Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Review
Kamis, 18 Juli 2024 | 18:52 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 14 Juli 2024 | 16:00 WIB
SURAT DARI KELAPA GADING
Minggu, 14 Juli 2024 | 10:00 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DITJEN PAJAK DWI ASTUTI:
Kamis, 11 Juli 2024 | 18:46 WIB
KONSULTASI PAJAK
Data & Alat
Rabu, 17 Juli 2024 | 10:59 WIB
KURS PAJAK 17 JULI 2024 - 23 JULI 2024
Kamis, 11 Juli 2024 | 17:38 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 10 Juli 2024 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 10 JULI 2024 - 16 JULI 2024
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Fokus
Reportase

Negara Ini Ingin Pajaki Airbnb

A+
A-
1
A+
A-
1
Negara Ini Ingin Pajaki Airbnb

Airbnb. (foto: BBC)

WARWASA, DDTCNews - Pemerintah Polandia berencana menerapkan pungutan pajak untuk penyedia sewa rumah secara digital asal AS, Airbnb, atas pendapatan yang diperoleh dari negara tersebut.

Menteri Keuangan Polandia Tadeusz Koscinski mengatakan pengenaan pajak terhadap Airbnb akan memberikan rasa adil untuk perusahaan lainnya dalam membayar pajak di Polandia.

"Kalau tidak, mereka mendistorsi pasar. Perusahaan yang berbasis di Polandia membayar pajak sehingga keuntungannya lebih rendah. Jadi ini praktik yang tidak adil. Saya bukan untuk membunuh mereka. Saya hanya ingin memastikan mereka tak mengganggu pasar," kata Koscinski, dikutip Senin (20/01/2020).

Baca Juga: Catat! Saat Ini Bayar Pajak Tetap Harus Pakai NPWP 15 Digit

Koscinski menambahkan pemerintah Polandia sebelumnya telah menarik pajak dari masyarakat yang menyewakan rumah atau apartemennya melalui situs-situs seperti Airbnb. Namun demikian, Airbnb sebagai bagian dari rantai penyewaan rumah justru belum dipajaki sampai dengan saat ini.

Tak hanya menarik pajak, pemerintah Polandia juga akan mewajibkan Airbnb mendirikan kantor di Polandia.

Juru bicara Airbnb yang beroperasi di Uni Eropa melalui hubnya di Irlandia mengatakan, perusahaannya akan mengikuti aturan dan membayar pajak di tiap negara tempat berbisnis.

Baca Juga: Apa Itu Perseroan Terbatas (PT)?

"Otoritas pajak Polandia sudah menerima pembayaran PPN atas biaya yang dibebankan kepada tuan rumah dan tamu Polandia," kata dia.

Wacana Koscinski untuk memajaki Airbnb akan menjadi babak baru pengenaan pajak digital di Polandia. Polandia termasuk salah satu negara yang ingin menarik pajak dari semua perusahaan digital yang beroperasi di negaranya.

Namun setelah terjadi lobi yang intens dengan AS, rumah dari banyak perusahaan digital terbesar dunia, pemerintah Polandia memilih menunda rencana itu. Polandia memilih menunggu hasil negosiasi di Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Baca Juga: Sistem Tanam Paksa: Jurus Kolonial Belanda Mengejar ‘Surplus APBN’

Namun demikian, lanjut Koscinski, Polandia juga bersiap memikirkan jurus lain jika diskusi di OECD terlalu lambat, atau hasil mereka tidak bisa diterapkan di Polandia.

Konsep Satu Tarif

Dalam diskusi pengenaan pajak untuk perusahaan digital itu, Koscinski menjelaskan Polandia tidak menyukai konsep satu tarif untuk semua perusahaan. Menurutnya, keuntungan tiap perusahaan pajak berbeda-beda, ada yang mencapai 60 persen, tapi banyak pula yang hanya mendapat sepersepuluhnya.

Baca Juga: Utang Jatuh Tempo 2025 Tembus Rp800 T, DPR Singgung Penerimaan Pajak

“Saya lebih memilih duduk bersama Airbnb, Google, Amazon, dan semua perusahaan digital lainnya, lalu berkata, 'Anda tahu Anda harus membayar pajak di Polandia. Jika tidak, tidak akan ada jalan, tidak ada polisi, tidak ada sekolah. Tidak perlu khawatir. Seberapa besar Anda siap untuk membayar?," kata Koscinski.

Mengutip Financial Times, Koscinski menilai pengenaan pajak Polandia tak akan berdampak pada iklim usaha di negara tersebut. Meski ekonomi di beberapa negara Eropa sedang melemah, Polandia tetap memiliki potensi besar untuk tumbuh.

“Yang lebih penting adalah mengatakan bahwa ekonomi Polandia masih tumbuh, dan akan tetap menjadi salah satu yang berkinerja terbaik di masa depan. Konsumsi masih meningkat," tambah dia. (RIG)

Baca Juga: OECD Catat Banyak Negara Masih Pakai Thin Capitalization Rules

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pengenaan pajak, airbnb, AS, Polandia, perusahaan digital, sewa rumah, internasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 19 Juli 2024 | 10:00 WIB
PER-04/PJ/2020

NPWP yang Baru Saja Terbit Tidak Bisa Ujug-Ujug Dinonaktifkan

Jum'at, 19 Juli 2024 | 08:43 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Coretax Diterapkan, DJP Bakal Perbarui Cara Pembuatan Kode Billing

Kamis, 18 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENGAWASAN BEA CUKAI

Kenalan Yuk Sama Joany, Anjing K-9 Bea Cukai yang Jago Endus Narkoba

Kamis, 18 Juli 2024 | 18:52 WIB
KONSULTASI PAJAK

PPN Masukan dari Kegiatan Membangun Sendiri, Apakah Bisa Dikreditkan?

berita pilihan

Jum'at, 19 Juli 2024 | 19:34 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

E-Faktur Desktop 4.0 DJP: Ingat, Besok Ada Downtime Layanan Pajak Ini

Jum'at, 19 Juli 2024 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Catat! Saat Ini Bayar Pajak Tetap Harus Pakai NPWP 15 Digit

Jum'at, 19 Juli 2024 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Perseroan Terbatas (PT)?

Jum'at, 19 Juli 2024 | 18:17 WIB
LITERATUR PAJAK

Sistem Tanam Paksa: Jurus Kolonial Belanda Mengejar ‘Surplus APBN’

Jum'at, 19 Juli 2024 | 18:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Utang Jatuh Tempo 2025 Tembus Rp800 T, DPR Singgung Penerimaan Pajak

Jum'at, 19 Juli 2024 | 18:00 WIB
LAPORAN OECD

OECD Catat Banyak Negara Masih Pakai Thin Capitalization Rules

Jum'at, 19 Juli 2024 | 17:45 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Semester I/2024, DJP Kumpulkan PPN Digital Rp3,89 Triliun

Jum'at, 19 Juli 2024 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Bolak-Balik ke Luar Negeri, Pilot dan Pramugari Tetap Kena Bea Masuk?

Jum'at, 19 Juli 2024 | 17:14 WIB
DITJEN PAJAK

Dirjen Pajak Ungkap Perkembangan Terkini Reformasi Perpajakan

Jum'at, 19 Juli 2024 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN BEA CUKAI

Bea Cukai Beberkan 7 Alasan Penambahan Barang Kena Cukai, Apa Saja?