Beri Kemudahan, Ini Ketentuan Pemindahbukuan Pakai e-Pbk DJP Online

“Penggunaan aplikasi e-Pbk masih terbatas piloting pada 10 KPP,” tulis DJP dalam laman resminya, dikutip pada Jumat (25/11/2022). Simak pula ‘Begini Alasan Ditjen Pajak Pilih 10 KPP Uji Coba e-Pbk pada DJP Online’.

Pengguna e-Pbk tersebut harus merupakan pengguna DJP Online. Wajib pajak menggunakan sertifikat elektronik dalam menyampaikan permohonan Pbk. Produk hukum asli merupakan produk hukum manual (ditandatangani dan dicap basah oleh KPP).

“Adapun produk hukum yang diunduh dari aplikasi e-Pbk v.1 merupakan salinan. Wajib pajak dapat meminta dokumen bukti pemindahbukuan asli dengan menghubungi KPP terdaftar,” imbuh DJP.

Pemindahbukuan yang dapat diajukan melalui e-Pbk adalah permohonan sebagai berikut:

• pemindahbukuan ke NPWP yang sama;
• untuk setoran yang belum terekam/terlapor pada SPT;
• untuk kode billing yang diterbitkan melalui laman DJP Online, yang bersumber dari core billing DJP;
• atas kesalahan setor dan pemecahan Surat Setoran Pajak (SSP) non-PBB;
• untuk nomor transaksi penerimaan negara (NTPN); serta
• kode akun pajak – kode jenis setoran pembayaran pajak masa dan tahunan (tertentu).

DJP mengatakan pemindahbukuan melalui e-Pbk ini belum dapat dilakukan terhadap permohonan berikut:

• pemindahbukuan ke NPWP lain;
• pemindahbukuan dari NPWP 000 (non-NPWP);
• pemindahbukuan atas pemindahbukuan lainnya;
• untuk setoran ketetapan pajak dan sanksi pajak; serta
• untuk pemindahbukuan dengan jumlah pembayaran yang lebih besar daripada utang pajak.

Sebagai informasi, sesuai dengan Pasal 1 angka 28 PMK 242/2014, Pbk adalah proses memindahbukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai. Pbk dapat dilakukan dalam hal terjadi kesalahan pembayaran atau penyetoran pajak. Simak ‘Apa Itu Pemindahbukuan (Pbk)?’. (kaw)