Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Review
Kamis, 20 Juni 2024 | 15:45 WIB
KONSULTASI PAJAK
Kamis, 20 Juni 2024 | 08:15 WIB
SURAT DARI KELAPA GADING
Kamis, 13 Juni 2024 | 10:00 WIB
KONSULTASI PAJAK
Kamis, 06 Juni 2024 | 09:00 WIB
ANALISIS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 19 Juni 2024 | 10:03 WIB
KURS PAJAK 19 JUNI 2024 - 25 JUNI 2024
Rabu, 12 Juni 2024 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 12 JUNI 2024-18 JUNI 2024
Rabu, 05 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 5 JUNI 2024 - 11 JUNI 2024
Selasa, 04 Juni 2024 | 12:45 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Fokus
Reportase

Sengketa DPP PPh Pasal 26 atas Technical Assistance Fee

A+
A-
1
A+
A-
1
Sengketa DPP PPh Pasal 26 atas Technical Assistance Fee

RESUME Putusan Peninjauan Kembali (PK) ini merangkum sengketa pajak mengenai koreksi positif peredaran usaha atas pembayaran jasa technical assistance kepada X Co yang berkedudukan di Jepang.

Otoritas pajak melakukan koreksi atas objek PPh Pasal 26 terkait dengan pembayaran jasa technical assistance fee dan freight expense. Otoritas pajak menilai atas penghasilan yang diterima X Co atas jasa technical assistance fee dan freight expense terutang PPh Pasal 26 di Indonesia.

Dalam hal ini, wajib pajak tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang mendukung argumennya dan juga tidak dapat menyertakan surat keterangan domisili (SKD) dari X Co.

Baca Juga: DJBC Siapkan 2 Strategi dalam Penyelesaian Keberatan dan Banding 2025

Sebaliknya, wajib pajak menyatakan transaksi technical assistance fee dan freight expense merupakan transaksi jasa dan pembelian barang yang dilakukan dengan X Co. Lebih lanjut, wajib pajak membayar sejumlah dana atas jasa dan barang yang diterimanya dari X Co.

Dengan demikian, merujuk pada ketentuan Pasal 26 UU PPh dan Pasal 7 P3B Indonesia-Jepang, penghasilan yang diterima oleh X Co terutang pajak di Jepang. Menurut ketentuan tersebut, wajib pajak tidak memiliki kewajiban untuk menyerahkan SKD kepada otoritas pajak.

Pada tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan untuk menolak permohonan banding yang diajukan wajib pajak. Kemudian, pada tingkat PK, Mahkamah Agung menolak Permohonan PK yang diajukan oleh wajib pajak.

Baca Juga: Jenis-Jenis Penghasilan yang Bisa Dipotong PPh Pasal 26

Apabila tertarik membaca putusan ini lebih lengkap, kunjungi laman Direktori Putusan Mahkamah Agung atau Perpajakan DDTC.

Kronologi

WAJIB pajak mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas keberatannya terhadap penetapan otoritas pajak. Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat koreksi yang dilakukan oleh otoritas pajak sudah tepat.

Terhadap permohonan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan menolak permohonan banding yang diajukan oleh wajib pajak. Selanjutnya, dengan diterbitkannya Putusan Pengadilan Pajak No. PUT-33578/PP/M.VI/13/2011 tertanggal 16 September 2012, wajib pajak mengajukan upaya hukum PK secara tertulis ke Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada 3 Februari 2012.

Baca Juga: Sengketa Gugatan atas Pinjaman Tanpa Bunga

Pokok sengketa dalam perkara ini yaitu adanya koreksi dasar pengenaan pajak (DPP) PPh Pasal 26 senilai Rp8.667.152.793 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Pendapat Pihak Yang Bersengketa

PEMOHON PK selaku wajib pajak menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Dalam perkara ini, terdapat 2 jenis koreksi yang dilakukan. Adapun kedua koreksi tersebut menyebabkan pajak yang kurang dibayar.

Pertama, koreksi terkait dengan pembayaran technical assistance fee. Dalam transaksi ini, Pemohon PK menerima jasa dari X Co yang berkedudukan di Jepang. Kemudian, Pemohon PK melakukan pembayaran jasa kepada X Co.

Baca Juga: Penyatuan Atap Pengadilan Pajak Terbagi dalam 3 Fase Hingga 2026

Menurut Pemohon PK, atas penghasilan pembayaran jasa tersebut tidak terutang PPh Pasal 26 di Indonesia, tetapi di Jepang. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, tidak diserahkannya SKD kepada Termohon PK tidak serta merta menimbulkan kewajiban pemungutan PPh Pasal 26 di Indonesia.

Untuk mendukung argumennya, Pemohon PK telah menyerahkan bukti-bukti pendukung terkait transaksi tersebut. Selain itu, Pemohon PK telah menyertakan dokumen pemberitahuan impor barang (PIB) yang menunjukkan komponen pembayaran technical assistance fee.

Kedua, koreksi terkait freight expense. Dalam hal ini, Pemohon PK membeli barang dari X Co yang berkedudukan di Jepang. Atas pembelian barang tersebut, Pemohon PK wajib membayar freight expense kepada X Co.

