Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Review
Kamis, 20 Juni 2024 | 15:45 WIB
KONSULTASI PAJAK
Kamis, 20 Juni 2024 | 08:15 WIB
SURAT DARI KELAPA GADING
Kamis, 13 Juni 2024 | 10:00 WIB
KONSULTASI PAJAK
Kamis, 06 Juni 2024 | 09:00 WIB
ANALISIS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 19 Juni 2024 | 10:03 WIB
KURS PAJAK 19 JUNI 2024 - 25 JUNI 2024
Rabu, 12 Juni 2024 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 12 JUNI 2024-18 JUNI 2024
Rabu, 05 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 5 JUNI 2024 - 11 JUNI 2024
Selasa, 04 Juni 2024 | 12:45 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Fokus
Reportase

Coretax DJP, Pemerintah Bisa Tahu Potensi dari Tiap Wajib Pajak

A+
A-
17
A+
A-
17
Coretax DJP, Pemerintah Bisa Tahu Potensi dari Tiap Wajib Pajak

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Dengan implementasi coretax administration system (CTAS), Ditjen Pajak (DJP) akan bisa lebih akurat dalam memprediksi potensi penerimaan. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (30/5/2024).

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Iwan Djuniardi mengatakan semua data terkait dengan wajib pajak akan masuk dalam portal akun wajib pajak saat CTAS diimplementasikan. Dengan data-data itu, DJP bisa melakukan langkah prediktif.

“DJP bisa tahu berdasarkan data yang ada, potential revenue dari wajib pajak-wajib pajak. Bisa memprediksi wajib pajak ini sebetulnya dalam tahun ini bisa masuk berapa [penerimaannya],” kata Iwan.

Baca Juga: Cabang Mulai Gunakan NITKU Pekan Depan, Bisa Dicek di DJP Online

Menurutnya, portal akun wajib pajak akan memuat beberapa menu. Beberapa di antaranya, pertama, profil wajib pajak, pengingat, dokumen dan korespondensi, serta akses digital. Kedua, menu pembayaran, tagihan pajak, dan kode billing.

Ketiga, pelaporan SPT, faktur pajak, bukti potong, penghitungan pajak, serta pencatatan dan pelaporan keuangan. Keempat, permohonan wajib pajak, status permohonan, serta kelas pajak. Berbagai data yang ada akan menjadi bahan otoritas melakukan analisis.

“Nanti kita bisa melakukan gap analysis antara data makro dan data mikro,” imbuh Iwan.

Baca Juga: Negara Ini Kecualikan Penjualan Tiket Kereta Api dari Pungutan PPN

Selain mengenai CTAS, ada pula bahasan terkait dengan penerapan secara penuh (mandatory) CEISA 4.0 tahap ke-10. Kemudian, ada pula bahasan terkait dengan insentif perpajakan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Berikut ulasan berita perpajakan selengkapnya.

Data Wajib Pajak yang Dimiliki DJP

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Iwan Djuniardi mengatakan lewat portal akun wajib pajak akan disajikan secara transparan semua data yang DJP ketahui terkait wajib pajak bersangkutan.

“Wajib pajak bisa melihat secara transparan apa yang sebetulnya DJP tahu tentang wajib pajak tersebut. Jadi, secara services untuk wajib pajak itu lebih transparan, untuk DJP bisa memprediksi lebih akurat,” kata Iwan. (DDTCNews)

Baca Juga: Keponakan dapat Hibah Bangunan dari Paman, Kena Pajak Penghasilan?

Penyampaian Bukti Potong Secara Real Time

Penyuluh Pajak Ahli Pertama DJP Angga Sukma Dhaniswara mengatakan dalam situasi saat ini, ada beberapa pemberi kerja yang tidak langsung memberikan bukti potong (bupot) kepada wajib pajak. Alhasil, perlu inisiatif dari wajib pajak yang bersangkutan untuk meminta bupot tersebut.

“Di dalam coretax nanti, begitu pemberi kerja melakukan pemotongan PPh Pasal 21 … dan pembuatan bukti potong, seketika saat itu juga wajib pajak menerima bukti potongnya secara real time di tax account management,” ujarnya. (DDTCNews)

Perubahan Data Alamat Domisili

Penyuluh Pajak Ahli Pertama DJP Angga Sukma Dhaniswara mengatakan dalam sistem yang berlaku saat ini, ketika hendak mengajukan perubahan alamat domisili, wajib pajak harus datang ke kantor pelayanan pajak (KPP) terdaftar.

