Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Review
Kamis, 18 Juli 2024 | 18:52 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 14 Juli 2024 | 16:00 WIB
SURAT DARI KELAPA GADING
Minggu, 14 Juli 2024 | 10:00 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DITJEN PAJAK DWI ASTUTI:
Kamis, 11 Juli 2024 | 18:46 WIB
KONSULTASI PAJAK
Data & Alat
Rabu, 17 Juli 2024 | 10:59 WIB
KURS PAJAK 17 JULI 2024 - 23 JULI 2024
Kamis, 11 Juli 2024 | 17:38 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 10 Juli 2024 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 10 JULI 2024 - 16 JULI 2024
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Fokus
Reportase

Joe Biden Menang, AS Diharapkan Kembali Bahas Konsensus Pajak Digital

A+
A-
0
A+
A-
0
Joe Biden Menang, AS Diharapkan Kembali Bahas Konsensus Pajak Digital

Ilustrasi. (foto: mladiinfo.eu)

BRUSSELS, DDTCNews – Komisi Eropa berharap Amerika Serikat (AS) akan kembali ke meja perundingan konsensus pajak digital setelah Joe Biden memenangi kontes Pemilu Presiden AS mengalahkan, Donald Trump.

Komisioner Bidang Pasar Internal Uni Eropa Thierry Breton mengatakan tampuk pimpinan yang beralih dari Donald Trump kepada Joe Biden menjadi angin segar bagi multilateralisme, salah satunya proses perumusan konsensus pajak digital global.

Administrasi baru Negeri Paman Sam di bawah Joe Biden diharapkan membuat posisi politik luar negeri AS berubah. "AS keluar pada September. Ini proses negosiasi dan mereka bisa kembali," katanya, dikutip Rabu (11/11/2020).

Baca Juga: Catat! Saat Ini Bayar Pajak Tetap Harus Pakai NPWP 15 Digit

Breton menyebutkan belum ada kata terlambat bagi AS untuk kembali ke meja perundingan pajak digital. Hal ini dikarenakan proses perumusan konsensus telah diperpanjang hingga pertengahan tahun depan.

Menurutnya, kehadiran AS memiliki penting dalam agenda reformasi sistem perpajakan internasional, utamanya untuk menjawab tantangan dari ekonomi digital. Dia berharap Joe Biden bisa menerapkan pendekatan baru yang tidak konfrontatif seperti yang kerap kali dilakukan Donald Trump.

"Amerika sekarang memiliki wajah baru dan dalam konteks ini kami melihat adanya hubungan baru dengan pemerintahan Biden," jelas Breton.

Baca Juga: Apa Itu Perseroan Terbatas (PT)?

Selain itu, Breton menegaskan Uni Eropa memiliki opsi lain jika AS tidak kunjung kembali ke meja perundingan. Proposal pajak digital dalam payung hukum Digital Service Act (DSA) akan menjadi alternatif Uni Eropa jika tidak ada kesepakatan global.

"Tentu, kami tidak akan mengatur dengan cara yang berlebihan. DSA memungkinkan kami mengatur ruang digital di mana GAFA [Google, Amazon, Facebook dan Apple] menjadi elemen penting," tutur Breton seperti dilansir pledgetimes.com. (rig)

Baca Juga: Sistem Tanam Paksa: Jurus Kolonial Belanda Mengejar ‘Surplus APBN’

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : belgia, komisi eropa, AS, konsensus pajak digital, joe biden, kebijakan pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 19 Juli 2024 | 10:00 WIB
PER-04/PJ/2020

NPWP yang Baru Saja Terbit Tidak Bisa Ujug-Ujug Dinonaktifkan

Jum'at, 19 Juli 2024 | 08:43 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Coretax Diterapkan, DJP Bakal Perbarui Cara Pembuatan Kode Billing

Kamis, 18 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENGAWASAN BEA CUKAI

Kenalan Yuk Sama Joany, Anjing K-9 Bea Cukai yang Jago Endus Narkoba

Kamis, 18 Juli 2024 | 18:52 WIB
KONSULTASI PAJAK

PPN Masukan dari Kegiatan Membangun Sendiri, Apakah Bisa Dikreditkan?

berita pilihan

Jum'at, 19 Juli 2024 | 19:34 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

E-Faktur Desktop 4.0 DJP: Ingat, Besok Ada Downtime Layanan Pajak Ini

Jum'at, 19 Juli 2024 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Catat! Saat Ini Bayar Pajak Tetap Harus Pakai NPWP 15 Digit

Jum'at, 19 Juli 2024 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Perseroan Terbatas (PT)?

Jum'at, 19 Juli 2024 | 18:17 WIB
LITERATUR PAJAK

Sistem Tanam Paksa: Jurus Kolonial Belanda Mengejar ‘Surplus APBN’

Jum'at, 19 Juli 2024 | 18:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Utang Jatuh Tempo 2025 Tembus Rp800 T, DPR Singgung Penerimaan Pajak

Jum'at, 19 Juli 2024 | 18:00 WIB
LAPORAN OECD

OECD Catat Banyak Negara Masih Pakai Thin Capitalization Rules

Jum'at, 19 Juli 2024 | 17:45 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Semester I/2024, DJP Kumpulkan PPN Digital Rp3,89 Triliun

Jum'at, 19 Juli 2024 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Bolak-Balik ke Luar Negeri, Pilot dan Pramugari Tetap Kena Bea Masuk?

Jum'at, 19 Juli 2024 | 17:14 WIB
DITJEN PAJAK

Dirjen Pajak Ungkap Perkembangan Terkini Reformasi Perpajakan

Jum'at, 19 Juli 2024 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN BEA CUKAI

Bea Cukai Beberkan 7 Alasan Penambahan Barang Kena Cukai, Apa Saja?