Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Jum'at, 28 Juni 2024 | 20:00 WIB
KAMUS AKUNTANSI DAN PAJAK
Jum'at, 28 Juni 2024 | 19:30 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 28 Juni 2024 | 19:00 WIB
LITERATUR PAJAK
Kamis, 27 Juni 2024 | 18:55 WIB
TIPS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Rabu, 19 Juni 2024 | 10:03 WIB
KURS PAJAK 19 JUNI 2024 - 25 JUNI 2024
Rabu, 12 Juni 2024 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 12 JUNI 2024-18 JUNI 2024
Rabu, 05 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 5 JUNI 2024 - 11 JUNI 2024
Fokus
Reportase

Hingga Mei 2024, Realisasi PNBP Sudah Capai 51 Persen dari Target

A+
A-
0
A+
A-
0
Hingga Mei 2024, Realisasi PNBP Sudah Capai 51 Persen dari Target

Tren kinerja PNBP yang dipaparkan oleh Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp251,4 triliun hingga Mei 2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi tersebut sudah mencapai 51,1% dari target Rp492 triliun. Meski demikian, capaian ini mengalami kontraksi sebesar 3,3% (year on year/yoy).

"Jangan lupa tentu PNBP 2 tahun terakhir sangat dipengaruhi oleh SDA nonmigas dan SDA secara keseluruhan," katanya, dikutip pada Jumat (28/6/2024).

Baca Juga: KPK Ingatkan Pelaku Usaha Pertambangan untuk Patuh Pajak

Sri Mulyani mengatakan realisasi PNBP SDA migas hingga Mei 2024 senilai Rp46 triliun atau 41,8% target dari target. Namun, PNBP ini juga mengalami kontraksi 9,9% karena lifting minyak dan gas yang mengalami penurunan.

Kemudian, PNBP SDA nonmigas terealisasi Rp49,7 triliun atau 50,9% dari target. Sama seperti PNBP SDA migas, PNBP SDA nonmigas juga terkontraksi hingga 27,3%.

Menurutnya, pemerintah akan terus memantau tren penurunan penerimaan PNBP SDA migas dan PNBP SDA nonmigas. Pasalnya, tren kontraksi juga terjadi pada kinerja penerimaan pajak.

Baca Juga: Ada Relaksasi Ekspor Konsentrat Mineral, Setoran Bea Keluar Melonjak

"Ini yang menyebabkan kenapa penerimaan negara mengalami kontraksi yang harus terus kita kelola dan waspadai," ujarnya.

Sri Mulyani lantas menjelaskan kinerja PNPB kekayaan negara yang dipisahkan (KND) hingga Mei 2024 senilai Rp58,8 triliun atau 68,5% dari target. PNBP KND juga mengalami pertumbuhan sebesar 41,1%.

Kinerja PNBP ini diharapkan terus meningkat hingga akhir tahun hingga melampaui target pada UU APBN 2024.

Baca Juga: Realisasi Anggaran Masih Minim, Sri Mulyani Harap IKN Siap Tepat Waktu

Pada PNBP lainnya, realisasi penerimaannya senilai Rp64,1 triliun atau 55,7% dari target. Realisasi ini terkontraksi 7,6%, meski PNBP dari kementerian/lembaga tumbuh 2,8%.

Pertumbuhan ini terutama dari denda dan dana kompensasi batu bara, pendapatan layanan jasa transportasi, serta pendapatan layanan administrasi dan hukum.

Adapun PNBP BLU, terealisasi Rp32,7 triliun atau 39,3% dari target. Penerimaan ini juga tumbuh 10,8% yang utamanya berasal dari BLU pendidikan dan kesehatan, serta dan pengelolaan kawasan otorita.

Baca Juga: Penerimaan Pajak DJP Jakarta Barat Masih Mampu Tumbuh 5,35 Persen

Mengenai pendapatan BLU pengelola dana, khususnya pendapatan pungutan ekspor sawit, mengalami perlambatan 17,8%. (sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : penerimaan negara bukan pajak, PNBP, pendapatan negara, Sri Mulyani, minyak bumi, pertambangan

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 22 Juni 2024 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kemenkeu Sebut SIMBARA Efektif Cegah Penghindaran PNBP

Sabtu, 22 Juni 2024 | 09:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

ABS Bereskan Piutang PNBP, Pengusaha Tak Boleh Protes Jika Diblokir

Jum'at, 21 Juni 2024 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Pesan Sri Mulyani ke Prabowo Jika Dilantik: Jaga APBN dengan Hati-Hati

berita pilihan

Minggu, 30 Juni 2024 | 15:30 WIB
KEPATUHAN PAJAK

KPK Ingatkan Pelaku Usaha Pertambangan untuk Patuh Pajak

Minggu, 30 Juni 2024 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI

Harga CPO Turun Berefek ke Penerimaan Bea Keluar, Ini Penjelasan DJBC

Minggu, 30 Juni 2024 | 14:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Aplikasi e-Bupot Diperbarui, Bupot PPh 21 Terkirim Otomatis ke Pegawai

Minggu, 30 Juni 2024 | 13:30 WIB
KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI

Dorong Perusahaan Pakai Fasilitas KDUB, DJBC Minta K/L Ikut Promosikan

Minggu, 30 Juni 2024 | 13:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Tunggu Coretax Siap, Penggunaan NIK sebagai NPWP Dilakukan Gradual

Minggu, 30 Juni 2024 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Bangun Kepatuhan Kooperatif, Penerapan CRM Perlu Didukung dengan TCF

Minggu, 30 Juni 2024 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Pajak Penghasilan Suami-Istri secara Terpisah

Minggu, 30 Juni 2024 | 10:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Setor Daftar Piutang yang Tak Bisa Ditagih ke DJP, Wajib Cantumkan Ini

Minggu, 30 Juni 2024 | 09:30 WIB
THAILAND

Semua Barang Impor di Thailand Dipungut PPN Mulai 5 Juli 2024