Baca Juga: Ada Opsen Pajak, Pemkot Minta Pemilik Kendaraan Mutasi Pelat Nomornya

“Dengan pembaruan sistem pajak, layanan hampir seluruhnya bisa dirasakan atau dinikmati secara online dan juga sifatnya borderless. Artinya, dalam konteks tadi, misal terdaftar di KPP di Papua dan mau mau melakukan perubahan apapun tidak harus datang ke Papua. Bisa ke KPP terdekat,” katanya. (DDTCNews)

Penerapan Penuh CEISA 4.0 Tahap Ke-10

Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) menerbitkan keputusan baru, yakni KEP-85/BC/2024, mengenai penerapan secara penuh (mandatory) CEISA 4.0 tahap ke-10.

CEISA 4.0 diterapkan secara mandatory di 36 kantor pelayanan utama bea dan cukai (KPUBC) dan kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai (KPPBC). Penerapan ini berlaku untuk layanan tempat penimbunan berikat (TPB), pusat logistik berikat (PLB), dan laboratorium. (DDTCNews)

Baca Juga: Pemerintah Korea Selatan Mulai Kurangi Besaran Diskon Pajak BBM

Insentif Pajak UMKM di IKN

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti mengatakan pemerintah telah menyediakan berbagai insentif untuk pelaku usaha di IKN, termasuk UMKM. Dalam hal ini, UMKM di IKN dapat menikmati insentif berupa PPh final 0% atas omzet sampai dengan Rp50 miliar.

"Kalau di daerah lain [tarif PPh final 0% diberikan untuk omzet] sampai Rp500 juta, sedangkan di IKN berkali lipat kenaikannya sampai omzet Rp50 miliar," katanya.

Dwi mengatakan pemerintah telah menerbitkan PP 12/2023 dan PMK 28/2024. UMKM yang melakukan penanaman modal lebih rendah dari Rp10 miliar di IKN bisa mendapatkan fasilitas PPh final sebesar 0%. Tarif 0% berlaku atas omzet sampai dengan Rp50 miliar.

Baca Juga: WP Badan Punya Banyak Tunggakan Pajak, Fiskus Adakan Kunjungan

Dwi mengatakan terdapat 5 persyaratan yang harus dipenuhi wajib pajak agar mendapatkan fasilitas PPh final UMKM 0%. Pertama, bertempat tinggal, berkedudukan, atau memiliki cabang di IKN. (DDTCNews)

Penerimaan Pajak

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan industri pengolahan menyumbang 26% dari total penerimaan pajak atau terbesar dibandingkan dengan kontribusi industri-industri lainnya. Meski demikian, sumbangan penerimaan pajaknya menurun 13,8%.

“Ini tentu jadi perhatian kami. [Setoran pajak] industri pengolahan menurun akibat penurunan PPh tahunan badan dan peningkatan restitusi, terutama pada subsektor industri sawit, industri logam, dan industri pupuk,” katanya. (DDTCNews/Kontan) (kaw)

Baca Juga: 7 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Dipungut Pemkot Tangerang

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, pajak, coretax, PSIAP, Ditjen Pajak, DJP, CTAS

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 22 Juni 2024 | 10:15 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Ingat! NPWP Cabang Cuma Berlaku Sampai Juni, Bareng Integrasi NIK-NPWP

Sabtu, 22 Juni 2024 | 09:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

ABS Bereskan Piutang PNBP, Pengusaha Tak Boleh Protes Jika Diblokir

Sabtu, 22 Juni 2024 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kembangkan Produk, BUMN Farmasi Minta Kemudahan Fasilitas Perpajakan

berita pilihan

Minggu, 23 Juni 2024 | 18:00 WIB
KEP-103/BC/2024

DJBC Bolehkan Jamaah Haji Sampaikan Pemberitahuan Pabean secara Lisan

Minggu, 23 Juni 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Cabang Mulai Gunakan NITKU Pekan Depan, Bisa Dicek di DJP Online

Minggu, 23 Juni 2024 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Keponakan dapat Hibah Bangunan dari Paman, Kena Pajak Penghasilan?

Minggu, 23 Juni 2024 | 13:30 WIB
LAPORAN INTERNATIONAL MONETARY FUND

Jaga Kredibilitas, Indonesia Perlu Pertahankan Batas Defisit 3% PDB

Minggu, 23 Juni 2024 | 13:00 WIB
KOREA SELATAN

Pemerintah Korea Selatan Mulai Kurangi Besaran Diskon Pajak BBM

Minggu, 23 Juni 2024 | 12:00 WIB
KPP PRATAMA TOLITOLI

WP Badan Punya Banyak Tunggakan Pajak, Fiskus Adakan Kunjungan

Minggu, 23 Juni 2024 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

7 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Dipungut Pemkot Tangerang

Minggu, 23 Juni 2024 | 10:30 WIB
PAJAK PENGHASILAN

Keuntungan karena Pembebasan Utang Jadi Objek Pajak, Begini Aturannya