Cita-Cita Jadi Negara Maju, Pemerintah Dorong Insentif Pajak Vokasi

“Salah satu yang harus dibangun adalah sumber daya manusia. Sebagai bukti keseriusan, pemerintah RI bahkan memberikan insentif berupa super deduction tax hingga 200%," katanya saat bertemu diaspora Indonesia di Jerman, dikutip pada Senin (17/4/2023).

Airlangga menuturkan Indonesia perlu mempercepat proses pembangunan dengan memanfaatkan bonus demografi yang dimiliki. Selain itu, Indonesia juga harus mendorong peningkatan kerja sama antara industri dan institusi pendidikan menengah, yakni SMK atau sekolah vokasi.

Melalui PP 45/2019, pemerintah mengatur pemberian insentif supertax deduction kepada dunia usaha. Insentif ini diberikan kepada wajib pajak yang terlibat dalam melaksanakan program pendidikan vokasi atau melakukan penelitian dan pengembangan (litbang) tertentu.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PMK 128/2019, wajib pajak dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran.

Dengan insentif tersebut, pemerintah berharap pengusaha dapat berperan aktif melaksanakan program pendidikan vokasi sehingga menghasilkan peserta didik yang sesuai dengan kebutuhan industri. Pada gilirannya, mudah menyerap tenaga kerja.

Syarat yang harus dipenuhi wajib pajak badan ketika mengajukan supertax deduction di antaranya tidak dalam keadaan rugi fiskal dan telah memenuhi kewajiban perpajakan yang dibuktikan melalui surat keterangan fiskal (SKF).

Dalam prosesnya, wajib pajak dapat mengajukan supertax deduction melalui sistem Online Single Submission (OSS) yang dikelola Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

"Pemerintah sangat fokus pada pengembangan SDM," ujar Airlangga.

Airlangga menjelaskan upaya penguatan kerja sama bilateral untuk menunjang pertumbuhan ekonomi nasional, salah satunya dengan Jerman. Pada 2022, total perdagangan Indonesia-Jerman mencapai US$7,04 miliar dan realisasi investasi Jerman ke Indonesia senilai US$195,5 juta.

Sementara itu, nilai perdagangan Indonesia-Uni Eropa mencapai US$26 miliar. Menurut Airlangga, hubungan Indonesia dan Uni Eropa dapat ditingkatkan, salah satunya dengan mendorong percepatan penyelesaian perundingan Indonesia – European Union CEPA (IEU-CEPA).

Melalui IEU-CEPA, lanjut Airlangga, diharapkan berbagai hambatan perdagangan termasuk isu diskriminasi sawit, deforestasi, serta gugatan terhadap sumber mineral seperti nikel di WTO dapat terselesaikan. (rig)