Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Rabu, 29 Mei 2024 | 18:01 WIB
KAMUS PPh
Selasa, 28 Mei 2024 | 14:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 27 Mei 2024 | 18:30 WIB
KAMUS PPh
Senin, 27 Mei 2024 | 15:25 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 22 Mei 2024 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 22 MEI 2024 - 28 MEI 2024
Rabu, 15 Mei 2024 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 15 MEI 2024 - 21 MEI 2024
Rabu, 08 Mei 2024 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 08 MEI 2024 - 15 MEI 2024
Rabu, 01 Mei 2024 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 01 MEI 2024 - 07 MEI 2024
Fokus
Reportase

Segera Berlaku Penuh, Begini Evaluasi DJP Soal Pemakaian NPWP 16 Digit

A+
A-
1
A+
A-
1
Segera Berlaku Penuh, Begini Evaluasi DJP Soal Pemakaian NPWP 16 Digit

Petugas melayani wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batam Utara, Batam, Kepulauan Riau, Selasa (5/3/2024). ANTARA FOTO/Teguh Prihatna/aww.

JAKARTA, DDTCNews - Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) pada Ditjen Perbendaharaan (DJPb) sudah mulai menggunakan NPWP 16 digit sejak 1 Januari 2024.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan tidak ada kendala dalam penggunaan NPWP 16 digit pada SAKTI dan SPAN dalam 3 bulan terakhir. Menurutnya, satker atau wajib pajak yang bertransaksi dengan satker mengenai penggunaan NPWP 16 digit juga tidak menyampaikan keluhan sama sekali kepada otoritas.

"Sampai dengan saat ini, implementasi NPWP 16 digit pada sistem SAKTI dan SPAN sudah berjalan dengan baik dan tidak ada masalah atau keluhan dari user," katanya, dikutip pada Senin (8/4/2024).

Baca Juga: DJP: Semua Aplikasi Coretax Berbasis Web, Tak Perlu Download Aplikasi

Sebelum diimplementasikan secara penuh, DJP melalui Pengumuman Nomor PENG-22/PJ.09/2023 menyatakan SAKTI dan SPAN telah menggunakan NIK sebagai NPWP serta NPWP 16 digit sejak 1 Januari 2024. Dengan demikian, satker dan wajib pajak yang bertransaksi dengan satker dimaksud juga harus melakukan penyesuaian NPWP.

Sebagaimana diatur dalam PMK 112/2022 s.t.d.d PMK 136/2023, penggunaan NIK sebagai NPWP orang pribadi serta NPWP 16 digit akan dimulai pada 1 Juli 2024. Penggunaan NIK sebagai NPWP orang pribadi serta NPWP 16 digit ini dilakukan bersamaan dengan implementasi coretax administration system (CTAS).

Dengan ketentuan ini, wajib pajak harus menggunakan NIK sebagai NPWP dan NPWP dengan format 16 digit dalam layanan administrasi yang diselenggarakan oleh DJP dan pihak lain.

Baca Juga: Integrasi NIK-NPWP, Laporan Pajak Bisa Jadi Acuan Penentu Bansos

Kemudian, wajib pajak harus menggunakan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) sebagai identitas tempat kegiatan usaha yang terpisah dari tempat tinggal atau tempat kedudukan. Selain itu, pihak lain yang menyelenggarakan layanan administrasi yang mencantumkan NPWP juga harus menggunakan NIK sebagai NPWP dan NPWP dengan format 16 digit dalam layanan dimaksud.

Layanan administrasi yang diselenggarakan pihak lain tersebut antara lain layanan pencairan dana pemerintah; layanan ekspor dan impor; layanan perbankan dan sektor keuangan lainnya; dan layanan pendirian badan usaha dan perizinan berusaha; layanan administrasi pemerintahan selain yang diselenggarakan DJP; serta layanan lain yang mensyaratkan penggunaan NPWP. (sap)

Baca Juga: Coretax DJP, Pemerintah Bisa Tahu Potensi dari Tiap Wajib Pajak

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : UU HPP, NIK, NPWP, NPWP 16 digit, PSIAP, coretax system, CTAS

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 22 Mei 2024 | 10:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Jadi Afiliator Marketplace, Apa Kode KLU yang Pas untuk Daftar NPWP?

Selasa, 21 Mei 2024 | 12:00 WIB
REFORMASI PAJAK

Jika Berjalan Nanti, Coretax Diyakini Dongkrak Pendapatan Negara

Senin, 20 Mei 2024 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Punya Beberapa Usaha Berbeda, Bagaimana Tentukan KLU saat Daftar NPWP?

Senin, 20 Mei 2024 | 08:53 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Karpet Merah Investor di IKN, Aturan Insentif Pajak Resmi Terbit

berita pilihan

Kamis, 30 Mei 2024 | 21:35 WIB
PENGHARGAAN PERPAJAKAN

DDTCNews Terima Apresiasi dari Kanwil DJP Jakarta Utara

Kamis, 30 Mei 2024 | 21:30 WIB
KANWIL DJP JAKARTA UTARA

DJP Jakarta Utara Gelar Tax Gathering dan Konsultasi Publik

Kamis, 30 Mei 2024 | 18:30 WIB
KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS

Hingga April, DJP Jakarta Khusus Kumpulkan Uang Pajak Rp102 Triliun

Kamis, 30 Mei 2024 | 17:37 WIB
KEBIJAKAN BEA CUKAI

Surat Keberatan Bea Cukai Bisa Diperbaiki Sebelum Jangka Waktu Habis

Kamis, 30 Mei 2024 | 16:07 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP: Semua Aplikasi Coretax Berbasis Web, Tak Perlu Download Aplikasi

Kamis, 30 Mei 2024 | 15:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Faktur Pajak dan Invoice Boleh Berbeda Tanggalnya? DJP Jelaskan Ini

Kamis, 30 Mei 2024 | 15:15 WIB
KONSULTASI PAJAK

Beli Rumah Tapak Baru di IKN, Tidak Dipungut PPN?