reportase

Apa Syarat Investasi Padat Karya Bisa Dapat Investment Allowance?

A+
A-
4
A+
A-
4
Apa Syarat Investasi Padat Karya Bisa Dapat Investment Allowance?

Pertanyaan:

Salam kenal, saya John, mewakili calon investor luar negeri yang berencana melakukan penanaman modal baru pada sektor industri kertas tissue di Indonesia. Selain itu, kami juga berencana berinvestasi di bidang usaha produksi bubur kertas (pulp) yang dilakukan lebih awal.

Dalam implementasinya nanti, kami memiliki rencana untuk merekrut sekitar 600 tenaga kerja. Kami tengah mengurus perizinan usaha kami dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 17091 (Industri Kertas Tissue) dan 17011 (Industri Bubur Kertas/Pulp).

Belum lama ini, kami mendapat info bahwa atas investasi di bidang usaha kertas tissue tersebut, kami memiliki kesempatan untuk mengajukan salah satu fasilitas pajak yang menyasar pada industri padat karya, yaitu investment allowance.

Kami ingin menanyakan apa manfaat yang diberikan dari investment allowance tersebut? Kemudian, apa saja syaratnya? Mohon informasinya. Terima kasih.

Jawaban:

Salam kenal Bapak John, terima kasih atas pertanyaan yang diajukan. Pertama-tama, saya ingin mengonfirmasi bahwa memang benar, fasilitas investment allowance pada dasarnya ditujukan pada industri padat karya.

Ketentuan fasilitas tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto atas Penanaman Modal Baru atau Perluasan Usaha pada Bidang Usaha Tertentu yang Merupakan Industri Padat Karya (PMK 16/2020).

Adapun manfaat yang diberikan fasilitas itu berupa pengurangan penghasilan neto sebesar 60% dari jumlah penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah. Total nilai penanaman modal tersebut dibebankan selama 6 tahun sejak tahun pajak saat terjadinya produksi komersial masing-masing sebesar 10%.

Perlu dicatat, seluruh aktiva tetap yang terhitung dalam pengurangan tersebut harus digunakan untuk kegiatan usaha utama, yaitu bidang usaha dan jenis produksi yang sesuai tercantum dalam surat izin usaha.

Terdapat 3 syarat utama yang perlu dipenuhi investasi Bapak. Simak juga ‘Ini Syarat Industri Padat Karya yang Bisa Dapat Investment Allowance’.

Pertama, perusahaan Bapak memiliki status sebagai wajib pajak badan dalam negeri. Kedua, melakukan kegiatan usaha utama sesuai bidang usaha dengan KBLI tahun 2017, memiliki cakupan produk tertentu, pada daerah tertentu, dengan persyaratan tertentu yang tercantum dalam PMK 16/2020.

Dalam hal ini, dapat kami konfirmasi bahwa KBLI 17091 termasuk dalam kegiatan usaha utama yang tercantum dalam PMK 16/2020 sebagai bidang usaha yang dapat diberikan fasilitas investment allowance. Simak ‘PMK Investment Allowance Terbit, ini Daftar 45 Industri yang Berhak.

Meski demikian, terdapat beberapa persyaratan lain yang harus dipenuhi, antara lain:

  1. investasi tidak dilakukan di provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, tetapi tidak termasuk kabupaten di Pulau Madura.
  2. terintegrasi dengan industri bubur kertas/pulp (KBLI 17011); dan
  3. industri penghasil kerta tissue harus satu lokasi dengan industri pulp yang juga rencananya didirikan.

Dari informasi yang diberikan dapat diketahui bahwa rencana investasi di bidang usaha produksi kertas tissue terintegrasi dengan industri bubur kertas/pulp sehingga syarat poin b terpenuhi. Namun, perlu dipastikan bahwa lokasi investasi tersebut juga memenuhi kedua syarat lainnya (poin a dan poin c).

Ketiga, mempekerjakan tenaga kerja Indonesia atas penanaman modal yang mendapatkan fasilitas pajak penghasilan paling sedikit 300 orang. Perlu diperhatikan, meskipun terdapat rencana untuk merekrut 600 tenaga kerja secara total, terdapat minimal 300 tenaga kerja Indonesia yang terlibat dalam industri penghasil kertas tissue.

Bagaimana perhitungan jumlah tenaga kerja tersebut? Dalam Lampiran B PMK 16/2020 disebutkan bahwa nilai tersebut mengacu pada jumlah rata-rata tenaga kerja Indonesia setiap bulan dalam suatu tahun pajak sejak terjadinya produksi komerisial.

Sebagai contoh, jika perusahaan Bapak nantinya berencana berproduksi secara komersial pada Mei 2025 maka jumlah tenaga kerja Indonesia yang terlibat dalam produksi kertas tissue sejak Mei hingga Desember 2025 secara rata-rata per bulan harus berjumlah minimal 300 tenaga kerja.

Jika perusahaan atas penanaman modal tersebut memenuhi ketiga syarat utama di atas maka terdapat kesempatan baik untuk mengajukan fasilitas investment allowance. Namun, ada baiknya kita melihat satu per satu perincian rencana nilai investasi beserta timeline realisasinya agar dapat lebih dipastikan.

Demikian jawaban yang dapat disampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.

Sebagai informasi, artikel Konsultasi Pajak hadir setiap pekan untuk menjawab pertanyaan terpilih dari pembaca setia DDTCNews. Bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan mengirimkannya ke alamat surat elektronik [email protected].

(Disclaimer)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : konsultasi pajak, konsultasi, pajak, investment allowance, insentif pajak, investasi, industri padat karya

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 30 Mei 2024 | 08:30 WIB
LITERATUR PAJAK

Perlakuan Pajak Hewan Ternak Kurban, Baca Rekap Aturannya di Sini

Rabu, 29 Mei 2024 | 19:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

BKF Sebut Pencairan Dana JETP Berpotensi Terkendala, Ini Sebabnya

Rabu, 29 Mei 2024 | 18:01 WIB
KAMUS PPh

Apa Itu Formulir 1721-B1?

berita pilihan

Kamis, 30 Mei 2024 | 21:35 WIB
PENGHARGAAN PERPAJAKAN

DDTCNews Terima Apresiasi dari Kanwil DJP Jakarta Utara

Kamis, 30 Mei 2024 | 21:30 WIB
KANWIL DJP JAKARTA UTARA

DJP Jakarta Utara Gelar Tax Gathering dan Konsultasi Publik

Kamis, 30 Mei 2024 | 18:30 WIB
KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS

Hingga April, DJP Jakarta Khusus Kumpulkan Uang Pajak Rp102 Triliun

Kamis, 30 Mei 2024 | 17:37 WIB
KEBIJAKAN BEA CUKAI

Surat Keberatan Bea Cukai Bisa Diperbaiki Sebelum Jangka Waktu Habis

Kamis, 30 Mei 2024 | 16:07 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP: Semua Aplikasi Coretax Berbasis Web, Tak Perlu Download Aplikasi

Kamis, 30 Mei 2024 | 15:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Faktur Pajak dan Invoice Boleh Berbeda Tanggalnya? DJP Jelaskan Ini

Kamis, 30 Mei 2024 | 15:15 WIB
KONSULTASI PAJAK

Beli Rumah Tapak Baru di IKN, Tidak Dipungut PPN?