Belanja Insentif PPnBM 0% untuk Mobil Listrik Tembus Rp 390 Miliar

"[Estimasi belanja perpajakan] dihitung dengan mengkalikan jumlah produksi mobil listrik dengan asumsi besaran PPnBM sesuai jenis mobil yang diproduksi," bunyi Laporan Belanja Perpajakan 2022, dikutip pada Rabu (13/12/2023).

Pemerintah menyatakan data penghitungan estimasi belanja perpajakan dari PPnBM 0% berasal dari produksi mobil listrik oleh Gaikindo dan harga mobil listrik yang diperoleh dari pasaran.

Melalui PP 73/2019 s.t.d.d PP 74/2021, pemerintah mengatur kendaraan listrik dikenakan PPnBM 15% dengan dasar pengenaan pajak (DPP) 0% dari harga jual.

Selain itu, PP ini juga mengatur tarif PPnBM sebesar 15% atas DPP PPnBM sebesar 40% dikenakan atas kendaraan bermotor full hybrid dengan kapasitas hingga 3.000 cc dengan konsumsi BBM lebih dari 23 kilometer per liter atau tingkat emisi CO2 kurang dari 100 gram per kilometer.

Kemudian, DPP PPnBM kendaraan bermotor full hybrid sebesar 46,66% dari harga jual dengan tarif 15% berlaku atas kendaraan bermotor full hybrid dengan kapasitas silinder hingga 3.000 cc dengan konsumsi BBM lebih dari 18,4 kilometer per liter hingga 23 kilometer per liter atau memiliki tingkat emisi CO2 mulai dari 100 gram per kilometer hingga 125 gram per kilometer.

Untuk kendaraan berteknologi plug-in hybrid electric vehicles, PPnBM yang dikenakan sebesar 15% dengan DPP sebesar 33,33%. Tarif itu berlaku atas kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi plug-in hybrid electric vehicles dengan konsumsi BBM lebih dari 28 kilometer per liter atau tingkat emisi CO2 hingga 100 gram per kilometer.

Estimasi belanja perpajakan dari insentif PPnBM 0% mobil listrik baru tersedia pada 2022. Angka belanja perpajakan PPnBM 0% mobil listrik diproyeksi terus meningkat menjadi Rp1,2 triliun pada 2023, Rp3, triliun pada 2024, serta Rp3,9 triliun pada 2025. (rig)