Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Senin, 22 Juli 2024 | 17:45 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH
Jum'at, 19 Juli 2024 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 19 Juli 2024 | 18:17 WIB
LITERATUR PAJAK
Jum'at, 19 Juli 2024 | 16:15 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Review
Kamis, 18 Juli 2024 | 18:52 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 14 Juli 2024 | 16:00 WIB
SURAT DARI KELAPA GADING
Minggu, 14 Juli 2024 | 10:00 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DITJEN PAJAK DWI ASTUTI:
Kamis, 11 Juli 2024 | 18:46 WIB
KONSULTASI PAJAK
Data & Alat
Rabu, 17 Juli 2024 | 10:59 WIB
KURS PAJAK 17 JULI 2024 - 23 JULI 2024
Kamis, 11 Juli 2024 | 17:38 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 10 Juli 2024 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 10 JULI 2024 - 16 JULI 2024
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Fokus
Reportase

Tren Pembentukan Kelembagaan Otoritas Pajak di Berbagai Yurisdiksi

A+
A-
1
A+
A-
1
Tren Pembentukan Kelembagaan Otoritas Pajak di Berbagai Yurisdiksi

PEMBENTUKAN otoritas pajak yang bersifat semiotonom dan terpisah dari Kementerian Keuangan di berbagai yurisdiksi mengalami tren kenaikan setidaknya dalam 2 dekade terakhir.

Menurut Raul Felix Junquera-Varela dkk (2019), setidaknya terdapat 3 alasan pemerintah di berbagai yurisdiksi yang memutuskan untuk membentuk otoritas pajak semiotonom. Pertama, sebagai upaya mengurangi intervensi politik dalam operasi administrasi pajak.

Kedua, pembentukan otoritas pajak semiotonom memberikan lebih banyak tanggung jawab dan akuntabilitas kepada para pengambil kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Baca Juga: Negara-Negara Tujuan Orang Kaya Global dalam Menempatkan Kekayaannya

Ketiga, pendirian otoritas pajak semiotonom memberikan fleksibilitas dalam urusan penganggaran dan pengelolaan sumber daya manusia.

Di beberapa negara, pembentukan otoritas pajak semiotonom dipandang merupakan salah satu bagian dari reformasi pajak dalam rangka meningkatkan kinerja otoritas dalam mengumpulkan penerimaan negara.

Pemisahan otoritas pajak dari struktur Kementerian Keuangan menjadi badan penerimaan yang bersifat semiotonom juga diyakini mampu meningkatkan kemampuan otoritas dalam memberikan pelayanan pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Baca Juga: Family Office dan Korelasinya terhadap Perpajakan Indonesia

Terlebih, sebagai suatu badan tersendiri yang memiliki otonomi khusus, badan penerimaan—selaku single purpose agency—bakal didorong fokus secara penuh dalam mengadministrasikan sistem pajak dan meningkatkan penerimaan.

Dengan berbagai argumen di atas, apakah yurisdiksi-yurisdiksi serta merta memilih untuk membentuk badan penerimaan yang bersifat semiotonom atau tetap menempatkan otoritas pajak sebagai unit di bawah kementerian keuangan?

Berdasarkan laporan International Monetary Fund (IMF) bertajuk ISORA 2018: Understanding Revenue Administration, dari total 159 negara, hanya 74 negara (47%) yang memiliki otoritas pajak semiotonom.

Jika dikelompokkan berdasarkan tingkat penghasilannya, mayoritas negara-negara berpenghasilan tinggi telah membentuk otoritas semiotonom yang bertugas mengumpulkan penerimaan pajak ataupun pajak sekaligus kepabeanan.

Baca Juga: Melihat Porsi Belanja Perpajakan di Negara Anggota ADB

Dari total 69 negara berpenghasilan tinggi (higher income) yang berpartisipasi dalam ISORA 2018, 57% di antaranya telah membentuk otoritas semiotonom yang bertugas mengelola penerimaan negara baik hanya pajak maupun pajak sekaligus kepabeanan.

Pada 51 negara berpenghasilan rendah (lower income), sekitar 49% di antaranya membentuk otoritas semiotonom yang bertugas mengelola penerimaan pajak ataupun pajak sekaligus kepabeanan.

Dari total 39 negara kecil (small states) yang berpartisipasi dalam ISORA 2018, hanya sekitar 26% di antaranya yang sudah membentuk otoritas semiotonom.

Baca Juga: Jaga Kredibilitas, Indonesia Perlu Pertahankan Batas Defisit 3% PDB

Perlu dicatat, pembentukan otoritas pajak yang bersifat semiotonom tidak akan serta merta langsung meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek.

