Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Kamis, 11 April 2024 | 11:30 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH
Kamis, 11 April 2024 | 09:30 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 10 April 2024 | 14:00 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH
Jum'at, 05 April 2024 | 17:30 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 03 April 2024 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 03 APRIL 2024 - 16 APRIL 2024
Senin, 01 April 2024 | 10:15 WIB
KMK 5/2024
Rabu, 27 Maret 2024 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 27 MARET 2024 - 02 APRIL 2024
Rabu, 13 Maret 2024 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 13 MARET 2024 - 19 MARET 2024
Fokus
Reportase

Sederet Isu Pajak yang Disinggung dalam Komentar Responden Terpilih

A+
A-
7
A+
A-
7
Sederet Isu Pajak yang Disinggung dalam Komentar Responden Terpilih

Laporan survei pajak dan politik DDTCNews.

JAKARTA, DDTCNews – Guna menggali pandangan masyarakat mengenai perpajakan, DDTCNews meluncurkan laporan hasil survei pajak dan politik yang melibatkan partisipasi 2.080 responden yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia.

Responden—yang juga merupakan pembaca DDTCNews—memiliki latar belakang beragam. Dari sisi usia misalnya, mayoritas responden berasal dari generasi Z dan milenial. Dari sisi pekerjaan, sebagian besar responden merupakan karyawan swasta.

Dari tingkat pendidikan, mayoritas responden merupakan lulusan D-4 atau S-1. Selain itu, responden yang mengisi kuesioner online ini berasal dari 36 provinsi Indonesia dan telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Baca Juga: Opsen Pajak Berlaku Tahun Depan, Pemda Diminta Siapkan Aturan Teknis

Dalam laporan berjudul Saatnya Parpol & Capres Bicara Pajak, responden disuguhkan dengan 37 pertanyaan. Dari 37 pertanyaan, terdapat 1 pertanyaan terbuka (bukan pilihan) yang menanyakan harapan para responden terkait dengan agenda perpajakan pemerintahan yang akan datang.

Pertanyaan terbuka ini menjadi kesempatan bagi responden untuk menyampaikan pendapatnya secara bebas. Selain itu, pertanyaan terbuka ini juga menjadi pertimbangan utama dalam menentukan 40 responden yang mendapatkan hadiah uang tunai dari DDTCNews.

Dari ribuan komentar yang masuk, 40 responden berhak menerima hadiah uang tunai masing-masing senilai Rp250.000. Komentar-komentar ini menonjol karena kedalaman pemikiran, jelas, dan relevan dengan isu-isu perpajakan yang tengah diperbincangkan. Adapun para pemenang akan dihubungi langsung oleh DDTCNews.

Baca Juga: IKH Online Ubah Ketentuan Perpanjangan Izin Kuasa Hukum Pajak

Banyak hal yang disorot responden terkait dengan harapan mereka terkait dengan agenda perpajakan pemerintahan yang akan datang. Contoh, sebagian responden menginginkan adanya peraturan pajak yang lebih sederhana dan mudah dipahami.

Sebagian responden juga berharap ketentuan teknis dari sebuah regulasi dapat memuat detail aturan tanpa multitafsir. Masih soal regulasi, sebagian responden juga berharap penyusunan peraturan pajak dapat melibatkan seluruh stakeholder, termasuk wajib pajak.

Isu kelembagaan otoritas pajak turut dibahas responden. Sebagian responden memandang perlunya pemisahan antara Ditjen Pajak dan Kementerian Keuangan. Responden bahkan menilai perlu ada badan penerimaan negara yang langsung di bawah presiden.

Baca Juga: ADB Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5 Persen pada 2024-2025

Responden juga menyoroti kinerja SDM dari otoritas pajak. Menurut mereka, kemampuan SDM dari petugas pajak perlu ditingkatkan, terutama dalam hal memahami peraturan perpajakan. Terlebih, petugas pajak memiliki fungsi penting, yaitu memberikan edukasi.

Masih terkait dengan SDM otoritas pajak, sebagian responden juga perlunya lembaga khusus yang independen dalam mengawasi kinerja pegawai pajak, terutama terkait dengan integritas. Sebab, hal ini dinilai penting karena menyangkut trust wajib pajak kepada DJP.

Selanjutnya, sebagian responden menyinggung kemudahan administrasi pajak. Responden menilai kemudahan administrasi perlu ditingkatkan dengan mengoptimalkan teknologi. Selain itu, responden berharap biaya kepatuhan juga bisa ikut ditekan.

Baca Juga: Lakukan Pemberian Cuma-Cuma, Begini Ketentuan Faktur Pajaknya

Hal-hal lainnya yang juga banyak diulas oleh responden ialah mengenai edukasi, keadilan, perluasan basis pajak, hingga target penerimaan. Isu lingkungan pun turut disorot responden. Mereka berharap ada kebijakan pajak yang dapat mendukung isu perubahan iklim.

Artikel ini merupakan bagian dari rangkaian penerbitan Laporan Survei Pajak dan Politik DDTCNews: Saatnya Parpol & Capres Bicara Pajak. Untuk mendapatkan naskah laporan secara lengkap, silakan unduh di https://bit.ly/HasilSurveiPakpolDDTCNews2023. (rig)

Baca artikel-artikel menarik terkait dengan pajak dan politik di laman khusus Pakpol DDTCNews: Suaramu, Pajakmu.

Baca Juga: Tahun Depan, PPN atas Pembelian Mobil Bekas Bakal Naik Jadi 1,2 Persen

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : laporan hasil survei pajak dan politik, pajak dan politik, pakpol, pemilu 2024, pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 11 April 2024 | 12:00 WIB
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Fasilitas PPN Tidak Dipungut Alat Angkutan Tertentu dan Jasa Terkait

Kamis, 11 April 2024 | 11:30 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH

Update 2024, Apa Itu BPHTB?

Kamis, 11 April 2024 | 10:30 WIB
KONSULTASI PAJAK

Apa Syarat Investasi Padat Karya Bisa Dapat Investment Allowance?

Kamis, 11 April 2024 | 10:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Beda DPP Nilai Lain dan Besaran Tertentu dalam Pengenaan PPN

berita pilihan

Jum'at, 12 April 2024 | 14:30 WIB
PENGADILAN PAJAK

IKH Online Ubah Ketentuan Perpanjangan Izin Kuasa Hukum Pajak

Jum'at, 12 April 2024 | 14:00 WIB
LAPORAN ASIAN DEVELOPMENT BANK

ADB Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5 Persen pada 2024-2025

Jum'at, 12 April 2024 | 13:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Lakukan Pemberian Cuma-Cuma, Begini Ketentuan Faktur Pajaknya

Jum'at, 12 April 2024 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tahun Depan, PPN atas Pembelian Mobil Bekas Bakal Naik Jadi 1,2 Persen

Jum'at, 12 April 2024 | 12:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Wanita Cerai dan Punya 2 Tanggungan Anak, Begini Status PTKP-nya

Jum'at, 12 April 2024 | 11:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Masyarakat Masih Bisa Manfaatkan PPN Rumah DTP 100 Persen Hingga Juni

Jum'at, 12 April 2024 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Penghitungan PPh 21 atas Upah Borongan Kurang dari Rp2,5 Juta per Hari

Jum'at, 12 April 2024 | 10:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Mulai 2025, Tarif PPN Kegiatan Membangun Sendiri Bakal Jadi 2,4 Persen