Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Senin, 22 Juli 2024 | 17:45 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH
Jum'at, 19 Juli 2024 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 19 Juli 2024 | 18:17 WIB
LITERATUR PAJAK
Jum'at, 19 Juli 2024 | 16:15 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Review
Kamis, 18 Juli 2024 | 18:52 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 14 Juli 2024 | 16:00 WIB
SURAT DARI KELAPA GADING
Minggu, 14 Juli 2024 | 10:00 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DITJEN PAJAK DWI ASTUTI:
Kamis, 11 Juli 2024 | 18:46 WIB
KONSULTASI PAJAK
Data & Alat
Rabu, 17 Juli 2024 | 10:59 WIB
KURS PAJAK 17 JULI 2024 - 23 JULI 2024
Kamis, 11 Juli 2024 | 17:38 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 10 Juli 2024 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 10 JULI 2024 - 16 JULI 2024
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Fokus
Reportase

Pembeli Bukan Konsumen Akhir, PKP Tak Bisa Buat FP Digunggung

A+
A-
80
A+
A-
80
Pembeli Bukan Konsumen Akhir, PKP Tak Bisa Buat FP Digunggung

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Pembuatan faktur pajak (digunggung) tanpa mencantumkan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan hanya diperbolehkan apabila pembeli tersebut termasuk dalam karakteristik konsumen akhir.

Penjelasan dari Kring Pajak tersebut merespons pertanyaan dari warganet di media sosial. Apabila pembeli barang kena pajak (BKP) tidak termasuk dalam karakteristik konsumen akhir maka faktur pajak dibuat sesuai dengan ketentuan umum.

“Jika pembeli tidak termasuk ke dalam karakteristik konsumen akhir maka silakan membuat faktur pajak sesuai dengan ketentuan PER-03/PJ/2022 s.t.d.d PER-11/PJ/2022,” sebut Kring Pajak di media sosial, Rabu (19/6/2024).

Baca Juga: Kumpulkan Data untuk Pemeriksaan, Petugas Pajak Tinjau Lokasi Tambang

Sesuai dengan PER-03/PJ/2022 s.t.d.d PER-11/PJ/2022, karakteristik konsumen akhir meliputi 2 hal. Pertama, pembeli barang dan/atau penerima jasa mengonsumsi secara langsung barang dan/atau jasa yang dibeli atau diterima.

Kedua, pembeli barang dan/atau penerima jasa tidak menggunakan atau memanfaatkan barang dan/atau jasa yang dibeli atau diterima untuk kegiatan usaha. Adapun pajak masukan dari faktur pajak digunggung tidak dapat dikreditkan.

Sebagai informasi, penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pembeli BKP dan/atau penerima JKP dengan karakteristik konsumen akhir merupakan penyerahan yang dilakukan secara eceran.

Baca Juga: E-Faktur 4.0, Muncul ETAX-40001 dan ETAX-40002? Coba Cek Ini

Pengusaha kena pajak (PKP) yang seluruh atau sebagian kegiatan usahanya melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pembeli BKP dan/atau penerima JKP dengan karakteristik konsumen akhir, termasuk yang dilakukan melalui perdagangan melalui sistem elektronik, merupakan PKP pedagang eceran.

Untuk diperhatikan, PKP pedagang eceran tidak ditentukan berdasarkan klasifikasi lapangan usaha, tetapi berdasarkan transaksi penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pembeli BKP dan atau penerima JKP dengan karakteristik konsumen akhir. (rig)

Baca Juga: Kemenkeu Bakal Atur Earmarking Cukai Plastik dan Minuman Bergula

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : konsumen akhir, pembeli, pengusaha kena pajak, PKP pedagang eceran, faktur pajak digunggung, pajak, DJP, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 22 Juli 2024 | 15:00 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Calon Nasabah Tolak Due Diligence AEOI, Bank Tak Boleh Buka Rekening

Senin, 22 Juli 2024 | 14:45 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Ingin Tata Kelola Semua Mineral Tercakup di SIMBARA

Senin, 22 Juli 2024 | 14:41 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Laman Download e-Faktur 4.0 Tidak Bisa Dibuka? Coba Cara Ini

Senin, 22 Juli 2024 | 14:30 WIB
KPP PRATAMA POSO

Tindak Lanjuti SP2DK, Petugas Pajak Kunjungi Alamat Pengusaha

berita pilihan

Selasa, 23 Juli 2024 | 11:55 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

E-Faktur 4.0, Muncul ETAX-40001 dan ETAX-40002? Coba Cek Ini

Selasa, 23 Juli 2024 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Kemenkeu Bakal Atur Earmarking Cukai Plastik dan Minuman Bergula

Selasa, 23 Juli 2024 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

7 Tarif Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan oleh Pemkot Kediri

Selasa, 23 Juli 2024 | 10:44 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

UU PPSK Bisa Dukung Family Office, Sri Mulyani Singgung Trust Fund

Selasa, 23 Juli 2024 | 10:43 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ada e-Faktur 4.0, Simak Lagi Aturan Waktu Buat dan Upload Faktur Pajak

Selasa, 23 Juli 2024 | 10:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pakai e-Faktur 4.0, NPWP Lawan Transaksi Tak Otomatis Jadi 16 Digit

Selasa, 23 Juli 2024 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pusat dan Daerah Belum Sinkron, Kerap Hambat Pemberian Insentif di KEK

Selasa, 23 Juli 2024 | 09:15 WIB
KOTA MATARAM

ASN Mohon Dicatat! TPP Tidak Bisa Cair Kalau Pajak Daerah Tak Dibayar