Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Review
Kamis, 18 Juli 2024 | 18:52 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 14 Juli 2024 | 16:00 WIB
SURAT DARI KELAPA GADING
Minggu, 14 Juli 2024 | 10:00 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DITJEN PAJAK DWI ASTUTI:
Kamis, 11 Juli 2024 | 18:46 WIB
KONSULTASI PAJAK
Data & Alat
Rabu, 17 Juli 2024 | 10:59 WIB
KURS PAJAK 17 JULI 2024 - 23 JULI 2024
Kamis, 11 Juli 2024 | 17:38 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 10 Juli 2024 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 10 JULI 2024 - 16 JULI 2024
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Fokus
Reportase

Contoh Menghitung Time Test untuk BUT Pemberian Jasa

A+
A-
2
A+
A-
2
Contoh Menghitung Time Test untuk BUT Pemberian Jasa

DALAM OECD Model, konsep Bentuk Usaha Tetap (BUT) atas pemberian jasa tidak diatur dalam pasal yang terkait dengan BUT. Akan tetapi, konsep BUT atas pemberian jasa diatur secara khusus oleh UN Model melalui Pasal 5 ayat (3) huruf b sebagai berikut ini.

The furnishing of services, including consultancy services, by an enterprise through employees or other personnel engaged by the enterprise for such purpose, but only if activities of that nature continue (for the same or a connected project) within a Contracting State for a period or periods aggregating more than six months within any twelve-month period.”

Berdasarkan UN Model, apabila terdapat pemberian jasa termasuk pemberian jasa konsultasi oleh suatu perusahaan, misalkan Perusahaan A, yang merupakan subjek pajak dalam negeri di negara domisili (Negara D), melalui karyawannya atau pihak lain yang dipekerjakan oleh Perusahaan A tersebut di negara sumber penghasilan (Negara S).

Baca Juga: Sempat Tertunda, e-Commerce Filipina Resmi Jadi Pemungut Pajak

Pemberian jasa tersebut dapat membentuk BUT di Negara S sepanjang pemberian jasa tersebut dilakukan selama (untuk proyek yang sama atau terkait) melebihi ”time test” yang disepakati dalam perjanjian penghindaran pajak berganda.

Time test yang disarankan oleh UN Model adalah selama melebihi periode waktu 6 (enam) bulan dalam kurun waktu periode 12 (dua belas) bulan. Dalam praktik, time test ini bervariasi antara suatu perjanjian penghindaran pajak dengan yang lainnya.

Dari ketentuan yang diberikan oleh Pasal 5 ayat (3) huruf ‘b’ dari UN Model di atas, ada beberapa pertanyan sebagai berikut.

Baca Juga: Apa Itu Perseroan Terbatas (PT)?

Pertanyaan Pertama, apa yang dimaksud dengan terminologi dari “same or connected project”? Apabila dalam perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) yang disepakati oleh Indonesia terdapat terminologi “same or connected project”, artinya adalah jika suatu perusahaan dari negara domisili (Perusahaan A) memberikan jasa di Indonesia atas proyek yang berbeda (tidak saling berhubungan), jumlah hari yang dipergunakan untuk proyek yang berbeda tersebut tidak dapat digabungkan untuk menghitung time test. Atau dengan kata lain, time test dihitung untuk masing-masing proyek.

Pertanyaan Kedua, apa yang dimaksud dengan “For a period or periods aggregating”? Makna dari terminologi tersebut adalah bahwa kehadiran pegawai tersebut bisa saja:

  1. dalam suatu periode waktu tertentu saja (a period) dalam kurun waktu 12 bulan. Misal periode waktu 2 Januari-3 Februari; atau
  2. dalam beberapa periode waktu (periods) dalam kurun waktu 12 bulan. Misal periode waktu 2 Januari – 3 Februari, lantas hadir lagi dalam periode waktu 1 Mei – 1 Juni.

Jadi, kehadiran pegawai tersebut tidak harus terus menerus.

Baca Juga: OECD Catat Banyak Negara Masih Pakai Thin Capitalization Rules

Pertanyaan Ketiga, bagaimana menghitung time test? Atas dasar “man days atau solar days”? Pertanyaan tersebut bisa dijelaskan melalui Tabel berikut.

Tabel Jumlah Kehadiran Berdasarkan Solar Days dan Man Days


Baca Juga: Wamenkeu Malaysia Tegaskan Penerapan Kembali GST Bukan Prioritas

Untuk kasus di atas, Jumlah hari yang dipergunakan dalam menghitung time test adalah solar days, yaitu sejumlah 55 hari.

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kamus pajak, but, time test, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 11 Juli 2024 | 17:13 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Family Office?

Rabu, 10 Juli 2024 | 18:20 WIB
KAMUS CUKAI

Apa Itu Dokumen CK-1C?

Senin, 08 Juli 2024 | 21:57 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

berita pilihan

Sabtu, 20 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENGAWASAN CUKAI

Peredaran Rokok Ilegal 6,87%, Potensi Penerimaan Rp15 Triliun Hilang

Sabtu, 20 Juli 2024 | 16:51 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Pemerintah Dorong Investor Gandeng UMKM di Daerah Mitra IKN

Sabtu, 20 Juli 2024 | 16:35 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Berencana Beli Rumah, DJP: Masih Ada Kesempatan Memanfaatkan PPN DTP

Sabtu, 20 Juli 2024 | 16:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Hal-Hal Baru di e-Faktur Versi 4.0, Apa Saja?

Sabtu, 20 Juli 2024 | 15:35 WIB
KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Pemerintah Bentuk Satgas untuk Awasi 7 Jenis Barang Impor Ilegal

Sabtu, 20 Juli 2024 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Catat! Ini 4 Produk Plastik yang Diusulkan Kena Cukai

Sabtu, 20 Juli 2024 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Catat! Ada Konsekuensi Jika WP Tak Pinjamkan Dokumen saat Pemeriksaan

Sabtu, 20 Juli 2024 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Pemungutan Pajak pada Era Kerajaan Sriwijaya

Sabtu, 20 Juli 2024 | 10:30 WIB
KOTA PADANG

Cuma 3 Bulan Ini! Pemkot Padang Gelar Pemutihan PBB-P2

Sabtu, 20 Juli 2024 | 10:00 WIB
KEMENTERIAN PANRB

Pemerintah Jamin Seleksi Sekolah Kedinasan Bebas dari Praktik Joki