Pencairan Gaji ke-13 Belum 100 Persen, Begini Penjelasan Kemenkeu

Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti mengatakan realisasi pembayaran gaji ke-13 secara total telah terealisasi Rp34 triliun atau sekitar 67% dari pagu Rp50,8 triliun. Pembayaran ASN di pemerintah pusat telah mencapai 100%, tetapi untuk ASN daerah baru sekitar 80%.

"Ini mungkin akan dibayarkan dalam waktu dekat karena sebetulnya anggarannya telah disiapkan di dalam dana alokasi umum," katanya, dikutip pada Sabtu (29/6/2024).

Astera mengatakan anggaran untuk pembayaran gaji ke-13 telah ditransfer kepada pemerintah daerah melalui dana alokasi umum (DAU). Menurutnya, kendala dalam pembayaran gaji ke-13 kepada ASN daerah hanya soal administrasi di daerah masing-masing.

Pada ASN daerah, gaji ke-13 telah dibayarkan kepada sekitar 2,6 juta pegawai atau sekitar 80%. Namun berdasarkan jumlah pemdanya, angkanya baru sekitar 400 pemda atau 75%.

Pada pemerintah pusat, pembayaran gaji ke-13 sudah mencapai Rp9,5 triliun atau 100%. Pembayaran gaji ke-13 ini dilaksanakan kepada 1,9 ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri melalui 9.579 satker.

Adapun pada pensiunan, pembayaran gaji ke-13 telah terealisasi Rp11,34 triliun atau 99,3%

"Kenapa ini belum 100%? Karena ada yang pensiunan yang sudah meninggal dan ahli waris yang belum memenuhi persyaratan administrasi," ujarnya.

PP 14/2024 mengatur komponen gaji THR dan gaji ke-13 kepada aparatur negara meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, serta tunjangan kinerja bagi pegawai yang telah mendapatkannya.

Pada instansi pemerintah daerah, dapat diberikan tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 bulan, dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah.

Khusus guru dan dosen yang gaji pokoknya bersumber dari APBN dan tidak menerima tunjangan kinerja, gaji ke-13 dapat diberikan tunjangan profesi guru atau tunjangan profesi dosen yang diterima dalam 1 bulan. Adapun kepada pensiunan, komponen THR dan gaji ke-13 yang dibayarkan terdiri atas pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan. (sap)