Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Rabu, 29 Mei 2024 | 18:01 WIB
KAMUS PPh
Selasa, 28 Mei 2024 | 14:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 27 Mei 2024 | 18:30 WIB
KAMUS PPh
Senin, 27 Mei 2024 | 15:25 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 22 Mei 2024 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 22 MEI 2024 - 28 MEI 2024
Rabu, 15 Mei 2024 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 15 MEI 2024 - 21 MEI 2024
Rabu, 08 Mei 2024 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 08 MEI 2024 - 15 MEI 2024
Rabu, 01 Mei 2024 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 01 MEI 2024 - 07 MEI 2024
Fokus
Reportase

Tren Penyaluran Insentif Fiskal KITE Industri Kecil Menengah

A+
A-
0
A+
A-
0
Tren Penyaluran Insentif Fiskal KITE Industri Kecil Menengah

Ilustrasi.

SEJAK 2017, pemerintah menyediakan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) untuk industri kecil dan menengah (IKM). Melalui fasilitas ini, para pelaku IKM akan memperoleh fasilitas yang berguna untuk memulai atau meningkatkan kapasitas ekspor.

Pemberian fasilitas KITE IKM diatur berdasarkan PMK 177/2016 s.t.d.d PMK 110/2019. Fasilitas yang diberikan berupa pembebasan bea masuk dan pajak pertambahan nilai/pajak penjualan atas barang mewah (PPN/PPnBM) tidak dipungut. Pembebasan tersebut diberikan untuk IKM yang melakukan pengolahan, perakitan, atau pemasangan bahan baku yang hasil produksinya untuk diekspor.

Fasilitas tersebut dapat diberikan terhadap impor bahan baku, impor mesin, serta impor barang contoh.

Penerima fasilitas KITE IKM harus memenuhi kriteria sebagai industri kecil atau industri menengah. Kriteria industri kecil bisa dipenuhi apabila nilai investasinya sampai dengan Rp1 miliar atau kekayaan bersih Rp50 juta hingga Rp500 juta atau hasil penjualannya dalam rentang Rp300 juta hingga Rp2,5 miliar.

Sementara itu, industri menengah dipenuhi apabila nilai investasinya berada dalam rentang Rp1 miliar hingga Rp15 miliar atau kekayaan bersih Rp500 juta hingga Rp10 miliar atau hasil penjualannya Rp2,5 miliar hingga Rp50 miliar.

Selain itu, penerima fasilitas KITE IKM juga harus memenuhi sejumlah kriteria lain, antara lain menjalankan usaha ekonomi produktif yang melakukan kegiatan olah rakit pasang, memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan lokasi untuk minimal selama 2 tahun, bersedia dan mampu mendayagunakan sistem aplikasi (modul) kepabeanan, serta bertanggung jawab dalam hal terjadi penyalahgunaan atas fasilitas yang diberikan.

Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) mencatat sudah ada 118 perusahaan penerima fasilitas KITE IKM hingga 2022. Angkanya meningkat dari tahun pertama fasilitas ini berlaku pada 2017 lalu, yakni baru 44 perusahaan.

100%

Nilai fasilitas KITE IKM juga mengalami tren peningkatan walaupun sempat turun pada 2020. Penurunan tidak terlepas dari dampak pandemi Covid-19. Pada tahun pertama diberikan, nilai fasilitas KITE IKM hanya Rp2,72 miliar, tetapi pada 2022 angkanya sudah mencapai Rp43,89 miliar.


Seiring dengan pemberian fasilitas, kinerja ekspor oleh perusahaan yang menerima fasilitas KITE IKM ikut terdongkrak. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan awal penyaluran fasilitas KITE IKM, yakni membantu industri kecil dan menengah untuk lebih berkembang, termasuk memperluas jangkauan pasarnya.

Perbaikan kinerja ekspor oleh perusahaan-perusahaan penerima fasilitas KITE IKM bisa terlihat pada grafik di bawah ini. Pada 2017, nilai ekspor yang tercatat baru US$3,23 juta. Berselang 5 tahun, secara konsisten nilainya naik menjadi US$63,28 juta pada 2022.



(sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : narasi data, statistik pajak, cukai, kepabeanan, fasilitas kepabeanan, bea cukai, KITE IKM

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 21 Mei 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Soal Progres Penyusunan Roadmap Industri Rokok, Ini Kata Pemerintah

Selasa, 21 Mei 2024 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PERPAJAKAN

Cukai Plastik dan MBDK Masuk Lagi dalam Rancangan Kebijakan di 2025

Sabtu, 18 Mei 2024 | 14:45 WIB
LAYANAN KEPABEANAN

Barang dari Luar Negeri Sampainya Lama, Pasti Kena Red Line Bea Cukai?

Sabtu, 18 Mei 2024 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pungut PPN Atas Penyerahan Hasil Tembakau? Pakai Dokumen CK-1

berita pilihan

Kamis, 30 Mei 2024 | 21:35 WIB
PENGHARGAAN PERPAJAKAN

DDTCNews Terima Apresiasi dari Kanwil DJP Jakarta Utara

Kamis, 30 Mei 2024 | 21:30 WIB
KANWIL DJP JAKARTA UTARA

DJP Jakarta Utara Gelar Tax Gathering dan Konsultasi Publik

Kamis, 30 Mei 2024 | 18:30 WIB
KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS

Hingga April, DJP Jakarta Khusus Kumpulkan Uang Pajak Rp102 Triliun

Kamis, 30 Mei 2024 | 17:37 WIB
KEBIJAKAN BEA CUKAI

Surat Keberatan Bea Cukai Bisa Diperbaiki Sebelum Jangka Waktu Habis

Kamis, 30 Mei 2024 | 16:07 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP: Semua Aplikasi Coretax Berbasis Web, Tak Perlu Download Aplikasi

Kamis, 30 Mei 2024 | 15:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Faktur Pajak dan Invoice Boleh Berbeda Tanggalnya? DJP Jelaskan Ini

Kamis, 30 Mei 2024 | 15:15 WIB
KONSULTASI PAJAK

Beli Rumah Tapak Baru di IKN, Tidak Dipungut PPN?