Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Begini Klarifikasi Ditjen Pajak Soal Pajak Profesi Penulis

A+
A-
0
A+
A-
0
Begini Klarifikasi Ditjen Pajak Soal Pajak Profesi Penulis

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak mengklarifikasi terkait pengenaan pajak bagi wajib pajak yang berprofesi sebagai penulis, menyusul adanya keluhan dari novelis kondang Tere Liye yang menganggap pemerintah berlaku tidak adil karena memberlakukan pajak tinggi terhadap profesinya.

Menanggapi persoalan itu, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan seluruh jenis penghasilan yang diterima dari berbagai sumber pasti dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menjunjung tinggi asas-asas perpajakan yang baik, termasuk asas keadilan dan kesederhanaan.

"Penghasilan yang menjadi objek pajak adalah setiap tambahan kemampuan secara ekonomis, sehingga pajak dikenakan atas penghasilan netto. Neto ditentukan dari penghasilan bruto yang dikurangi oleh biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan," ungkapnya melalui keterangan resmi Ditjen Pajak, Rabu (6/9).

Baca Juga: Coretax DJP: 360 Derajat, Wajib Pajak Dapat Dilihat dari Berbagai Sisi

Hestu memaparkan wajib pajak yang berprofesi sebagai penulis dengan penghasilan bruto kurang dari Rp4,8 miliar dalam 1 tahun, untuk menghitung penghasilan nettonya dapat menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) sebesar 50% dari royalti yang diterima dari penerbit.

Ketentuan itu sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 17/PJ/2015 untuk Klasifikasi Lapangan Usaha Nomor 90002 atau untuk Pekerja Seni. Adapun ketentuan teknis mengenai penggunaan NPPN juga diatur dalam Perdirjen Pajak tersebut.

Sebelumnya berdasarkan informasi yang diperoleh Tere dari Staf Ditjen Pajak, bahwa penghasilan penulis buku dikategorikan sebagai royalti, sehingga penghasilan itu merupakan super netto yang tidak bisa dikurangi dengan rasio NPPN.

Baca Juga: E-Bupot 21/26, DJP: Kalau Sudah Pemadanan, Sebaiknya Pakai NPWP Ini

Tere sempat berasumsi pengenaan pajak profesi penulis terkena beberapa layer, layer pertama pada penghasilan Rp50 juta pertama dikenakan tarif pajak sebesar 5%, Rp50 juta – Rp250 juta selanjutnya dikenakan tarif 15%, Rp250 juta – Rp500 juta selanjutnya dikenakan tarif 25%, lalu Rp500 juta – Rp1 miliar dikenakan tarif 30%. Maka pajak dari penghasilan sebesar Rp1 miliar dikenakan pajak sebesar Rp245 juta.

Meski terjadi kekeliruan seperti itu, Ditjen Pajak menghargai dan terbuka terhadap setiap masukan untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem perpajakan Indonesia. Ke depannya, Ditjen Pajak akan menindaklanjuti sesegera mungkin terhadap seluruh masukan dari kalangan masyarakat.

"Sedangkan untuk keputusan yang bersifat kebijakan, akan diambil secara hati-hati dan saksama dengan mempertimbangkan semua aspek, termasuk aspek legal dan analisis dampak kebijakan secara lebih luas yang seringkali membutuhkan waktu yang tidak singkat," tuturnya.

Baca Juga: Saat NIK-NPWP Diterapkan Penuh, DJP: WP Jangan Ada yang Tertinggal

Selain itu, untuk mengetahui lebih lanjut dan memberikan masukan untuk program Reformasi Perpajakan tersebut, kunjungi Iaman www.pajak.go.id/reformasiperpajakan, maupun untuk pertanyaan yang bersifat teknis dapat disampaikan langsung kepada Account Representative masing-masing atau menghubungi Kring Pajak di (021) 1500200.

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : ditjen pajak, pajak penulis, tere liye

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 01 Juli 2024 | 12:16 WIB
PER-6/PJ/2024

Pernyataan Resmi DJP Soal NIK, NPWP 16 Digit, NITKU Mulai Hari Ini

Senin, 01 Juli 2024 | 11:43 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Bukti Potong di e-Bupot 21/26, Pemotong PPh Tidak Repot Kirim Manual

Senin, 01 Juli 2024 | 10:55 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Update Lagi! E-Bupot 21/26 Versi 2.0 Dirilis di DJP Online

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 21:57 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya