Tax Center UMN Al-Washliyah Gelar Dialog Penggunaan NIK sebagai NPWP

“NIK menjadi NPWP akan berlaku secara efektif mulai 2024. Namun, wajib pajak sudah bisa melakukan validasi perubahan mulai saat ini. Perubahan ini diharapkan mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya,” ujarnya, dikutip dari keterangan tertulis.

Penggunaan NIK sebagai NPWP tidak serta merta membuat seluruh pemilik NIK otomatis menjadi wajib pajak. Pasalnya, untuk menjadi wajib pajak, ada pemenuhan syarat objektif dan subjektif sesuai dengan peraturan perpajakan.

Pada saat ini, DJP juga terus berkoordinasi dengan Kemendagri untuk mempermudah proses integrasi data. Dengan demikian, ada data riil tentang jumlah wajib pajak di Indonesia untuk mempermudah pengawasan kepatuhan.

Selain Musthafa sebagai narasumber, acara ini juga dihadiri Wakil Rektor II UMN Al-Washliyah Ridwanto, Wakil Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi Alistraja D. Silalahi, Koordinator Bidang Publikasi dan Kerja Sama DPW PERTAPSI Sumut Indra Efendi Rangkuti, para dosen, perwakilan BPPRD Sumut, perwakilan Pemkab Deli Serdang, serta mahasiswa.

Ridwanto berharap kegiatan dialog publik ini dapat mendukung kerja sama antara Tax Center UMN Al-Washliyah dan Kanwil DJP Sumut I untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam menunaikan hak dan kewajiban perpajakan.

“Terutama menyangkut tentang perubahan NIK menjadi NPWP yang merupakan amanat dari UU HPP,” katanya.

Indra mengatakan dialog publik ini menjadi bukti peran tax center dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan perubahan peraturan dan kebijakan di bidang perpajakan. Kegiatan ini diharapkan memberi informasi dan pengetahuan yang jelas kepada masyarakat.

“Terkait perubahan NIK menjadi NPWP serta implikasinya bagi kewajiban perpajakan kepada masyarakat, khususnya sivitas akademika UMN Al-Washliyah Medan,” ujarnya. (kaw)