Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Review
Kamis, 20 Juni 2024 | 15:45 WIB
KONSULTASI PAJAK
Kamis, 20 Juni 2024 | 08:15 WIB
SURAT DARI KELAPA GADING
Kamis, 13 Juni 2024 | 10:00 WIB
KONSULTASI PAJAK
Kamis, 06 Juni 2024 | 09:00 WIB
ANALISIS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 19 Juni 2024 | 10:03 WIB
KURS PAJAK 19 JUNI 2024 - 25 JUNI 2024
Rabu, 12 Juni 2024 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 12 JUNI 2024-18 JUNI 2024
Rabu, 05 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 5 JUNI 2024 - 11 JUNI 2024
Selasa, 04 Juni 2024 | 12:45 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Fokus
Reportase

Beli Rumah Tapak Baru di IKN, Tidak Dipungut PPN?

A+
A-
4
A+
A-
4
Beli Rumah Tapak Baru di IKN, Tidak Dipungut PPN?

Pertanyaan:

PERKENALKAN, saya Jimmy. Saya berencana ingin membeli rumah tapak di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN). Belum lama ini, saya mendengar bahwa pembelian rumah tapak di wilayah IKN mendapatkan fasilitas pajak pertambahan nilai (PPN).

Pertanyaan saya, bagaimana mekanisme dan ketentuan terkait fasilitas PPN atas pembelian rumah tapak di wilayah IKN tersebut? Mohon penjelasannya. Terima kasih.

Jimmy, Kalimantan Selatan.

Jawaban:

TERIMA kasih atas pertanyaannya, Bapak Jimmy. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara (PP 12/2023).

Dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a PP 12/2023 dapat diketahui bahwa terdapat kemudahan perpajakan berupa fasilitas tidak dipungut PPN yang diberikan di IKN. Fasilitas tidak dipungut PPN tersebut, salah satunya diberikan atas penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis, yaitu bangunan baru berupa rumah tapak sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a PP 12/2023, yang berbunyi:

“Barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis ... meliputi:

  1. bangunan baru berupa rumah tapak, satuan rumah susun, kantor, toko/pusat perbelanjaan, dan/atau gudang bagi orang pribadi tertentu, badan tertentu, dan/atau kementerian/lembaga tertentu”

Kendati demikian, perlu digarisbawahi terdapat beberapa kriteria rumah tapak yang diberikan fasilitas PPN tidak dipungut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 28 Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Negara (PMK 28/2024).

Sesuai dengan Pasal 158 ayat (1), ayat (3), dan ayat (8) PMK 28/2024, terdapat beberapa kriteria dan ketentuan atas penyerahan rumah tapak yang diberikan fasilitas PPN tidak dipungut, antara lain:

  1. rumah tapak merupakan bangunan gedung berupa rumah tunggal atau rumah deret bertingkat maupun tidak bertingkat yang berfungsi sebagai tempat tingal yang layak huni, tidak termasuk bangunan tempat tinggal yang sebagian atau seluruhnya dipergunakan sebagai toko atau kantor;
  2. bangunan berupa rumah tapak tersebut harus:
  1. telah mendapatkan kode identitas rumah; dan
  2. diserahkan dalam kondisi siap huni paling lama 2 tahun sejak diterima uang muka.
  1. pemanfaatan fasilitas PPN tidak dipungut bagi 1 orang pribadi hanya berlaku atas penyerahan 1 rumah tapak.

Selanjutnya, hal lain yang perlu diperhatikan untuk dapat memanfaatkan fasilitas PPN tidak dipungut atas pembelian bangunan berupa rumah tapak tersebut adalah Bapak Jimmy perlu mengajukan permohonan untuk memperoleh surat keterangan tidak dipungut (SKTD).

SKTD tersebut perlu Bapak Jimmy miliki sebelum adanya penyerahan bangunan berupa rumah tapak dari pihak penjual yang merupakan pengusaha kena pajak (PKP). Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 161 ayat (1) huruf a dan ayat (4) PMK 28/2024. Simak ‘Ada Banyak Insentif, Pemerintah Harap Investor Ramai Investasi di IKN’.

Berikut ini merupakan mekanisme atau tata cara permohonan SKTD yang perlu Bapak Jimmy perhatikan sebagaimana diatur dalam Pasal 163 PMK 28/2024. Pertama, permohonan SKTD disampaikan secara elektronik kepada dirjen pajak melalui saluran tertentu pada laman Ditjen Pajak (DJP).

Kedua, permohonan SKTD atas penyerahan bangunan rumah tapak harus memuat beberapa informasi, antara lain nama pembeli; Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Identitas Kependudukan (NIK) pembeli; dan alamat pembeli.

Selanjutnya, informasi berupa nama PKP penjual; NPWP PKP penjual; serta informasi tambahan lain berupa titik koordinat lokasi bangunan, jenis bangunan, nilai transaksi pengalihan serta tanggal rencana serah terima.

Ketiga, permohonan SKTD perlu dilengkapi dengan salinan digital terkait dokumen atau surat keterangan pendukung berupa dokumen pemesanan/perikatan/kontrak sehubungan dengan penyerahan bangunan berupa rumah tapak.

Keempat, permohonan SKT dibuat sesuai dengan contoh format pada lampiran AAA PMK 28/2024. Simak ‘DJP Ajak Investor Tanamkan Modal di IKN, Banyak Insentif Pajaknya’.

Demikian jawaban yang dapat disampaikan. Semoga membantu.

Sebagai informasi, artikel Konsultasi Pajak hadir setiap pekan untuk menjawab pertanyaan terpilih dari pembaca setia DDTCNews. Bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan mengirimkannya ke alamat surat elektronik [email protected].

(Disclaimer)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : konsultasi, konsultasi pajak, pajak, ibu kota nusantara, IKN, PPN, PPN tidak dipungut, rumah tapak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 22 Juni 2024 | 10:15 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Ingat! NPWP Cabang Cuma Berlaku Sampai Juni, Bareng Integrasi NIK-NPWP

Sabtu, 22 Juni 2024 | 09:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

ABS Bereskan Piutang PNBP, Pengusaha Tak Boleh Protes Jika Diblokir

Sabtu, 22 Juni 2024 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kembangkan Produk, BUMN Farmasi Minta Kemudahan Fasilitas Perpajakan

berita pilihan

Minggu, 23 Juni 2024 | 18:00 WIB
KEP-103/BC/2024

DJBC Bolehkan Jamaah Haji Sampaikan Pemberitahuan Pabean secara Lisan

Minggu, 23 Juni 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Cabang Mulai Gunakan NITKU Pekan Depan, Bisa Dicek di DJP Online

Minggu, 23 Juni 2024 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Keponakan dapat Hibah Bangunan dari Paman, Kena Pajak Penghasilan?

Minggu, 23 Juni 2024 | 13:30 WIB
LAPORAN INTERNATIONAL MONETARY FUND

Jaga Kredibilitas, Indonesia Perlu Pertahankan Batas Defisit 3% PDB

Minggu, 23 Juni 2024 | 13:00 WIB
KOREA SELATAN

Pemerintah Korea Selatan Mulai Kurangi Besaran Diskon Pajak BBM

Minggu, 23 Juni 2024 | 12:00 WIB
KPP PRATAMA TOLITOLI

WP Badan Punya Banyak Tunggakan Pajak, Fiskus Adakan Kunjungan

Minggu, 23 Juni 2024 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

7 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Dipungut Pemkot Tangerang

Minggu, 23 Juni 2024 | 10:30 WIB
PAJAK PENGHASILAN

Keuntungan karena Pembebasan Utang Jadi Objek Pajak, Begini Aturannya