Apa Itu Metode Penyusutan Garis Lurus dalam Konteks Pajak?

Tidak hanya atas aset berwujud, penyusutan juga dapat dilakukan atas aset tak berwujud yang biasa disebut dengan amortisasi. Terkait dengan pajak, biaya penyusutan dan amortisasi merupakan salah satu biaya yang diperkenankan menjadi pengurang penghasilan bruto.

Dalam akuntansi komersial, terdapat sejumlah metode perhitungan penyusutan di antaranya metode garis lurus, metode saldo menurun, dan metode unit produksi. Untuk kepentingan pajak, UU PPh hanya memperkenankan dua metode penyusutan dan amortisasi, salah satunya metode garis lurus.

Definisi
METODE garis lurus merupakan metode penghitungan penyusutan untuk tujuan PPh atas aset yang memenuhi syarat. Metode ini membebankan penyusutan dalam jumlah yang merata sepanjang masa manfaat aset dan mengabaikan keausan atau devaluasi aset yang sebenarnya.

Liberto (2022) menyebut metode penyusutan garis lurus merupakan metode penghitungan penyusutan dan amortisasi. Metode tersebut merupakan cara paling sederhana untuk menghitung berkurangnya nilai aset dari waktu ke waktu

Menurut Liberto, penyusutan dengan metode garis lurus dihitung dengan membagi selisih antara biaya perolehan aset dan nilai sisa aset dengan masa manfaat aset.

Ketentuan penyusutan dengan metode garis lurus di antaranya tercantum dalam Pasal 11 ayat (1) UU PPh. Sementara itu, ketentuan amortisasi dengan garis lurus di antaranya tercantum dalam Pasal 11A ayat (1) UU PPh.

Berdasarkan kedua pasal itu, metode garis lurus merupakan metode penyusutan yang membebankan biaya penyusutan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat ditetapkan untuk harta tersebut. Simak ‘Penyusutan dan Amortisasi Aktiva Tetap’

Aset berwujud berupa bangunan hanya dapat disusutkan dengan metode garis lurus, sedangkan aset berwujud selain bangunan dapat disusutkan dengan metode garis lurus atau saldo menurun. Simak ‘Contoh Penghitungan Biaya Penyusutan Secara Fiskal’

Selain itu, perhitungan penyusutan aset berwujud harus mengacu pada masa manfaat dan tarif penyusutan yang diatur dalam pasal 11 ayat (6).

Begitu pula dengan perhitungan amortisasi harus mengacu pada masa manfaat dan tarif amortisasi yang tercantum dalam pasal 11A ayat (2). Simak ‘Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan Harta Berwujud’ (rig)