Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Review
Kamis, 18 Juli 2024 | 18:52 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 14 Juli 2024 | 16:00 WIB
SURAT DARI KELAPA GADING
Minggu, 14 Juli 2024 | 10:00 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DITJEN PAJAK DWI ASTUTI:
Kamis, 11 Juli 2024 | 18:46 WIB
KONSULTASI PAJAK
Data & Alat
Rabu, 17 Juli 2024 | 10:59 WIB
KURS PAJAK 17 JULI 2024 - 23 JULI 2024
Kamis, 11 Juli 2024 | 17:38 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 10 Juli 2024 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 10 JULI 2024 - 16 JULI 2024
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Fokus
Reportase

Ada Pendataan Ulang, SPPD PBB Didistribusikan Maret 2022

A+
A-
0
A+
A-
0
Ada Pendataan Ulang, SPPD PBB Didistribusikan Maret 2022

Ilustrasi.

SEMARANG, DDTCNews – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang masih belum mengeluarkan surat pemberitahuan pajak daerah (SPPD) untuk pajak bumi dan bangunan (PBB).

Kepala Bapenda Kota Semarang Indriyasari mengatakan instansinya masih melakukan pendataan ulang terhadap bangunan-bangunan yang kini telah berubah. Sebab, menurutnya, cukup banyak perubahan yang terjadi di Kota Semarang.

“Kami melakukan pendataan ulang karena disinyalir kondisi yang ada selama ini berbeda dengan kenyataan di lapangan. Contoh, tanah sebelumnya kosong, sekarang sudah ada bangunan. Bangunan semula tipe 60, sudah dibangun lagi. Ada kenaikan tapi kenaikan karena kondisi di lapangan," jelasnya, dikutip pada Rabu (16/2/2022).

Baca Juga: Cicil Pembayaran PBB, Warga Jakarta Masih Punya Waktu 2 Pekan

Lebih lanjut, Indriyasari mengatakan pendataan ulang ini dimungkinkan akan memunculkan kenaikan besaran pajak serta penyesuaian nilai dan ukuran luas bangunan. Pendataan tersebut ditargetkan rampung pada akhir Februari 2022.

Setelah pendataan ulang selesai, Bapenda Kota Semarang akan mencetak SPPD PBB. Adapun SPPD PBB diharapkan bisa mulai terdistribusi pada Maret 2022. Dengan demikian, wajib pajak bisa melakukan pembayaran.

Indriyasari mengatakan PBB memang masih menjadi andalan pendapatan Kota Semarang. Target penerimaan PBB pada tahun ini juga naik dari tahun sebelumnya. Adapun target penerimaan PBB pada 2022 senilai Rp577,5 miliar, naik dari target tahun sebelumnya Rp450 miliar.

Baca Juga: Ada e-Faktur 4.0, Penyerahan BKP/JKP ke SPDN Tak Bisa Pakai Faktur 000

Dia optimis target tersebut bisa tercapai dengan berbagai inovasi yang dilakukan Bapenda Kota Semarang.

“Target memang meningkat signifikan. Kami siasati inovasi,” imbuh Indriyasari, seperti dikutip dari laman semarangkota.go.id. (kaw)

Baca Juga: Setoran Pajak Daerah Tumbuh 61 Persen, Pemda Optimis Target Tercapai

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : Kota Semarang, SPPD, PBB, pajak, pajak daerah, pajak bumi dan bangunan

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 18 Juli 2024 | 16:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Faktur Pajak Kena Reject Tapi Tidak Ada Kode Error ETAX, Harus Gimana?

Kamis, 18 Juli 2024 | 15:30 WIB
KPP PRATAMA SALATIGA

Pegawai Pajak Edukasi soal Manfaat NPWP untuk Industri Kecil Menengah

Kamis, 18 Juli 2024 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Matching Rate Data Pajak AEOI di Asia Terus Meningkat, Ini Sebabnya

Kamis, 18 Juli 2024 | 13:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

FP Masa Juli dengan NPWP 15 Digit Tak Perlu Pembetulan di e-Faktur 4.0

berita pilihan

Jum'at, 19 Juli 2024 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bangun Financial Center di IKN, Pemerintah Kerja Sama dengan Dubai

Jum'at, 19 Juli 2024 | 14:30 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA

Cicil Pembayaran PBB, Warga Jakarta Masih Punya Waktu 2 Pekan

Jum'at, 19 Juli 2024 | 14:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ada e-Faktur 4.0, Penyerahan BKP/JKP ke SPDN Tak Bisa Pakai Faktur 000

Jum'at, 19 Juli 2024 | 13:30 WIB
KOTA MOJOKERTO

Setoran Pajak Daerah Tumbuh 61 Persen, Pemda Optimis Target Tercapai

Jum'at, 19 Juli 2024 | 13:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pajak Masukan yang Tidak Bisa Dikreditkan, Apa Saja?

Jum'at, 19 Juli 2024 | 12:30 WIB
EKOSISTEM UMKM

Pemerintah Targetkan 10 Pelaku UKM Melantai di Bursa Tahun Ini

Jum'at, 19 Juli 2024 | 11:30 WIB
LAYANAN PAJAK

NIK-NPWP 16 Digit Dipakai Bertahap, DJP Prioritaskan Layanan Tertentu?

Jum'at, 19 Juli 2024 | 11:10 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

E-Faktur Desktop 4.0: DJP Sebut Ada Watermark pada Hasil Cetakan SPT

Jum'at, 19 Juli 2024 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PERPAJAKAN

Insentif Fiskal atas Impor Barang untuk Keperluan Litbang