Baca Juga: Sengketa Pengenaan PPN atas Penjualan Ikan oleh Badan Usaha

Menurut Pemohon PK, penghasilan yang diterima oleh X Co tidak dikenakan pajak di Indonesia sebagaimana diatur dalam UU PPh dan Pasal 7 P3B Indonesia–Jepang. Dengan kata lain, penghasilan yang diterima X Co tersebut terutang di Jepang. Oleh karena adanya ketentuan tersebut, Pemohon PK berpendapat tidak perlu menyerahkan SKD kepada Termohon PK.

Berdasarkan pada pertimbangan di atas, Pemohon PK menyimpulkan koreksi yang dilakukan Termohon PK tidak dapat dibenarkan sehingga harus ditolak.

Sebaliknya, Termohon PK tidak setuju dengan argumen Pemohon PK. Menurut termohon PK, pada saat uji bukti, Pemohon PK tidak menyerahkan bukti-bukti yang dapat mendukung pendapatnya secara lengkap, baik untuk koreksi technical fee dan freight expense.

Baca Juga: OECD Dorong Penyiapan Aturan Penyelesaian Sengketa Pajak Minimum

Termohon PK menilai penghasilan yang diterima oleh X Co berupa technical fee dan freight expense terutang PPh Pasal 26 di Indonesia. Sebab, Pemohon PK tidak dapat menunjukkan SKD dari X Co yang dimaksud. Berdasarkan pada uraian di atas, koreksi yang dilakukan Termohon PK sudah benar sehingga dapat dipertahankan.

Pertimbangan Mahkamah Agung

MAHKAMAH Agung berpendapat alasan-alasan permohonan PK yang diajukan oleh Pemohon PK tidak dapat dibenarkan. Putusan Pengadilan Pajak No. PUT-33578/PP/M.VI/13/2011 yang menyatakan menolak permohonan banding sudah tepat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Setidaknya terdapat 2 pertimbangan hukum Mahkamah Agung sebagai berikut.

Pertama, alasan permohonan PK atas koreksi DPP PPh Pasal 26 atas technical fee dan juga freight expense tidak dapat dibenarkan. Sebab, dalil-dalil yang diajukan Pemohon PK tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan.

Baca Juga: Penghitungan PP 26 atas Gaji WP Luar Negeri dalam Mata Uang Asing

Kedua, Pemohon PK tidak dapat menyerahkan bukti berupa SKD dari X Co ketika persidangan berlangsung. Oleh karena itu, koreksi Termohon PK tetap dipertahankan karena sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh sebab itu, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Berdasarkan pada kedua pertimbangan di atas, Mahkamah Agung menilai permohonan PK yang diajukan tidak beralasan sehingga harus ditolak. Dengan demikian, Pemohon PK ditetapkan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara.

Baca Juga: Sengketa PPN atas Persyaratan Formal Nota Retur Penjualan

(Disclaimer)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : resume putusan, pengadilan pajak, sengketa pajak, PPh Pasal 26

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 17 Mei 2024 | 09:37 WIB
KEPUTUSAN KETUA MA NOMOR 112/KMA/SK.OT1/IV/2024

Lengkap, Ini Susunan Pokja Penyatuan Atap Pengadilan Pajak di MA

Kamis, 16 Mei 2024 | 17:30 WIB
PENGADILAN PAJAK

Grand Design Transisi Pengadilan Pajak ke MA Disiapkan, Ini Fokusnya

Kamis, 16 Mei 2024 | 15:50 WIB
OPINI PAJAK

Menggagas Komunikasi Pajak yang Didasari Kesetaraan dan Kemitraan

Kamis, 16 Mei 2024 | 11:07 WIB
SEKRETARIAT PENGADILAN PAJAK - DDTC

Sekretariat Pengadilan Pajak Gelar Sosialisasi e-Tax Court di DDTC

berita pilihan

Minggu, 23 Juni 2024 | 18:00 WIB
KEP-103/BC/2024

DJBC Bolehkan Jamaah Haji Sampaikan Pemberitahuan Pabean secara Lisan

Minggu, 23 Juni 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Cabang Mulai Gunakan NITKU Pekan Depan, Bisa Dicek di DJP Online

Minggu, 23 Juni 2024 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Keponakan dapat Hibah Bangunan dari Paman, Kena Pajak Penghasilan?

Minggu, 23 Juni 2024 | 13:30 WIB
LAPORAN INTERNATIONAL MONETARY FUND

Jaga Kredibilitas, Indonesia Perlu Pertahankan Batas Defisit 3% PDB

Minggu, 23 Juni 2024 | 13:00 WIB
KOREA SELATAN

Pemerintah Korea Selatan Mulai Kurangi Besaran Diskon Pajak BBM

Minggu, 23 Juni 2024 | 12:00 WIB
KPP PRATAMA TOLITOLI

WP Badan Punya Banyak Tunggakan Pajak, Fiskus Adakan Kunjungan

Minggu, 23 Juni 2024 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

7 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Dipungut Pemkot Tangerang

Minggu, 23 Juni 2024 | 10:30 WIB
PAJAK PENGHASILAN

Keuntungan karena Pembebasan Utang Jadi Objek Pajak, Begini Aturannya