Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Review
Kamis, 18 Juli 2024 | 18:52 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 14 Juli 2024 | 16:00 WIB
SURAT DARI KELAPA GADING
Minggu, 14 Juli 2024 | 10:00 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DITJEN PAJAK DWI ASTUTI:
Kamis, 11 Juli 2024 | 18:46 WIB
KONSULTASI PAJAK
Data & Alat
Rabu, 17 Juli 2024 | 10:59 WIB
KURS PAJAK 17 JULI 2024 - 23 JULI 2024
Kamis, 11 Juli 2024 | 17:38 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 10 Juli 2024 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 10 JULI 2024 - 16 JULI 2024
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Fokus
Reportase

Konsensus Pajak Belum Rampung, OECD Minta Tak Ada Aksi Unilateral

A+
A-
0
A+
A-
0
Konsensus Pajak Belum Rampung, OECD Minta Tak Ada Aksi Unilateral

Ilustrasi. Kantor Pusat OECD di Paris, Prancis. (foto: oecd.org)

PARIS, DDTCNews – Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mengingatkan para menteri keuangan Uni Eropa untuk tidak mengambil kebijakan pajak secara unilateral.

Sekretaris Umum OECD Mathias Cormann memperingatkan para menteri keuangan Uni Eropa untuk tidak melakukan pengenaan pajak secara unilateral. Menurutnya, rencana penerapan retribusi digital dan carbon border adjustment mechanism (CBAM) seharusnya diselesaikan secara global.

“Penting untuk memastikan tindakan yang diambil Uni Eropa tidak membahayakan kesuksesan dari reformasi pajak global,” katanya dikutip pada Senin, (20/9/2021).

Baca Juga: E-Faktur Desktop 4.0 DJP: Ingat, Besok Ada Downtime Layanan Pajak Ini

Untuk diketahui, para menteri keuangan Uni Eropa mengadakan pertemuan di Ljubljana pada 11 September 2021 yang membahas rencana pengenaan retribusi digital dan CBAM sebagai salah salah satu upaya mendukung pembiayaan anggaran negara-negara Eropa.

Wakil Presiden Komisi Eropa Valdis Dombrovskis meyakini retribusi digital dan CBAM dapat membantu pembiayaan anggaran Uni Eropa. Selain itu, juga untuk menutup utang pemulihan Uni Eropa senilai €800 miliar.

“Retribusi digital dapat memastikan adanya kontribusi yang adil untuk sektor digital. Selain itu, retribusi digital juga dapat menjadi sumber pembiayaan untuk pemulihan di Uni Eropa dan masyarakat secara luas,” ujarnya seperti dilansir Tax Notes International.

Baca Juga: Catat! Saat Ini Bayar Pajak Tetap Harus Pakai NPWP 15 Digit

Para menteri keuangan Uni Eropa menegaskan tetap berkomitmen dalam reformasi pajak global OECD. Menurut salah satu perwakilan, proposal mengenai retribusi digital hanya akan disajikan setelah kesepakatan pajak global telah disepakati.

Selain itu, Dombrovskis menambahkan kesepakatan OECD tetap menjadi satu-satunya agenda komisi mengenai pemajakan bisnis di negara-negara Eropa saat ini. (rig)

Baca Juga: Apa Itu Perseroan Terbatas (PT)?

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : prancis, oecd, uni eropa, konsensus pajak global, kebijakan unilateral, pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 19 Juli 2024 | 10:30 WIB
PROVINSI LAMPUNG

Pemprov Minta Pemkab/Pemkot Ikut Dorong Kepatuhan WP Pajak Kendaraan

Jum'at, 19 Juli 2024 | 10:00 WIB
PER-04/PJ/2020

NPWP yang Baru Saja Terbit Tidak Bisa Ujug-Ujug Dinonaktifkan

Jum'at, 19 Juli 2024 | 09:23 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ada e-Faktur 4.0, DJP Sebut Inputan Dokumen di Versi 3.2 Tidak Hilang

Jum'at, 19 Juli 2024 | 08:43 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Coretax Diterapkan, DJP Bakal Perbarui Cara Pembuatan Kode Billing

berita pilihan

Jum'at, 19 Juli 2024 | 19:34 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

E-Faktur Desktop 4.0 DJP: Ingat, Besok Ada Downtime Layanan Pajak Ini

Jum'at, 19 Juli 2024 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Catat! Saat Ini Bayar Pajak Tetap Harus Pakai NPWP 15 Digit

Jum'at, 19 Juli 2024 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Perseroan Terbatas (PT)?

Jum'at, 19 Juli 2024 | 18:17 WIB
LITERATUR PAJAK

Sistem Tanam Paksa: Jurus Kolonial Belanda Mengejar ‘Surplus APBN’

Jum'at, 19 Juli 2024 | 18:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Utang Jatuh Tempo 2025 Tembus Rp800 T, DPR Singgung Penerimaan Pajak

Jum'at, 19 Juli 2024 | 18:00 WIB
LAPORAN OECD

OECD Catat Banyak Negara Masih Pakai Thin Capitalization Rules

Jum'at, 19 Juli 2024 | 17:45 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Semester I/2024, DJP Kumpulkan PPN Digital Rp3,89 Triliun

Jum'at, 19 Juli 2024 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Bolak-Balik ke Luar Negeri, Pilot dan Pramugari Tetap Kena Bea Masuk?

Jum'at, 19 Juli 2024 | 17:14 WIB
DITJEN PAJAK

Dirjen Pajak Ungkap Perkembangan Terkini Reformasi Perpajakan

Jum'at, 19 Juli 2024 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN BEA CUKAI

Bea Cukai Beberkan 7 Alasan Penambahan Barang Kena Cukai, Apa Saja?