Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Review
Kamis, 18 Juli 2024 | 18:52 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 14 Juli 2024 | 16:00 WIB
SURAT DARI KELAPA GADING
Minggu, 14 Juli 2024 | 10:00 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DITJEN PAJAK DWI ASTUTI:
Kamis, 11 Juli 2024 | 18:46 WIB
KONSULTASI PAJAK
Data & Alat
Rabu, 17 Juli 2024 | 10:59 WIB
KURS PAJAK 17 JULI 2024 - 23 JULI 2024
Kamis, 11 Juli 2024 | 17:38 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 10 Juli 2024 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 10 JULI 2024 - 16 JULI 2024
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Fokus
Reportase

Pemerintah Singapura Mulai Pertimbangkan Kenaikan Tarif PPN

A+
A-
1
A+
A-
1
Pemerintah Singapura Mulai Pertimbangkan Kenaikan Tarif PPN

Ilustrasi.

SINGAPURA, DDTCNews – Pemerintah Singapura akan segera merealisasikan kenaikan tarif goods and services tax (GST) atau PPN dalam APBN 2022 seiring dengan mulai pulihnya ekonomi dari tekanan pandemi Covid-19.

Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong menyatakan pemerintah harus memiliki pendapatan yang memadai untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Terlebih, pemerintah juga perlu mendanai perluasan sistem perawatan kesehatan dan skema dukungan untuk penduduk lansia.

“Sekarang, ekonomi mulai pulih dan kita harus mulai bergerak. APBN 2022 akan menjadi pondasi bagi keuangan pemerintah yang sehat dan berkelanjutan untuk tahap selanjutnya dari pembangunan Singapura,” tuturnya, dikutip pada Selasa (4/1/2021).

Baca Juga: E-Faktur Desktop 4.0 DJP: Ingat, Besok Ada Downtime Layanan Pajak Ini

Pemerintah Singapura berencana menaikkan tarif PPN dari 7% menjadi 9%. Rencana tersebut sempat disampaikan Menteri Keuangan Heng Swee Keat sejak 2018. Menurutnya, penerimaan negara perlu diperkuat mengingat kebutuhan pengeluaran negara terus meningkat.

Heng menilai cara yang bertanggung jawab untuk mendapatkan sumber dana adalah melalui pajak. Negara tidak boleh mengajukan utang untuk keperluan pengeluaran berulang karena dikhawatirkan akan membebani generasi mendatang.

Untuk itu, lanjutnya, kenaikan tarif PPN masih diperlukan meski ada cara lainnya dalam mengelola belanja negara. Dia memproyeksikan kenaikan tarif PPN akan memberikan tambahan kontribusi pendapatan hingga 0,7% dari PDB per tahun.

Baca Juga: Catat! Saat Ini Bayar Pajak Tetap Harus Pakai NPWP 15 Digit

“Tanpa kenaikan tarif PPN, pemerintah tidak akan dapat memenuhi kebutuhan berulang kami yang terus meningkat, khususnya pengeluaran perawatan kesehatan,” tutur Heng seperti dikutip dari channelnewsasia.com.

Heng menyebut kenaikan tarif PPN perlu diimplementasikan pada rentang 2021 hingga 2025. Namun demikian, waktu yang tepat untuk penerapannya akan diputuskan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti keadaan ekonomi. (vallen/rig)

Baca Juga: Apa Itu Perseroan Terbatas (PT)?

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : singapura, tarif PPN, tarif pajak, PPN, pajak, pajak internasional, penerimaan negara

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 19 Juli 2024 | 10:30 WIB
PROVINSI LAMPUNG

Pemprov Minta Pemkab/Pemkot Ikut Dorong Kepatuhan WP Pajak Kendaraan

Jum'at, 19 Juli 2024 | 10:00 WIB
PER-04/PJ/2020

NPWP yang Baru Saja Terbit Tidak Bisa Ujug-Ujug Dinonaktifkan

Jum'at, 19 Juli 2024 | 09:23 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ada e-Faktur 4.0, DJP Sebut Inputan Dokumen di Versi 3.2 Tidak Hilang

Jum'at, 19 Juli 2024 | 08:43 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Coretax Diterapkan, DJP Bakal Perbarui Cara Pembuatan Kode Billing

berita pilihan

Jum'at, 19 Juli 2024 | 19:34 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

E-Faktur Desktop 4.0 DJP: Ingat, Besok Ada Downtime Layanan Pajak Ini

Jum'at, 19 Juli 2024 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Catat! Saat Ini Bayar Pajak Tetap Harus Pakai NPWP 15 Digit

Jum'at, 19 Juli 2024 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Perseroan Terbatas (PT)?

Jum'at, 19 Juli 2024 | 18:17 WIB
LITERATUR PAJAK

Sistem Tanam Paksa: Jurus Kolonial Belanda Mengejar ‘Surplus APBN’

Jum'at, 19 Juli 2024 | 18:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Utang Jatuh Tempo 2025 Tembus Rp800 T, DPR Singgung Penerimaan Pajak

Jum'at, 19 Juli 2024 | 18:00 WIB
LAPORAN OECD

OECD Catat Banyak Negara Masih Pakai Thin Capitalization Rules

Jum'at, 19 Juli 2024 | 17:45 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Semester I/2024, DJP Kumpulkan PPN Digital Rp3,89 Triliun

Jum'at, 19 Juli 2024 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Bolak-Balik ke Luar Negeri, Pilot dan Pramugari Tetap Kena Bea Masuk?

Jum'at, 19 Juli 2024 | 17:14 WIB
DITJEN PAJAK

Dirjen Pajak Ungkap Perkembangan Terkini Reformasi Perpajakan

Jum'at, 19 Juli 2024 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN BEA CUKAI

Bea Cukai Beberkan 7 Alasan Penambahan Barang Kena Cukai, Apa Saja?