Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Review
Kamis, 20 Juni 2024 | 15:45 WIB
KONSULTASI PAJAK
Kamis, 20 Juni 2024 | 08:15 WIB
SURAT DARI KELAPA GADING
Kamis, 13 Juni 2024 | 10:00 WIB
KONSULTASI PAJAK
Kamis, 06 Juni 2024 | 09:00 WIB
ANALISIS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 19 Juni 2024 | 10:03 WIB
KURS PAJAK 19 JUNI 2024 - 25 JUNI 2024
Rabu, 12 Juni 2024 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 12 JUNI 2024-18 JUNI 2024
Rabu, 05 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 5 JUNI 2024 - 11 JUNI 2024
Selasa, 04 Juni 2024 | 12:45 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Fokus
Reportase

Tarif PPh Pasal 22 Impor Ditentukan Berdasarkan Kepemilikan API

A+
A-
1
A+
A-
1
Tarif PPh Pasal 22 Impor Ditentukan Berdasarkan Kepemilikan API

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – PPh Pasal 22 Impor merupakan salah satu jenis pungutan yang dikenakan terhadap barang impor. Pengaturan atas PPh Pasal 22 Impor tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.34/PMK.10/2017.

Berdasarkan beleid tersebut, tarif PPh Pasal 22 Impor bervariasi tergantung pada kelompok barang dan kepemilikan angka pengenal importir. Perincian ketentuan mengenai angka pengenal importir di antaranya diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 36/2023.

“Angka Pengenal Importir yang selanjutnya disingkat API adalah tanda pengenal sebagai Importir,” bunyi Pasal 1 angka 12 Permendag 36/2023, dikutip pada Sabtu (25/5/2024).

Baca Juga: DJBC Bolehkan Jamaah Haji Sampaikan Pemberitahuan Pabean secara Lisan

Berdasarkan pengertian tersebut, API merupakan tanda pengenal yang harus dimiliki oleh importir untuk melakukan impor barang. Adapun importir berarti orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan impor.

Merujuk Permendag 36/2023, terdapat dua jenis API, yaitu API Umum (API-U) dan API Produsen (API-P). API-U adalah tanda pengenal sebagai Importir yang hanya diberikan kepada badan usaha yang melakukan impor barang tertentu untuk tujuan diperdagangkan atau dipindahtangankan.

Sementara itu, API-P adalah tanda pengenal sebagai importir yang hanya diberikan kepada badan usaha yang melakukan impor barang tertentu untuk dipergunakan sendiri sebagai barang modal, bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi.

Baca Juga: Cabang Mulai Gunakan NITKU Pekan Depan, Bisa Dicek di DJP Online

Barang yang diimpor importir API-P tersebut dilarang untuk diperdagangkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain. Namun, larangan ini dikecualikan atas barang berupa bahan baku dan/atau bahan penolong sisa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap importir hanya dapat memiliki satu jenis API. Artinya, importir tak dapat memiliki dua jenis API pada saat bersamaan. API berlaku untuk tiap kegiatan impor di seluruh wilayah Indonesia dan berlaku selama importir masih menjalankan kegiatan usahanya.

Sebelum menerapkan Online Single Submission (OSS), individu atau perusahaan yang ingin mengimpor barang ke Indonesia diwajibkan memperoleh API-U atau API-P, tergantung jenis produk yang diimpor.

Baca Juga: Negara Ini Kecualikan Penjualan Tiket Kereta Api dari Pungutan PPN

Namun, implementasi OSS membuat proses perizinan dan lisensi akan berada di bawah OSS. Melalui OSS, pelaku usaha yang telah mendaftar pada laman OSS akan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Berdasarkan Pasal 176 ayat (5) Peraturan Pemerintah (PP) No. 5/2021 dan Pasal 2 Permendag 36/2023, NIB tersebut juga berlaku sebagai API. Namun, sama seperti ketentuan terdahulu, pelaku usaha yang memerlukan API hanya dapat memilih salah satu dari API-U atau API-P.

Kendati API menjadi instrumen penting dalam kegiatan impor, tidak semua impor mensyaratkan API. Berdasarkan Pasal 31 Permendag 36/2023, importir yang tidak memiliki NIB sebagai API dapat melakukan impor atas barang bebas impor yang tidak dilakukan untuk kegiatan usaha.

Baca Juga: Keponakan dapat Hibah Bangunan dari Paman, Kena Pajak Penghasilan?

Impor atas barang bebas impor tersebut di antaranya berupa barang impor sementara, barang promosi, barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, barang kiriman pekerja migran (PMI), dan barang pindahan. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : permendag 36/2023, PMK 34/2017, pph pasal 22 impor, angka pengenal impor, kepabeanan, pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 22 Juni 2024 | 13:00 WIB
KINERJA FISKAL

Wah! Problem RI Ternyata Bukan Utang, Tapi Rasio Pajak yang Rendah

Sabtu, 22 Juni 2024 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kemenkeu Sebut SIMBARA Efektif Cegah Penghindaran PNBP

Sabtu, 22 Juni 2024 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Ada Kampanye Bayar Pajak di Era Presiden Soekarno, Apa Pesannya?

Sabtu, 22 Juni 2024 | 10:15 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Ingat! NPWP Cabang Cuma Berlaku Sampai Juni, Bareng Integrasi NIK-NPWP

berita pilihan

Minggu, 23 Juni 2024 | 18:00 WIB
KEP-103/BC/2024

DJBC Bolehkan Jamaah Haji Sampaikan Pemberitahuan Pabean secara Lisan

Minggu, 23 Juni 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Cabang Mulai Gunakan NITKU Pekan Depan, Bisa Dicek di DJP Online

Minggu, 23 Juni 2024 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Keponakan dapat Hibah Bangunan dari Paman, Kena Pajak Penghasilan?

Minggu, 23 Juni 2024 | 13:30 WIB
LAPORAN INTERNATIONAL MONETARY FUND

Jaga Kredibilitas, Indonesia Perlu Pertahankan Batas Defisit 3% PDB

Minggu, 23 Juni 2024 | 13:00 WIB
KOREA SELATAN

Pemerintah Korea Selatan Mulai Kurangi Besaran Diskon Pajak BBM

Minggu, 23 Juni 2024 | 12:00 WIB
KPP PRATAMA TOLITOLI

WP Badan Punya Banyak Tunggakan Pajak, Fiskus Adakan Kunjungan

Minggu, 23 Juni 2024 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

7 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Dipungut Pemkot Tangerang

Minggu, 23 Juni 2024 | 10:30 WIB
PAJAK PENGHASILAN

Keuntungan karena Pembebasan Utang Jadi Objek Pajak, Begini Aturannya