Pembentukan otoritas pajak yang bersifat semiotonom tersebut harus diikuti dengan perbaikan proses bisnis, reformasi organisasi, hingga perbaikan sistem IT.

Berkaca pada pengalaman di berbagai negara, pembentukan otoritas pajak semiotonom bukanlah obat untuk mengatasi rendahnya penerimaan. Pembentukan otoritas pajak semiotonom bahkan berpotensi menjadi bumerang bagi pemerintah jika tidak dikelola dengan baik.

Baca Juga: Respons Perkembangan Teknologi AI, IMF Rekomendasikan Kebijakan Pajak

Misal, pendirian Uganda Revenue Authority (URA) yang tak dibarengi dengan upaya pemberantasan korupsi. Akibatnya, kebijakan rekrutmen dan promosi di URA diwarnai oleh klientelisme serta campur tangan dari kementerian keuangan dan politik di parlemen.

Oleh karena itu, suatu prosedur perlu disiapkan untuk mencegah potensi berkembangnya perilaku koruptif di dalam otoritas pajak semiotonom.

Otoritas pajak semiotonom mampu meningkatkan penerimaan tax ratio bila badan tersebut dibentuk secara komprehensif dan terkoordinasi dengan melibatkan seluruh pihak, mulai dari kementerian keuangan hingga wajib pajak. Pembentukan otoritas pajak semiotonom juga memerlukan dukungan politik yang kuat.

Baca Juga: Pembentukan BPN Harus Didasarkan pada Kepentingan Publik

Contoh, Afrika Selatan melibatkan seluruh pihak dalam konsultasi publik sebelum memutuskan untuk membentuk South Africa Revenue Service (SARS) pada 1997.

Beberapa pihak yang dilibatkan dalam konsultasi publik antara lain perwakilan dari pemerintah, partai politik, asosiasi pelaku usaha, hingga serikat buruh.

Perlu diketahui, SARS dibentuk saat partai petahana African National Congress mendapat dukungan penuh dari publik. Secara umum, reformasi pajak relatif sulit dilaksanakan di tengah polarisasi dan fragmentasi politik.

Baca Juga: Pembentukan Badan Penerimaan Negara Perlu Perhatikan Hak Wajib Pajak

Oleh karena itu, pembentukan otoritas pajak semiotonom memerlukan dukungan politik secara penuh dari petahana dengan memanfaatkan window of opportunity yang tersedia. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : narasi data, statistik pajak, badan pajak, kelembagaan otoritas pajak, IMF, fokus, badan penerimaan negara

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 15 Februari 2024 | 11:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK

Daftar Negara yang Rutin Selaraskan Bracket PPh OP dengan Laju Inflasi

Selasa, 13 Februari 2024 | 12:00 WIB
ARGENTINA

Omnibus Law Disetujui DPR, Ketentuan Pajak di Negara Ini Direvisi

Kamis, 01 Februari 2024 | 18:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Tekan Sektor Informal, IMF Sebut Tarif PPh UMKM Idealnya 2,5 Persen

Selasa, 30 Januari 2024 | 18:05 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL

Threshold Omzet dan Tarif PPh UMKM di Berbagai Negara

berita pilihan

Selasa, 23 Juli 2024 | 11:55 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

E-Faktur 4.0, Muncul ETAX-40001 dan ETAX-40002? Coba Cek Ini

Selasa, 23 Juli 2024 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Kemenkeu Bakal Atur Earmarking Cukai Plastik dan Minuman Bergula

Selasa, 23 Juli 2024 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

7 Tarif Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan oleh Pemkot Kediri

Selasa, 23 Juli 2024 | 10:44 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

UU PPSK Bisa Dukung Family Office, Sri Mulyani Singgung Trust Fund

Selasa, 23 Juli 2024 | 10:43 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ada e-Faktur 4.0, Simak Lagi Aturan Waktu Buat dan Upload Faktur Pajak

Selasa, 23 Juli 2024 | 10:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pakai e-Faktur 4.0, NPWP Lawan Transaksi Tak Otomatis Jadi 16 Digit

Selasa, 23 Juli 2024 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pusat dan Daerah Belum Sinkron, Kerap Hambat Pemberian Insentif di KEK

Selasa, 23 Juli 2024 | 09:15 WIB
KOTA MATARAM

ASN Mohon Dicatat! TPP Tidak Bisa Cair Kalau Pajak Daerah Tak Dibayar