Apa Itu Tax Clearance Certificate?

Pada sejumlah negara, seseorang yang hendak meninggalkan negara harus mengajukan pembuatan tax clearance certificate. Tax clearance certificate bisa juga menjadi prasyarat untuk melakukan transaksi tertentu atau diperlukan sebelum memperoleh izin serta lisensi tertentu (Rogers-Glabush, 2015).

Sementara itu, laman otoritas pajak Irlandia mengartikan tax clearance certificate sebagai konfirmasi dari otoritas pajak Irlandia yang menyatakan bahwa kewajiban pajak dari wajib pajak bersangkutan telah terpenuhi.

Otoritas pajak Irlandia tetap dapat menerbitkan tax clearance certificate terhadap wajib pajak yang memiliki tunggakan. Tax clearance certificate bisa diterbitkan terhadap wajib pajak dengan tunggakan pajak sepanjang tunggakan tersebut termasuk dalam skema angsuran.

Selanjutnya, laman otoritas pajak Hawai mendefinisikan tax clearance certificate sebagai dokumen yang diterbitkan otoritas pajak Hawai untuk menyatakan bahwa wajib pajak yang disebutkan dalam sertifikat tersebut telah mematuhi UU Pajak Hawai.

Hal ini berarti, wajib pajak tersebut tersebut telah menyampaikan SPT-nya dan membayar atau berencana membayar seluruh kewajiban pajaknya (termasuk biaya, denda dan bunga) yang jatuh tempo pada tanggal tax clearance certificate diterbitkan.

Di Indonesia, tax clearance certificate disebut sebagai Surat Keterangan Fiskal (SKF). SKF adalah informasi yang diberikan oleh DJP mengenai kepatuhan wajib pajak selama periode tertentu untuk memenuhi persyaratan memperoleh pelayanan atau dalam rangka pelaksanaan kegiatan tertentu (Pasal 1 angka 2 PER-03/PJ/2019).

Wajib pajak yang ingin memperoleh SKF dapat mengajukan permohonan melalui laman DJP pada menu Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP). Tata cara pengajuan SKF melalui DJP Online dapat disimak dalam artikel Cara Mengajukan Surat Keterangan Fiskal Lewat DJP Online.

SKF diperlukan untuk beragam hal, di antaranya sebagai syarat pengajuan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha. Selain itu, SKF diperlukan sebagai syarat pengadaan barang dan/atau jasa.

SKF juga dibutuhkan untuk mengajukan beragam fasilitas. Pengajuan fasilitas yang memerlukan SKF di antaranya seperti tax holiday, tax allowance, pengurangan penghasilan neto industri padat karya, pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu.

Selain keperluan-keperluan tersebut, SKF juga diperlukan oleh bakal calon kepala daerah. Sebab, salah satu dokumen yang diperlukan oleh bakal calon kepala daerah adalah tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak.

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 9/2015. Namun, peraturan tersebut kini telah diganti dengan Peraturan KPU No. 3/2017 s.t.d.t.d Peraturan KPU No. 9/2016.

Perincian tata cara memperolehnya pun sempat diatur dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-55/PJ/2015 tentang Tata Cara Pemberian Layanan Terkait Dengan Persyaratan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bagi Bakal Calon Kepala Daerah.

Tidak hanya di tingkat pusat, berbagai pemerintah daerah juga menerbitkan ketentuan terkait dengan tax clearance. Pada sejumlah daerah tax clearance menjadi syarat untuk mengajukan izin atau layanan tertentu.

Misal, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.47/2019 menyatakan setiap pemohon perizinan pada DPM-PTSP dan pemohon pelayanan perpajakan daerah wajib melakukan pemenuhan kewajiban pajak daerah.

Merujuk laman Bapenda DKI, dasar pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak daerah adalah: NIK untuk perseorangan atau NPWP untuk badan usaha. Layanan ini dilakukan secara online melalui sistem tax clearance oleh Bapenda DKI dan DPM-PTSP Provinsi DKI Jakarta.

Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, pun menerapkan ketentuan serupa. Hal ini terlihat dari Peraturan Bupati Tabalong No. 52/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan KSWP Daerah (Tax Clearance) dari Pemohon Perizinan dan Pemohon Pelayanan Perpajakan Daerah dalam Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah. (rig)