Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Kamis, 11 April 2024 | 11:30 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH
Kamis, 11 April 2024 | 09:30 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 10 April 2024 | 14:00 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH
Jum'at, 05 April 2024 | 17:30 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 03 April 2024 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 03 APRIL 2024 - 16 APRIL 2024
Senin, 01 April 2024 | 10:15 WIB
KMK 5/2024
Rabu, 27 Maret 2024 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 27 MARET 2024 - 02 APRIL 2024
Rabu, 13 Maret 2024 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 13 MARET 2024 - 19 MARET 2024
Fokus
Reportase

Ada e-Bupot, Karyawan Mudah Cari Tahu PPh 21 Lebih Bayar atau Tidak

A+
A-
5
A+
A-
5
Ada e-Bupot, Karyawan Mudah Cari Tahu PPh 21 Lebih Bayar atau Tidak

Ilustrasi. Gedung Ditjen Pajak.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) menyatakan bahwa kelebihan pembayaran PPh Pasal 21 akibat skema tarif efektif rata-rata (TER) dapat dikembalikan oleh pemberi kerja kepada pegawai.

Direktur Peraturan Perpajakan I DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan PPh Pasal 21 yang lebih bayar mudah diketahui oleh pegawai berdasarkan bukti potong PPh Pasal 21 yang dibuat oleh pemberi kerja melalui e-bupot 21/26.

"Data masuk ke kami dan karyawan pun tahu. Dokumen sumbernya sama, bukti potong yang dipegang kantor pajak dan yang diberikan ke karyawan juga sama. Jadi, tidak bisa enggak amanah sekarang," katanya, dikutip pada Selasa (2/4/2024).

Baca Juga: Opsen Pajak Berlaku Tahun Depan, Pemda Diminta Siapkan Aturan Teknis

Dengan adanya e-bupot serta skema penghitungan PPh Pasal 21 yang lebih sederhana berdasarkan PP 58/2023 dan PMK 168/2023, pegawai dapat dengan mudah mengawasi besaran PPh Pasal 21 yang sudah dipotong oleh pemberi kerja setiap bulannya.

"Desember nanti lebih bayar atau kurang bayarnya berapa, sudah tahu persis. Ini untuk transparansi dan akuntabilitas pemotongan PPh Pasal 21. Sesungguhnya akan sangat bagus," tutur Yoga.

Dalam hal dari bukti potong diketahui adanya kelebihan pembayaran PPh Pasal 21, lebih bayar itu harus dikembalikan pemberi kerja kepada pegawai paling lambat pada Januari. Jika lebih bayar itu tidak dikembalikan, pegawai bisa menempuh upaya hukum melawan pemberi kerja.

Baca Juga: IKH Online Ubah Ketentuan Perpanjangan Izin Kuasa Hukum Pajak

"Kalau karyawan tidak menerima [pengembalian kelebihan pembayaran] yah silakan saja upaya hukum. Ini kan kontrak kerja antara pemberi kerja dan karyawan. Kalau dipotong sekian ya memang harus sekian," ujar Yoga.

Sebagai informasi, pengembalian kelebihan pembayaran PPh Pasal 21 dari pemberi kerja kepada pegawai telah diatur dalam Pasal 21 PMK 168/2023.

Jika PPh Pasal 21 yang dipotong pada Januari hingga November ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang selama 1 tahun maka lebih bayar tersebut harus dikembalikan pada Januari.

Baca Juga: ADB Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5 Persen pada 2024-2025

Sebagai gantinya, kelebihan penyetoran PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja dapat dikompensasikan untuk masa pajak berikutnya melalui pelaporan SPT Masa. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : DJP, ditjen pajak, tarif efektif rata-rata, karyawan, pph pasal 21, e-bupot 21/26, pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 11 April 2024 | 12:00 WIB
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Fasilitas PPN Tidak Dipungut Alat Angkutan Tertentu dan Jasa Terkait

Kamis, 11 April 2024 | 11:30 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH

Update 2024, Apa Itu BPHTB?

Kamis, 11 April 2024 | 10:30 WIB
KONSULTASI PAJAK

Apa Syarat Investasi Padat Karya Bisa Dapat Investment Allowance?

Kamis, 11 April 2024 | 10:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Beda DPP Nilai Lain dan Besaran Tertentu dalam Pengenaan PPN

berita pilihan

Jum'at, 12 April 2024 | 14:30 WIB
PENGADILAN PAJAK

IKH Online Ubah Ketentuan Perpanjangan Izin Kuasa Hukum Pajak

Jum'at, 12 April 2024 | 14:00 WIB
LAPORAN ASIAN DEVELOPMENT BANK

ADB Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5 Persen pada 2024-2025

Jum'at, 12 April 2024 | 13:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Lakukan Pemberian Cuma-Cuma, Begini Ketentuan Faktur Pajaknya

Jum'at, 12 April 2024 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tahun Depan, PPN atas Pembelian Mobil Bekas Bakal Naik Jadi 1,2 Persen

Jum'at, 12 April 2024 | 12:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Wanita Cerai dan Punya 2 Tanggungan Anak, Begini Status PTKP-nya

Jum'at, 12 April 2024 | 11:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Masyarakat Masih Bisa Manfaatkan PPN Rumah DTP 100 Persen Hingga Juni

Jum'at, 12 April 2024 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Penghitungan PPh 21 atas Upah Borongan Kurang dari Rp2,5 Juta per Hari

Jum'at, 12 April 2024 | 10:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Mulai 2025, Tarif PPN Kegiatan Membangun Sendiri Bakal Jadi 2,4 Persen