Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Rabu, 29 Mei 2024 | 18:01 WIB
KAMUS PPh
Selasa, 28 Mei 2024 | 14:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 27 Mei 2024 | 18:30 WIB
KAMUS PPh
Senin, 27 Mei 2024 | 15:25 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 22 Mei 2024 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 22 MEI 2024 - 28 MEI 2024
Rabu, 15 Mei 2024 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 15 MEI 2024 - 21 MEI 2024
Rabu, 08 Mei 2024 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 08 MEI 2024 - 15 MEI 2024
Rabu, 01 Mei 2024 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 01 MEI 2024 - 07 MEI 2024
Fokus
Reportase

Pemeriksaan Kantor atau Lapangan Bisa Dilakukan Jika SPT Berstatus Ini

A+
A-
22
A+
A-
22
Pemeriksaan Kantor atau Lapangan Bisa Dilakukan Jika SPT Berstatus Ini

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) akan melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak-wajib pajak yang menyatakan rugi dalam SPT Tahunan.

Kebijakan ini telah termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 17/2013 s.t.d.t.d PMK 18/2021.

"Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan ... dilakukan dalam hal memenuhi kriteria: wajib pajak menyampaikan SPT yang menyatakan rugi," bunyi Pasal 4 ayat (1) huruf e PMK 17/2013 s.t.d.t.d PMK 18/2021, dikutip Sabtu (4/5/2024).

Baca Juga: Catat! Pengungkapan Ketidakbenaran SPT Maksimal Sebelum SPHP Terbit

Pemeriksaan terhadap wajib pajak yang SPT-nya menyatakan rugi dilakukan dengan pemeriksaan kantor ataupun pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di kantor DJP.

Adapun pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan wajib pajak, tempat kegiatan usaha wajib pajak, ataupun tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak.

Jika pemeriksaan yang dilakukan adalah pemeriksaan kantor, jangka waktu pengujian maksimal adalah selama 4 bulan terhitung sejak tanggal wajib pajak data memenuhi surat panggilan dalam angka pemeriksaan kantor sampai dengan dengan tanggal surat pemberitahuan hasil pemeriksaan (SPHP) disampaikan.

Baca Juga: Target Pajak Nyaris Rp2.000 Triliun, Perlu Sinergi Penegakan Hukum

Adapun jangka waktu pengujian dalam pemeriksaan lapangan adalah maksimal 6 bulan dihitung sejak surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan disampaikan kepada wajib pajak sampai dengan tanggal SPHP disampaikan.

Jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan maksimal adalah selama 2 bulan dihitung sejak tanggal SPHP disampaikan kepada wajib pajak sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan (LHP).

Pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor diselesaikan dengan cara menerbitkan LHP sumir atau membuat LHP sebagai dasar penerbitan SKP/STP. LHP sumir adalah laporan penghentian pemeriksaan tanpa usulan penerbitan SKP.

Baca Juga: DJP Ingin Forensik Digital Pajak Dilakukan di Penjuru Indonesia

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kepatuhan pajak, SPT Tahunan, lapor SPT Tahunan, pemeriksaan, SPHP, LHP, rugi

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 14 Mei 2024 | 17:25 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingat, Jika Perpanjangan SPT Tahunan Ditolak Bisa Dianggap Telat Lapor

Senin, 13 Mei 2024 | 14:42 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Timnas Indonesia Kembali dari Piala Asia U-23, DJBC Beri Layanan Ini

Senin, 13 Mei 2024 | 08:51 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Catat! Pemeriksaan Lapangan Bisa Dilakukan Terhadap Kelompok WP Ini

berita pilihan

Kamis, 30 Mei 2024 | 21:35 WIB
PENGHARGAAN PERPAJAKAN

DDTCNews Terima Apresiasi dari Kanwil DJP Jakarta Utara

Kamis, 30 Mei 2024 | 21:30 WIB
KANWIL DJP JAKARTA UTARA

DJP Jakarta Utara Gelar Tax Gathering dan Konsultasi Publik

Kamis, 30 Mei 2024 | 18:30 WIB
KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS

Hingga April, DJP Jakarta Khusus Kumpulkan Uang Pajak Rp102 Triliun

Kamis, 30 Mei 2024 | 17:37 WIB
KEBIJAKAN BEA CUKAI

Surat Keberatan Bea Cukai Bisa Diperbaiki Sebelum Jangka Waktu Habis

Kamis, 30 Mei 2024 | 16:07 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP: Semua Aplikasi Coretax Berbasis Web, Tak Perlu Download Aplikasi

Kamis, 30 Mei 2024 | 15:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Faktur Pajak dan Invoice Boleh Berbeda Tanggalnya? DJP Jelaskan Ini

Kamis, 30 Mei 2024 | 15:15 WIB
KONSULTASI PAJAK

Beli Rumah Tapak Baru di IKN, Tidak Dipungut PPN?