Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Rabu, 24 Juli 2024 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 24 JULI 2024 - 30 JULI 2024
Rabu, 17 Juli 2024 | 10:59 WIB
KURS PAJAK 17 JULI 2024 - 23 JULI 2024
Kamis, 11 Juli 2024 | 17:38 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 10 Juli 2024 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 10 JULI 2024 - 16 JULI 2024
Fokus
Reportase

Selepas Bertemu Jokowi, Sekjen OECD Langsung Temui Prabowo

A+
A-
1
A+
A-
1
Selepas Bertemu Jokowi, Sekjen OECD Langsung Temui Prabowo

Sekjen Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Mathias Cormann menemui presiden terpilih Prabowo Subianto di Kantor Kementerian Pertahanan, Selasa (28/5/2024). (foto: ekon.go.id)

JAKARTA, DDTCNews - Selepas menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi), Sekjen Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Mathias Cormann langsung menemui presiden terpilih Prabowo Subianto di Kantor Kementerian Pertahanan.

Dalam pertemuan tersebut, Corman memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah lanjutan tentang proses aksesi Indonesia menjadi anggota OECD.

"Keanggotaan Indonesia dalam OECD sangat penting karena dapat menjadi rambu bagi kita agar adaptif terhadap perkembangan global yang terjadi," ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang turut serta dalam pertemuan tersebut, Selasa (28/5/2024).

Baca Juga: Soal Pajak Kekayaan Global 2 Persen, Sri Mulyani: G-20 Belum Sepakat

Dalam pertemuan tersebut, Cormann menyampaikan bahwa proses aksesi Indonesia menjadi anggota OECD dilakukan berdasarkan peta jalan aksesi atau accession roadmap yang telah diserahterimakan kepada Indonesia pada 3 Mei 2024.

Aksesi peta jalan disusun untuk membantu Indonesia dapat memenuhi standar, best practice, dan core principle yang berlaku di OECD. Sepanjang proses aksesi, OECD akan bekerja dengan Indonesia untuk mendukung reformasi jangka panjang yang selaras dengan standar OECD.

Puluhan komite di OECD akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga (K/L) terkait dalam rangka mengevaluasi kesesuaian kebijakan yang berlaku di Indonesia dengan prinsip-prinsip pada roadmap.

Baca Juga: Serahkan BKP ke Orang Pribadi, Faktur Pajak Tak Boleh Diisi Nama Toko

Guna mendukung proses aksesi, OECD akan membuka workshop proses aksesi OECD yang dihadiri oleh K/L terkait. Workshop antara K/L dan OECD rencananya akan digelar besok, Rabu (29/5/2024).

Turut mendampingi Airlangga dalam pertemuan tersebut antara lain Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Internasional Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi, dan Asisten Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral Ferry Ardianto. (rig)

Baca Juga: OECD: 40 Negara Sudah Siap Terapkan Pajak Minimum Global 15 Persen

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : sekjen oecd, oecd, prabowo, pemilu 2024, pajak dan politik, pakpol, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 25 Juli 2024 | 10:30 WIB
IBU KOTA NUSANTARA

Menteri PUPR Targetkan Air Bersih Sudah Mengalir ke IKN Akhir Juli Ini

Kamis, 25 Juli 2024 | 09:07 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Wacana Cukai Detergen Hingga Tiket Konser, Pemerintah Jamin Hati-Hati

berita pilihan

Sabtu, 27 Juli 2024 | 10:00 WIB
PAJAK INTERNASIONAL

Soal Pajak Kekayaan Global 2 Persen, Sri Mulyani: G-20 Belum Sepakat

Sabtu, 27 Juli 2024 | 09:30 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Pembeli Tak Beri NIK, PKP Tak Bisa Asal Bikin Faktur Pajak Digunggung

Sabtu, 27 Juli 2024 | 08:30 WIB
KABUPATEN ACEH TENGGARA

ASN Hingga Kades Diminta Jadi Panutan Pajak, Tunggakan Segera Dibayar

Jum'at, 26 Juli 2024 | 21:11 WIB
HARI PAJAK 2024

Lagi, DDTCNews Terima Penghargaan dari Ditjen Pajak

Jum'at, 26 Juli 2024 | 21:00 WIB
DITJEN PAJAK

Peringati Hari Pajak, DJP Gelar Malam Apresiasi dan Penghargaan 2024

Jum'at, 26 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Serahkan BKP ke Orang Pribadi, Faktur Pajak Tak Boleh Diisi Nama Toko

Jum'at, 26 Juli 2024 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Perseroan Terbuka dan Publik?

Jum'at, 26 Juli 2024 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Klaim Pemerintah Belum Bahas Asuransi Wajib Kendaraan Bermotor

Jum'at, 26 Juli 2024 | 17:30 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

OECD: 40 Negara Sudah Siap Terapkan Pajak Minimum Global 15 Persen