Prabowo-Gibran akan Bentuk Badan Penerimaan Negara Lewat Perpu

"Kadang-kadang kalau kita RUU, ada lobi-lobi antara DPR dan Kementerian Keuangan yang tidak ketemu. Nah, karena ini political will, kita harus badan bentuk penerimaan negara, kalau perlu kita keluarkan perpu," ujar Erwin, dikutip Kamis (28/12/2023).

Dengan perpu, DPR tinggal menyetujui muatan-muatan yang telah disusun oleh pemerintah.

Erwin mengatakan RUU tentang badan penerimaan negara sesungguhnya sudah disusun ketika Bambang Brodjonegoro menjabat sebagai menteri keuangan.

Namun, RUU tersebut tidak berhasil disahkan. "RUU-nya ditarik kembali oleh pemerintah melalui menteri keuangan yang sekarang ini," ujar Erwin.

Menurut Erwin, pembentukan badan penerimaan negara sangatlah urgen guna mendukung upaya peningkatan tax ratio dari yang saat ini kurang lebih sebesar 10%.

Untuk diketahui, Prabowo-Gibran berencana membentuk badan penerimaan negara dalam rangka meningkatkan pendapatan negara baik pajak maupun selain pajak menjadi sebesar 23% dari PDB.

Prabowo mengatakan saat ini pihaknya telah membentuk tim pakar yang bertugas mengkaji rencana pembentukan badan penerimaan negara. Tim pakar tersebut bertugas melakukan studi banding dan menyimulasikan pembentukan badan penerimaan negara.

"Di banyak tempat, di negara-negara maju, memang dipisahkan antara policy maker, Kementerian Keuangan, dan tax collection atau revenue collection," kata Prabowo pada bulan lalu. (sap)