Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Review
Kamis, 18 Juli 2024 | 18:52 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 14 Juli 2024 | 16:00 WIB
SURAT DARI KELAPA GADING
Minggu, 14 Juli 2024 | 10:00 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DITJEN PAJAK DWI ASTUTI:
Kamis, 11 Juli 2024 | 18:46 WIB
KONSULTASI PAJAK
Data & Alat
Rabu, 17 Juli 2024 | 10:59 WIB
KURS PAJAK 17 JULI 2024 - 23 JULI 2024
Kamis, 11 Juli 2024 | 17:38 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 10 Juli 2024 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 10 JULI 2024 - 16 JULI 2024
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Fokus
Reportase

Perpanjangan Insentif Pajak Bahan Bakar untuk Pesawat Disetujui

A+
A-
0
A+
A-
0
Perpanjangan Insentif Pajak Bahan Bakar untuk Pesawat Disetujui

Ilustrasi.

HANOI, DDTCNews - Komite Tetap Majelis Nasional Vietnam menyetujui usulan perpanjangan insentif berupa pemotongan pajak lingkungan atas bahan bakar pesawat terbang pada tahun ini.

Menteri Keuangan Ho Duc Phoc mengatakan insentif pajak masih dibutuhkan untuk mendukung pemulihan maskapai penerbangan lokal dari pandemi Covid-19. Persetujuan itu diberikan atas usulan pemotongan tarif pajak lingkungan pada bahan bakar pesawat sebesar 50%, lebih besar dari tahun lalu yang hanya 30%.

"Pemotongan pajak sebesar 50% sejalan dengan kebijakan partai politik dan pemerintah dalam memberikan bantuan untuk perusahaan yang terkena dampak pandemi," katanya, dikutip Sabtu (8/1/2022).

Baca Juga: OECD Catat Banyak Negara Masih Pakai Thin Capitalization Rules

Ho Duc Phoc mengatakan pemberian insentif pajak akan membantu maskapai lokal mengatasi kesulitan dan mempercepat pemulihan setelah pandemi Covid-19. Sektor penerbangan diperkirakan akan kembali menghadapi tahun yang berat karena dampak pandemi masih berkepanjangan. Kondisi ini bakal memperlambat pemulihan pasar penerbangan di dalam dan luar negeri.

Dengan persetujuan Komite Tetap Majelis Nasional, pajak bahan bakar pesawat akan menjadi VND1.500 atau sekitar Rp944 per liter karena dipotong 50% pada tahun ini. Adapun pada 2021, tarif pajak yang berlaku senilai VND2.100 atau Rp1.322 per liter.

Ho Duc Phoc menjelaskan pemerintah Vietnam mengenakan pajak lingkungan atas bahan bakar pesawat terbang berdasarkan Resolusi No.579 yang disahkan Komite Tetap Majelis Nasional pada 2018. Penurunan tarif pajak berlaku hingga 31 Desember 2022, dan akan kembali ke tarif normal senilai VND3.000 atau Rp1.889 per liter mulai 1 Januari 2023.

Baca Juga: Insentif Fiskal Masih Jadi Pertimbangan Utama Investor Migas RI

Dengan insentif pajak lingkungan pada bahan bakar pesawat tahun depan, potensi penerimaan pajak yang hilang diperkirakan mencapai VND1,39-VND1,9 triliun atau Rp875,6 miliar-Rp1,19 triliun.

"[Insentif pajak] ini akan membuka jalan untuk menghidupkan kembali sektor-sektor utama lainnya seperti perdagangan, pariwisata, dan jasa," ujar Ho Duc Phoc dilansir vietnamplus.vn. (sap)

Baca Juga: Wamenkeu Malaysia Tegaskan Penerapan Kembali GST Bukan Prioritas

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pajak internasional, insentif pajak, pemulihan ekonomi, pandemi Covid-19, pajak bahan bakar, Vietnam

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 14 Juli 2024 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pacu Industri Bahan Baku Obat, Kemenperin Usulkan Insentif Pajak

Jum'at, 12 Juli 2024 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Turunkan Harga Tiket Pesawat, Pemerintah Kaji Insentif Perpajakan

berita pilihan

Jum'at, 19 Juli 2024 | 19:34 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

E-Faktur Desktop 4.0 DJP: Ingat, Besok Ada Downtime Layanan Pajak Ini

Jum'at, 19 Juli 2024 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Catat! Saat Ini Bayar Pajak Tetap Harus Pakai NPWP 15 Digit

Jum'at, 19 Juli 2024 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Perseroan Terbatas (PT)?

Jum'at, 19 Juli 2024 | 18:17 WIB
LITERATUR PAJAK

Sistem Tanam Paksa: Jurus Kolonial Belanda Mengejar ‘Surplus APBN’

Jum'at, 19 Juli 2024 | 18:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Utang Jatuh Tempo 2025 Tembus Rp800 T, DPR Singgung Penerimaan Pajak

Jum'at, 19 Juli 2024 | 18:00 WIB
LAPORAN OECD

OECD Catat Banyak Negara Masih Pakai Thin Capitalization Rules

Jum'at, 19 Juli 2024 | 17:45 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Semester I/2024, DJP Kumpulkan PPN Digital Rp3,89 Triliun

Jum'at, 19 Juli 2024 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Bolak-Balik ke Luar Negeri, Pilot dan Pramugari Tetap Kena Bea Masuk?

Jum'at, 19 Juli 2024 | 17:14 WIB
DITJEN PAJAK

Dirjen Pajak Ungkap Perkembangan Terkini Reformasi Perpajakan

Jum'at, 19 Juli 2024 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN BEA CUKAI

Bea Cukai Beberkan 7 Alasan Penambahan Barang Kena Cukai, Apa Saja?