Respons Perkembangan Teknologi AI, IMF Rekomendasikan Kebijakan Pajak

"Pajak atas capital gains harus diperkuat dalam rangka melindungi basis pajak dari penurunan PPh orang pribadi karyawan dan merespons peningkatan ketimbangan," jelas IMF dalam laporannya, dikutip pada Selasa (18/6/2024).

Menurut IMF, pajak yang dibebankan terhadap capital income cenderung lebih rendah dibandingkan dengan pajak atas labor income. Tren ini sudah berlangsung sejak tahun 1980-an dan kian kentara saat ini.

Tak hanya itu, dalam beberapa tahun terakhir, yurisdiksi-yurisdiksi telah memberikan banyak insentif PPh badan guna mendukung riset dan inovasi di bidang IT, baik riset terkait dengan hardware maupun software.

Akibat insentif tersebut, perusahaan terdorong untuk mengurangi tenaga kerjanya dan lebih mengandalkan automasi dalam proses bisnisnya.

Guna mencegah turunnya pajak atas capital gains dan kian melebarnya selisih beban pajak antara capital gains dan labor income, IMF merekomendasikan penguatan sistem PPh badan.

Salah cara untuk memperkuat sistem PPh badan pada suatu yurisdiksi adalah dengan mengadopsi pajak minimum global sesuai Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE).

Kemudian, yurisdiksi-yurisdiksi juga perlu mengenakan pajak atas excess profit yang timbul akibat economic rent. Yurisdiksi-yurisdiksi juga perlu meningkatkan pengawasan atas praktik pengelakan pajak yang terkait dengan pemajakan atas capital gains.

Terakhir, yurisdiksi-yurisdiksi perlu memperkuat pengenaan pajak atas capital gains. Sebab, saat ini masih banyak yurisdiksi yang mengenakan pajak capital gains dengan tarif yang berbeda ketimbang tarif umum. Tak hanya itu, capital gains dari beberapa instrumen juga sering mendapatkan perlakuan pajak khusus.

Mengingat kebanyakan capital gains terkonsentrasi pada wajib pajak berpenghasilan tinggi, kenaikan pajak atas capital gains diperlukan untuk menekan ketimpangan sekaligus meningkatkan penerimaan pajak lewat kebijakan redistributif. (rig)