Belanja Pusat dan Daerah Tidak Sinkron, Sri Mulyani Ingin Lakukan Ini

"Hasil evaluasi kita selama ini, belanja pusat dan daerah sering tidak sinkron," katanya.

Sri Mulyani menjelaskan sistem penganggaran yang tidak sinkron itu terutama terjadi pada proyek-proyek infrastruktur, termasuk yang didanai dengan menggunakan dana alokasi khusus (DAK) fisik.

Imbas dari perencanaan dan penganggaran yang tidak terkoordinasi dengan baik, lanjutnya, pemanfaatan infrastruktur yang terbangun kerap menjadi tidak maksimal. Tak jarang, proyek infrastruktur yang dibangun justru tidak sesuai dengan kebutuhan daerah.

Selain itu, Menkeu juga menemukan adanya perencanaan program menggunakan dokumen penganggaran yang berbeda-beda. Kasus tersebut kerap terjadi pada program pengentasan kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan.

“Sering kali perlu dilakukan sinkronisasi lagi, dari dokumen anggaran di Bappenas dan perencanaan di kementerian/lembaga dengan program DIPA-nya, yaitu penganggarannya," ujarnya.

Sri Mulyani juga menemukan rumusan nomenklatur program yang output dan outcome-nya hanya bersifat normatif. Misal, program menyejahterakan petani, tetapi tanpa ada ukuran jelas untuk output dan outcome-nya.

Selain itu, lanjut Menkeu, informasi kinerja pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan dan penganggaran juga masih sulit dipahami publik lantaran terlalu normatif dan deskriptif.

“Isinya normatif, banyak deskripsi, sehingga memunculkan kesulitan untuk akuntabilitasnya, terutama untuk men-tracking efisiensinya,” tutur Sri Mulyani.

Dengan segala persoalan tersebut, Menkeu mengusulkan redesain sistem penganggaran dengan menggunakan konsep money follow program sehingga seluruh perencanaan dan penganggaran program menjadi lebih jelas.

Hal ini menjadi penting lantaran pemerintah berupaya untuk memulihkan ekonomi nasional. Untuk itu, perencanaan harus tepat dan jelas sehingga sektor ekonomi yang terdampak virus Corona atau Covid-19 dapat bangkit. (rig)