Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Rabu, 29 Mei 2024 | 18:01 WIB
KAMUS PPh
Selasa, 28 Mei 2024 | 14:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 27 Mei 2024 | 18:30 WIB
KAMUS PPh
Senin, 27 Mei 2024 | 15:25 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 22 Mei 2024 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 22 MEI 2024 - 28 MEI 2024
Rabu, 15 Mei 2024 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 15 MEI 2024 - 21 MEI 2024
Rabu, 08 Mei 2024 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 08 MEI 2024 - 15 MEI 2024
Rabu, 01 Mei 2024 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 01 MEI 2024 - 07 MEI 2024
Fokus
Reportase

Tren Kinerja VAT Gross Collection Ratio di Indonesia

A+
A-
2
A+
A-
2
Tren Kinerja VAT Gross Collection Ratio di Indonesia

PPN merupakan salah satu jenis pajak yang berkontribusi besar terhadap penerimaan, tak terkecuali di Indonesia. Pada 2022, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.716,8 triliun. Dari nilai tersebut, PPN berkontribusi Rp687,6 triliun atau sekitar 40%.

Di tengah tren penurunan tarif PPh badan yang berlaku di berbagai negara akibat kompetisi tarif, tak mengherankan bila banyak yurisdiksi yang makin mengandalkan PPN untuk memenuhi kebutuhan penerimaannya.

Salah satu indikator yang banyak digunakan untuk mengukur kinerja PPN pada suatu yurisdiksi ialah value added tax (VAT) gross collection ratio, yang dihitung dengan membagi realisasi penerimaan PPN dengan tarif PPN yang dikalikan konsumsi rumah tangga.

Baca Juga: Hingga April, DJP Jakarta Khusus Kumpulkan Uang Pajak Rp102 Triliun

Berdasarkan data penerimaan pajak yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan dan data produk domestik bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mencetak VAT gross collection ratio sebesar 61,52% pada 2022.


Pada 2020 dan 2021, Indonesia mencatatkan VAT gross collection ratio masing-masing sebesar 51,61% dan 59,76%. Meski terdapat tren kenaikan, Indonesia sebenarnya pernah mencetak VAT gross collection ratio cukup tinggi pada 2018, yaitu 64,93%.

Baca Juga: Beli Rumah Tapak Baru di IKN, Tidak Dipungut PPN?

Tren positif tersebut juga sejalan dengan perubahan ketentuan PPN melalui UU No. 7/2021. Contoh, berlakunya aturan PPN besaran tertentu, dinaikkannya tarif PPN menjadi 11%, dan adanya kewajiban exchanger untuk memungut PPN atas transaksi aset kripto.

Melalui UU 7/2021 juga, barang dan jasa yang selama ini dikecualikan dari PPN berdasarkan Pasal 4A UU PPN kini ditetapkan sebagai barang kena pajak (BKP)/jasa jena pajak (JKP). Namun, BKP/JKP baru itu tetap mendapat fasilitas, berupa dibebaskan atau tidak dipungut PPN berdasarkan PP 49/2022.

Selain itu, PP 49/2022 juga memberikan ruang bagi menteri keuangan untuk mengevaluasi fasilitas PPN. Bila hasil evaluasi menunjukkan fasilitas pembebasan PPN atau PPN tidak dipungut sudah tidak layak diberikan maka fasilitas tersebut dapat dicabut.

Baca Juga: IMF: Setoran Pajak Per Daerah Cerminkan Perkembangan Ekonomi Daerah

Selain VAT gross collection ratio, cara mengukur kinerja penerimaan PPN juga bisa dilakukan dengan indikator-indikator lainnya. Contoh, VAT ratio, yang dihitung dengan membagi realisasi penerimaan PPN dengan PDB.

Kemudian, VAT efficiency ratio, dihitung dengan realisasi penerimaan PPN dibagi tarif PPN dikalikan PDB. Lalu, C – efficiency ratio, yang dihitung dengan membagi realisasi penerimaan PPN dengan tarif PPN yang dikalikan total konsumsi.

Seluruh indikator itu, kecuali VAT ratio, bertendensi mengukur seberapa produktif atau efisien kinerja PPN berdasar basis pajak, yaitu PDB, konsumsi rumah tangga, dan total konsumsi.

Baca Juga: Bisakah Pendidikan Gratis hingga Kuliah? Sri Mulyani Singgung Pajak

Asumsi utama yang digunakan dalam ketiga perhitungan itu terletak pada tidak adanya pengecualian, tarif yang berlaku sama (single rate), serta patuhnya pembayar pajak (IMF, 2010).

Dari ketiganya, VAT gross collection ratio dianggap lebih mendekati kenyataan ketimbang VAT efficiency ratio dan C – efficiency ratio, karena memakai basis konsumsi privat, swasta, dan rumah tangga (Vazquez & Bird, 2011). (rig)

Baca Juga: Hingga April 2024, Penerimaan Pajak Jakbar Ditopang 4 Sektor Ini

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : narasi data, statistik pajak, penerimaan pajak, PPN, VAT gross collection ratio

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 26 Mei 2024 | 12:00 WIB
PAJAK DAERAH

Tetapkan Target Pajak Daerah, Pemda Perlu Pilah-Pilah WP Potensial

Sabtu, 25 Mei 2024 | 14:00 WIB
LHP LKPP 2023

BPK Sampaikan 14 Temuan pada LKPP 2023, Ada yang Terkait PPh dan PPN

Jum'at, 24 Mei 2024 | 13:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Penggantian dalam Dasar Pengenaan Pajak PPN?

Jum'at, 24 Mei 2024 | 09:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingat, BUMDes Wajib Menyusun Pembukuan Terpisah dari Pemerintah Desa

berita pilihan

Kamis, 30 Mei 2024 | 21:35 WIB
PENGHARGAAN PERPAJAKAN

DDTCNews Terima Apresiasi dari Kanwil DJP Jakarta Utara

Kamis, 30 Mei 2024 | 21:30 WIB
KANWIL DJP JAKARTA UTARA

DJP Jakarta Utara Gelar Tax Gathering dan Konsultasi Publik

Kamis, 30 Mei 2024 | 18:30 WIB
KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS

Hingga April, DJP Jakarta Khusus Kumpulkan Uang Pajak Rp102 Triliun

Kamis, 30 Mei 2024 | 17:37 WIB
KEBIJAKAN BEA CUKAI

Surat Keberatan Bea Cukai Bisa Diperbaiki Sebelum Jangka Waktu Habis

Kamis, 30 Mei 2024 | 16:07 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP: Semua Aplikasi Coretax Berbasis Web, Tak Perlu Download Aplikasi

Kamis, 30 Mei 2024 | 15:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Faktur Pajak dan Invoice Boleh Berbeda Tanggalnya? DJP Jelaskan Ini

Kamis, 30 Mei 2024 | 15:15 WIB
KONSULTASI PAJAK

Beli Rumah Tapak Baru di IKN, Tidak Dipungut PPN?