Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Review
Kamis, 20 Juni 2024 | 15:45 WIB
KONSULTASI PAJAK
Kamis, 20 Juni 2024 | 08:15 WIB
SURAT DARI KELAPA GADING
Kamis, 13 Juni 2024 | 10:00 WIB
KONSULTASI PAJAK
Kamis, 06 Juni 2024 | 09:00 WIB
ANALISIS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 19 Juni 2024 | 10:03 WIB
KURS PAJAK 19 JUNI 2024 - 25 JUNI 2024
Rabu, 12 Juni 2024 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 12 JUNI 2024-18 JUNI 2024
Rabu, 05 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 5 JUNI 2024 - 11 JUNI 2024
Selasa, 04 Juni 2024 | 12:45 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Fokus
Reportase

Selepas Bertemu Jokowi, Sekjen OECD Langsung Temui Prabowo

A+
A-
1
A+
A-
1
Selepas Bertemu Jokowi, Sekjen OECD Langsung Temui Prabowo

Sekjen Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Mathias Cormann menemui presiden terpilih Prabowo Subianto di Kantor Kementerian Pertahanan, Selasa (28/5/2024). (foto: ekon.go.id)

JAKARTA, DDTCNews - Selepas menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi), Sekjen Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Mathias Cormann langsung menemui presiden terpilih Prabowo Subianto di Kantor Kementerian Pertahanan.

Dalam pertemuan tersebut, Corman memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah lanjutan tentang proses aksesi Indonesia menjadi anggota OECD.

"Keanggotaan Indonesia dalam OECD sangat penting karena dapat menjadi rambu bagi kita agar adaptif terhadap perkembangan global yang terjadi," ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang turut serta dalam pertemuan tersebut, Selasa (28/5/2024).

Baca Juga: DJBC Bolehkan Jamaah Haji Sampaikan Pemberitahuan Pabean secara Lisan

Dalam pertemuan tersebut, Cormann menyampaikan bahwa proses aksesi Indonesia menjadi anggota OECD dilakukan berdasarkan peta jalan aksesi atau accession roadmap yang telah diserahterimakan kepada Indonesia pada 3 Mei 2024.

Aksesi peta jalan disusun untuk membantu Indonesia dapat memenuhi standar, best practice, dan core principle yang berlaku di OECD. Sepanjang proses aksesi, OECD akan bekerja dengan Indonesia untuk mendukung reformasi jangka panjang yang selaras dengan standar OECD.

Puluhan komite di OECD akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga (K/L) terkait dalam rangka mengevaluasi kesesuaian kebijakan yang berlaku di Indonesia dengan prinsip-prinsip pada roadmap.

Baca Juga: Cabang Mulai Gunakan NITKU Pekan Depan, Bisa Dicek di DJP Online

Guna mendukung proses aksesi, OECD akan membuka workshop proses aksesi OECD yang dihadiri oleh K/L terkait. Workshop antara K/L dan OECD rencananya akan digelar besok, Rabu (29/5/2024).

Turut mendampingi Airlangga dalam pertemuan tersebut antara lain Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Internasional Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi, dan Asisten Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral Ferry Ardianto. (rig)

Baca Juga: Negara Ini Kecualikan Penjualan Tiket Kereta Api dari Pungutan PPN

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : sekjen oecd, oecd, prabowo, pemilu 2024, pajak dan politik, pakpol, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 21 Juni 2024 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dorong Penempatan DHE SDA dengan Insentif Pajak, Begini Realisasinya

Kamis, 20 Juni 2024 | 18:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

DJBC Gagalkan Penyelundupan Pakaian Bekas, Pelaku Lompat ke Sungai

Kamis, 20 Juni 2024 | 16:30 WIB
PAJAK PENGHASILAN

Jenis Penghasilan yang Menjadi Objek Pajak Bentuk Usaha Tetap

Kamis, 20 Juni 2024 | 15:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

BI Kembali Pertahankan Suku Bunga Acuan sebesar 6,25 Persen

berita pilihan

Minggu, 23 Juni 2024 | 18:00 WIB
KEP-103/BC/2024

DJBC Bolehkan Jamaah Haji Sampaikan Pemberitahuan Pabean secara Lisan

Minggu, 23 Juni 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Cabang Mulai Gunakan NITKU Pekan Depan, Bisa Dicek di DJP Online

Minggu, 23 Juni 2024 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Keponakan dapat Hibah Bangunan dari Paman, Kena Pajak Penghasilan?

Minggu, 23 Juni 2024 | 13:30 WIB
LAPORAN INTERNATIONAL MONETARY FUND

Jaga Kredibilitas, Indonesia Perlu Pertahankan Batas Defisit 3% PDB

Minggu, 23 Juni 2024 | 13:00 WIB
KOREA SELATAN

Pemerintah Korea Selatan Mulai Kurangi Besaran Diskon Pajak BBM

Minggu, 23 Juni 2024 | 12:00 WIB
KPP PRATAMA TOLITOLI

WP Badan Punya Banyak Tunggakan Pajak, Fiskus Adakan Kunjungan

Minggu, 23 Juni 2024 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

7 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Dipungut Pemkot Tangerang

Minggu, 23 Juni 2024 | 10:30 WIB
PAJAK PENGHASILAN

Keuntungan karena Pembebasan Utang Jadi Objek Pajak, Begini Aturannya