DJP Juga Awasi Pemanfaatan Insentif Diskon 30% Angsuran PPh Pasal 25

Pengawasan dimulai ketika wajib pajak telah memanfaatkan insentif pajak. Kemudian, berdasarkan data dan/atau informasi yang menunjukkan keadaaan sebenarnya, pemberi kerja tidak termasuk KLU dalam lampiran PMK 44/2020 atau tidak termasuk perusahaan yang mendapatkan fasilitas KITE, izin penyelenggara kawasan berikat, izin pengusaha kawasan berikat, atau izin PDKB,

“Maka diterbitkan SP2DK [surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan] agar wajib pajak melakukan pembayaran PPh Pasal 22 lmpor dan PPh Pasal 25,” demikian penggalan bunyi ketentuan dalam SE-29/PJ/2020.

Jika wajib pajak tidak melakukan pembetulan, dapat diterbitkan surat tagihan pajak sesuai Pasal 14 ayat (1) huruf b Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) untuk menagih kekurangan pembayaran PPh Pasal 22 atau Pasal 25 terutang.

“Penerbitan surat tagihan pajak … tidak dilakukan jika wajib pajak telah menyampaikan SPT tahunan PPh tahun pajak 2020,” demikian penggalan bunyi ketentuan dalam beleid itu.

Penerbitan STP, masih dalam SE-29/PJ/2020 tersebut, dilakukan dengan terlebih dahulu memastikan kebenaran KLU dalam SPT tahunan PPh tahun pajak 2018 melalui pelaksanaan pemeriksaan tujuan lai untuk pencocokan data dan/atau alat keterangan atau pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

“Hasil pemeriksaan … juga dapat digunakan sebagai dasar perubahan data KLU wajib pajak dalam masterfile wajib pajak,” demikian penggalan bunyi ketentuan dalam SE-29/PJ/2020.

Sekadar mengingatkan kembali, wajib pajak juga harus menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP. Laporan realisasi ini disampaikan dalam fitur atau aplikasi yang ada di www.pajak.go.id (DJP Online). Simak artikel ‘Cara Pelaporan Realisasi Insentif Pajak Covid-19 di DJP Online’. (kaw)