Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Rabu, 24 Juli 2024 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 24 JULI 2024 - 30 JULI 2024
Rabu, 17 Juli 2024 | 10:59 WIB
KURS PAJAK 17 JULI 2024 - 23 JULI 2024
Kamis, 11 Juli 2024 | 17:38 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 10 Juli 2024 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 10 JULI 2024 - 16 JULI 2024
Fokus
Reportase

IKH Online Ubah Ketentuan Perpanjangan Izin Kuasa Hukum Pajak

A+
A-
3
A+
A-
3
IKH Online Ubah Ketentuan Perpanjangan Izin Kuasa Hukum Pajak

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Kehadiran IKH Online bakal mengubah jangka waktu penyampaian permohonan perpanjangan izin kuasa hukum di Pengadilan Pajak.

Dengan digunakannya IKH Online dan berlakunya Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-1/PP/2024 pada 12 April 2024, permohonan perpanjangan izin kuasa hukum baru dapat diajukan paling cepat 30 hari sebelum masa berlakunya habis.

"Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling cepat 30 hari kalender sebelum masa berlaku izin kuasa hukum berakhir," bunyi Pasal 10 ayat (3) PER-1/PP/2024, dikutip pada Jumat (12/4/2024).

Baca Juga: Soal Pajak Kekayaan Global 2 Persen, Sri Mulyani: G-20 Belum Sepakat

Dalam peraturan sebelumnya, permohonan perpanjangan izin kuasa hukum harus disampaikan paling lambat 30 hari kalender sebelum masa berlaku izin berakhir.

Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka memperpanjang izin kuasa hukum antara lain daftar riwayat hidup, bukti tanda terima penyampaian SPT Tahunan 2 tahun terakhir, SKCK, pas foto 4x6 cm berlatar belakang merah, dan surat pernyataan bahwa semua dokumen yang dilampirkan adalah benar.

Setelah perpanjangan izin diajukan, Pengadilan Pajak akan meneliti kelengkapan dokumen maksimal dalam waktu 3 hari kerja sejak permohonan diterima.

Baca Juga: Serahkan BKP ke Orang Pribadi, Faktur Pajak Tak Boleh Diisi Nama Toko

Jika dokumen dinyatakan lengkap, pengadilan akan menerbitkan izin kuasa hukum dalam bentuk keputusan ketua Pengadilan Pajak.

"Panitera Pengadilan Pajak menerbitkan salinan keputusan ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kartu tanda pengenal kuasa hukum yang dibubuhi tanda tangan elektronik," bunyi Pasal 15 ayat (3) PER-1/PP/2024.

Keputusan ketua Pengadilan Pajak, salinan keputusan, dan kartu tanda pengenal akan diterbitkan dalam waktu maksimal 5 hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap dan diinformasikan kepada pemohon. (rig)

Baca Juga: OECD: 40 Negara Sudah Siap Terapkan Pajak Minimum Global 15 Persen

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : per-1/pp/2024, pengadilan pajak, izin kuasa hukum, IKH online, kuasa hukum, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Sabtu, 27 Juli 2024 | 10:00 WIB
PAJAK INTERNASIONAL

Soal Pajak Kekayaan Global 2 Persen, Sri Mulyani: G-20 Belum Sepakat

Sabtu, 27 Juli 2024 | 09:30 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Pembeli Tak Beri NIK, PKP Tak Bisa Asal Bikin Faktur Pajak Digunggung

Sabtu, 27 Juli 2024 | 08:30 WIB
KABUPATEN ACEH TENGGARA

ASN Hingga Kades Diminta Jadi Panutan Pajak, Tunggakan Segera Dibayar

Jum'at, 26 Juli 2024 | 21:11 WIB
HARI PAJAK 2024

Lagi, DDTCNews Terima Penghargaan dari Ditjen Pajak

Jum'at, 26 Juli 2024 | 21:00 WIB
DITJEN PAJAK

Peringati Hari Pajak, DJP Gelar Malam Apresiasi dan Penghargaan 2024

Jum'at, 26 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Serahkan BKP ke Orang Pribadi, Faktur Pajak Tak Boleh Diisi Nama Toko

Jum'at, 26 Juli 2024 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Perseroan Terbuka dan Publik?

Jum'at, 26 Juli 2024 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Klaim Pemerintah Belum Bahas Asuransi Wajib Kendaraan Bermotor

Jum'at, 26 Juli 2024 | 17:30 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

OECD: 40 Negara Sudah Siap Terapkan Pajak Minimum Global 15 Persen