Berlaku Nasional, Bisa Pemindahbukuan Tanpa Perlu ke Kantor Pajak

“Kabar gembira untuk #KawanPajak! Implementasi e-Pbk sudah berlaku nasional. #KawanPajak dapat melakukan pemindahbukuan tanpa perlu ke kantor pajak lagi,” tulis DJP melalui unggahannya di media sosial.

Adapun ruang lingkup aplikasi e-Pbk adalah pertama, Pbk pada Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang sama. Kedua, Pbk atas Surat Setoran Pajak (SSP). Ketiga, Pbk untuk semua jenis pajak serta jenis setoran, kecuali setoran pajak dan sanksi administrasi dari hasil pemeriksaan, penegakan hukum, serta sengketa pajak.

Sebelum diberlakukan secara nasional, e-Pbk sudah diujicobakan pada 10 KPP Pratama. Adapun 10 KPP Pratama yang dimaksud antara lain Tigaraksa, Semarang Barat, Kebumen, Jakarta Pluit, Serpong, Kosambi, Bandung Cibeunying, Surabaya Rungkut, Gianyar, dan Tangerang Barat.

Selain pengajuan Pbk secara online, ada pula ulasan terkait dengan kebijakan cukai hasil tembakau (CHT). Kemudian, ada bahasan tentang peluncuran Perkumpulan Tax Center dan Akademisi Pajak Seluruh Indonesia (PERTAPSI).

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Aktivasi Fitur e-Pbk

Wajib pajak yang ingin mengajukan permohonan Pbk secara online perlu mengaktivasi fitur e-Pbk pada DJP Online terlebih dahulu. Pasalnya e-Pbk belum secara otomatis tersedia pada menu layanan elektronik masing-masing wajib pajak.

“Untuk dapat memanfaatkan e-Pbk, Anda harus melakukan aktivasi aplikasi ini terlebih dahulu,” tulis DJP. Simak pula ‘Sudah Pakai e-Pbk DJP Online? Ini Fungsi 4 Menu di Dalamnya’.

Pertama, login di DJP Online dengan menggunakan NIK atau NPWP. Kedua, masuk ke Profil, klik menu Aktivasi Fitur, centang kotak e-Pbk, dan klik Ubah Fitur. Setelah berhasil melakukan aktivasi, menu e-Pbk akan muncul pada tab Layanan. (DDTCNews)

Keunggulan Pengajuan Lewat e-Pbk

Ada beberapa keunggulan pengajuan Pbk secara online melalui e-Pbk. Pertama, wajib pajak tidak perlu membawa dokumen ke kantor pajak. Kedua, wajib pajak dapat menyampaikan permohonan kapan saja dan di mana saja melalui website DJP.

Ketiga, aplikasi memiliki menu tracking untuk mengetahui proses penyelesaian. Keempat, wajib pajak mendapatkan informasi hasil permohonan PBK tanpa perlu datang ke KPP, cukup dengan mengunduh langsung pada website DJP. Simak ‘Pemindahbukuan Lewat e-Pbk? Ada Fitur Monitoring di DJP Online’. (DDTCNews)

Cukai Rokok

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kenaikan tarif cukai diperlukan untuk mendukung prevalensi merokok, terutama pada anak. Berdasarkan RPJMN 202-2024, prevalensi merokok anak ditargetkan turun menjadi 8,7%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah secara reguler menaikkan tarif cukai setiap tahun dengan mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Ke depan, penyesuaian tarif CHT bakal dilakukan secara multiyears.

Skema penetapan secara multiyears itu akan dilakukan baik pada rokok, rokok elektrik, maupun produk hasil pengolahan hasil tembakau lainnya (HPTL). Untuk 2023 dan 2024, kenaikan tarif cukai rokok ditetapkan rata-rata sebesar 10%.

Sedangkan pada rokok elektrik dan HPTL, kenaikan tarif direncanakan terjadi setiap tahun dalam 5 tahun ke depan. Tarif cukai rokok elektrik naik rata-rata 15% dan HPTL naik rata-rata 6% setiap tahun. (DDTCNews/Bisnis Indonesia/Kontan)

PERTAPSI Resmi Diluncurkan

PERTAPSI resmi diluncurkan pada Senin (12/12/2022). PERTAPSI merupakan perubahan nama dari Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (ATPETSI).

Kegiatan ini ditandai dengan launching logo dan nama PERTAPSI yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo, Ketua Dewan Pembina PERTAPSI P. M. John L. Hutagaol, Ketua Umum PERTAPSI Darussalam, dan Anggota Dewan Pembina PERTAPSI Yeheskiel Minggus Tiranda.

Bertempat di Gedung Makara Art Center (MAC) Universitas Indonesia, peluncuran PERTAPSI dibarengi dengan pelantikan pengurus. Selain itu, ada penandatanganan memorandum of understanding (MoU) antara PERTAPSI dan DJP. (DDTCNews)

Peta Jalan Industri Hasil Tembakau

Komisi XI DPR meminta pemerintah mempercepat penyusunan peta jalan (roadmap) transformasi industri hasil tembakau.Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie O.F.P. mengatakan roadmap diperlukan sebagai panduan penyusunan kebijakan mengenai industri hasil tembakau, termasuk soal cukai.

Dalam hal ini, Komisi XI DPR meminta pemerintah menyerahkan roadmap industri hasil tembakau pada awal 2024 atau sebelum penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.

"[Komisi XI dan pemerintah menyepakati] pemerintah akan mempercepat penyusunan peta jalan (roadmap) transformasi industri hasil tembakau untuk disampaikan kepada Komisi XI DPR RI sebelum KEM-PPKF tahun 2025," katanya. (DDTCNews) (kaw)