Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Rabu, 29 Mei 2024 | 18:01 WIB
KAMUS PPh
Selasa, 28 Mei 2024 | 14:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 27 Mei 2024 | 18:30 WIB
KAMUS PPh
Senin, 27 Mei 2024 | 15:25 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 22 Mei 2024 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 22 MEI 2024 - 28 MEI 2024
Rabu, 15 Mei 2024 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 15 MEI 2024 - 21 MEI 2024
Rabu, 08 Mei 2024 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 08 MEI 2024 - 15 MEI 2024
Rabu, 01 Mei 2024 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 01 MEI 2024 - 07 MEI 2024
Fokus
Reportase

Wanita Cerai dan Punya 2 Tanggungan Anak, Begini Status PTKP-nya

A+
A-
9
A+
A-
9
Wanita Cerai dan Punya 2 Tanggungan Anak, Begini Status PTKP-nya

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Kring Pajak memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait dengan status penghasilan tidak kena pajak (PTKP) untuk wanita cerai yang memiliki 2 tanggungan di media sosial.

Penjelasan dari contact center Ditjen Pajak (DJP) tersebut merespons pertanyaa dari seorang warganet di media sosial. Menurut Kring Pajak, PTKP bagi suami-istri yang telah berpisah maka masing-masing diperlakukan seperti wajib pajak tidak kawin.

“Untuk tanggungan sesuai dengan kenyataan sebenarnya yang diperkenankan (sesuai dengan Pasal 7 UU PPh). Oleh karena itu, PTKP-nya adalah TK/2,” sebut Kring Pajak di media sosial, Jumat (12/4/2024).

Baca Juga: DDTCNews Terima Apresiasi dari Kanwil DJP Jakarta Utara

Sebagai informasi, PTKP per tahun diberikan paling sedikit: Rp54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi. Lalu, Rp4,5 juta tambahan untuk wajib pajak yang kawin. Kemudian, Rp54 juta tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.

Selanjutnya, Rp4,5 juga tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

Untuk diperhatikan, penerapan ketentuan penghasilan tidak kena pajak tersebut ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak.

Baca Juga: DJP Jakarta Utara Gelar Tax Gathering dan Konsultasi Publik

Contoh, pada 1 Januari 2021, wajib pajak B berstatus kawin dengan tanggungan 1 orang anak. Jika anak yang kedua lahir setelah 1 Januari 2021 maka besaran PTKP yang diberikan kepada wajib [ajak B untuk tahun pajak 2021 tetap dihitung berdasarkan status kawin dengan 1 anak.

Lebih lanjut, wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e UU PPh tidak dikenai PPh atas bagian peredaran bruto hingga Rp500 juta dalam 1 tahun pajak. (rig)

Baca Juga: Marak Modus Bukti Potong Palsu, Otoritas Ini Perketat Restitusi Pajak

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kring pajak, administrasi pajak, penghasilan tidak kena pajak, PTKP, UU PPh, pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 30 Mei 2024 | 09:34 WIB
PELAYANAN PAJAK

Sabtu dan Minggu Ini, Seluruh Layanan Aplikasi DJP Tidak Bisa Diakses

Kamis, 30 Mei 2024 | 09:07 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Coretax DJP, Pemerintah Bisa Tahu Potensi dari Tiap Wajib Pajak

Kamis, 30 Mei 2024 | 08:30 WIB
LITERATUR PAJAK

Perlakuan Pajak Hewan Ternak Kurban, Baca Rekap Aturannya di Sini

berita pilihan

Kamis, 30 Mei 2024 | 21:35 WIB
PENGHARGAAN PERPAJAKAN

DDTCNews Terima Apresiasi dari Kanwil DJP Jakarta Utara

Kamis, 30 Mei 2024 | 21:30 WIB
KANWIL DJP JAKARTA UTARA

DJP Jakarta Utara Gelar Tax Gathering dan Konsultasi Publik

Kamis, 30 Mei 2024 | 18:30 WIB
KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS

Hingga April, DJP Jakarta Khusus Kumpulkan Uang Pajak Rp102 Triliun

Kamis, 30 Mei 2024 | 17:37 WIB
KEBIJAKAN BEA CUKAI

Surat Keberatan Bea Cukai Bisa Diperbaiki Sebelum Jangka Waktu Habis

Kamis, 30 Mei 2024 | 16:07 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP: Semua Aplikasi Coretax Berbasis Web, Tak Perlu Download Aplikasi

Kamis, 30 Mei 2024 | 15:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Faktur Pajak dan Invoice Boleh Berbeda Tanggalnya? DJP Jelaskan Ini

Kamis, 30 Mei 2024 | 15:15 WIB
KONSULTASI PAJAK

Beli Rumah Tapak Baru di IKN, Tidak Dipungut PPN?