Kemenkeu Sebut SIMBARA Efektif Cegah Penghindaran PNBP

"Sekarang sudah terhubung satu sama lain sehingga dia [SIMBARA] akan jauh lebih bisa melakukan pencegahan terhadap penghindaran PNBP," katanya dalam Podcast INTI PNBP, dikutip pada Sabtu (22/6/2024).

Rahayu mengatakan pengawasan terhadap wajib bayar PNBP sebelum ada SIMBARA berjalan secara sporadis. Dalam hal ini, berbagai kementerian/lembaga melaksanakan tugas pengawasan masing-masing sehingga hasilnya juga berbeda.

Misalnya untuk komoditas batu bara, pengawasan kepatuhan membayar PNBP antara lain dilaksanakan Kementerian ESDM, DJA, Lembaga National Single Window (LNSW), Kementerian Perhubungan, serta Ditjen Bea dan Cukai (DJBC). Setelah ada SIMBARA, pengawasan di sektor minerba dapat berjalan secara efektif dari hulu hingga hilir.

"Dengan adanya SIMBARA yang merupakan extra effort pengawasan bersama ini, semua kementerian yang terkait ada di situ dan terhubung satu sama lain sehingga tidak akan bisa kapal yang mengangkut batu bara belum menyetor PNBP," ujarnya.

SIMBARA dikembangkan sejak 2020 yang kemudian diluncurkan oleh Kemenko Marves, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Bank Indonesia, dan KPK. SIMBARA telah mengintegrasikan proses mulai dari single identity wajib pajak dan wajib bayar, proses perizinan tambang, rencana penjualan, verifikasi penjualan, pembayaran PNBP, serta ekspor dan pengangkuran atau pengapalan, dan devisa hasil ekspor.

Inovasi sistem pengawasan minerba ini merupakan sistem yang akan mengumpulkan data/informasi dari hulu ke hilir dari semua sistem yang selama ini terpisah-pisah dalam sistem masing-masing kementerian/lembaga dan belum terkoneksi. Data hulu sektor minerba di antaranya berasal dari Kementerian ESDM, sedangkan data hilir merupakan data integrasi yang berasal dari LNSW, DJBC, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perhubungan. (sap)